RABU, 14 MARET 2018 | Nomor 1414 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
A
BARCELONA ARCELONA ONA N vs CH C CHELSEA ELSEA
ANAK-ANAK BERMAIN ATAU BEROLAHRAGA?
ADU UH HEBAT EBAT PELATIH PE ELATIH
»A11
»B17 » B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
DPR menilai PKPU tentang Pemilu yang diajukan penyelenggara tidak jelas.
NOVEL DATANGI KOMNAS HAM Penyidik KPK Novel Baswedan (tengah) didampingi tim advokat hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Tim Pemantau Kasus Novel Baswedan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (13/3). Novel Baswedan dimintai keterangan terkait kronologi penyiraman air keras yang melukai matanya.
BERITA DI HALAMAN
Kami berharap penyelenggara bekerja serius dan memperjelas aturan.
ANTARA
politisi di Komisi II DPR RI mengkritik Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang diajukan penyelenggara, Selasa (13/3). Mereka menilai, materi yang mengatur pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 mempersulit proses pemilihan, bahkan cenderung tidak jelas (membingungkan) partai politik (parpol). Dari empat PKPU yang diajukan, aturan yang menyangkut netralitas penyelenggara dan aparat sipil negara (ASN) jadi sorotan karena dianggap hanya isapan jempol belaka. Itu menyusul terungkapnya praktik curang (ketidaknetralan) penyelenggara dan petugas terkait dalam tahapan menuju penyelenggaraan pesta demokrasi, khususnya pilkada. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mendorong penyelenggara (KPU) dan DPR RI (parpol) duduk bersama membahas persoalan hingga mencapai kesepakatan. Dalam merumuskan PKPU, perundingan (kompromi) matang antara penyelenggara, Komisi II DPR RI, termasuk pemerintah (Kemendagri), dinilai sangat mendesak. “Membahas PKPU harus disepakati bersama karena menyangkut aturan-aturan. Banyak yang harus dikompromikan lagi oleh penyelenggara dan parpol,” katanya di Jakarta, kemarin. Ujang mengakui, PKPU terkait netralitas ASN kerap menjadi persoalan yang tak pernah tuntas. Fakta itu terlihat di lapangan bahwa ketidaknetralan aparat sipil negara, termasuk penyelenggara masih terjadi
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
JAKARTA (HN) M a y o r i t a s
ARTERIA DAHLAN ANGGOTA DPR RI
dan sulit dihapus. Pantauan IPR, tidak sedikit kepala dinas hingga aparat menjadi tim sukses (timses) informal pasangan calon (paslon) atau petahana. “Netralitas ASN sekadar ter-
1,8 JUTA SISWA IKUTI UJIAN NONKOMPUTER » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
A4
Semarang
pampang di UU, tapi praktik di lapangan sulit dihapus. Pemberitaan di media, mereka seolah netral, padahal sebaliknya,” ujar Ujang. Dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, kemarin, sejumlah Fraksi di Komisi II menolak PKPU yang diajukan penyelenggara. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Rambe Kamarul Zaman menilai, kebijakan KPU yang dituangkan dalam PKPU banyak mempersulit proses kontestasi pemilu. Salah satu yang dikritik terkait pemilihan anggota DPD. Dalam PKPU diwajibkan minimal mendapat dukungan seribu tanda tangan untuk daerah pemilihan dengan jumlah penduduk 1 juta. Dia juga menyoroti evaluasi pemilihan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan panitia pengawas terkait netralitas. Menurut dia, netralitas penyelenggara mau-
PENDAFTARAN DRIVER ONLINE DISETOP » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
A5 Denpasar
pun ASN hanya obrolan belaka. “Netralitas ASN itu banyak omong kosong. Kami ingin bagaimana KPU membuat (aturan) yang tidak terlalu tampak di publik. Bagi saya, ini persoalan pelik dan sulit,” kata Rambe. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI-P Arteria Dahlan menilai, PKPU yang ditawarkan tidak sesuai dengan UU. Dia keberatan, ketika RDP dibahas, tapi drafnya sudah dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM. Arteria juga meminta sanksi kepada ASN yang melanggar netralitas lebih substansial karena kerap terjadi di daerah, terutama menyangkut kasus NIK ganda. “Kasus NIK ganda berimbas hingga daftar pemilih tetap (DPT). Kami minta verifikasi data pemilih harus jelas. Dalam temuan kami, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) banyak yang tidak bekerja. Dulu pelanggar ini bisa diancam tiga tahun kalau
tidak bekerja,” ujar Arteria. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono menyatakan, perkembangan rekam KTP-elektronik (KTP-el) terbaru 180.433.000 juta. Jumlah itu mencapai 97,4 persen penduduk wajib KTP atau naik dari sebelumnya 96,4 persen. Sepanjang Januari-Februari 2018, Kemendagri telah menyebar 700 ribu blangko KTP-el yang sudah jadi. “Yang belum merekam sekitar 4 juta orang atau 2,6 persen,” kata Soni. Soni mengklaim, Kemendagri telah mengeluarkan aturan yang jelas. Selain itu, telah memanggil kepala daerah di seluruh Tanah Air menjelaskan aturan yang tidak senyawa dengan UU tersebut. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, PKPU yang diajukan masih memungkinkan direvisi. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar sedana, akan mempertimbangkan masukan DPR. O ARIF RAHMAN
PERANG SURIAH, 353.935 TEWAS, 6,1 JUTA MENGUNGSI » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
» A3
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG