JUMAT, 14 FEBRUARI 2014 | Nomor 162 Tahun I
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
JULI, HARGA Cita Rasa ELPIJI 12 Kg Autentik NAIK
Hari Cinta
KUE BASAH
Kemenangan lah yang menjawab curahan kasih sayang Milanisti.
Masa Lalu
»A7
»C25
A
»B17
NASIONAL H A R I A N
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Gunung Kelud Erupsi
ANTARA | RUDI MULYA
Waka Polres Kediri Kompol Alfian menggendong perempuan lanjut usia dalam simulasi evakuasi warga lereng Gunung Kelud di Desa Sugihwaras, Kediri, Jawa Timur, Kamis (13/2) siang. Warga di kaki dan sekitar Gunung Kelud tadi malam mulai dievakuasi. Hingga pukul 23.30 WIB tadi malam, Gunung Kelud sedikitnya enam kali erupsi. Sebelumnya, terhitung pukul 21.15 WIB, status Gunung Kelud dinaikkan menjadi “Awas” (Level IV) dari sebelumnya “Siaga” (Level III). » Berita di Halaman A13
PEMBATALAN PERPPU MK
“Ini Tragedi Penegakan Hukum”
Jakarta
24-33° C
Bandung
lakunya Perppu MK maka MK akan kembali pada UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Putusan itu sekali gus menjadi penegas akan terhentinya pembentukan Panel Ahli yang diamanatkan Perppu. Selain itu, putusan juga kembali memberikan wewenang bagi Mahkamah Agung (MA), DPR RI, dan Presiden untuk mengajukan masing-masing tiga calon hakim konstitusi. Kewajiban non–aktif selama tujuh tahun dari partai politik juga hilang. Dalam Perppu tersebut, KY diamanatkan sebagai lembaga pengawas MK. Lantaran sembilan hakim konstitusi bersepakat membatalkan Perppu maka tidak ada lembaga yang berwenang untuk memberikan penilaian terhadap putusan MK.
22-30° C
Semarang
25-32° C
Yogyakarta
PERTIMBANGAN MAJELIS BATALKAN PERPPU MK KEWENANGAN PENGUJIAN DPR, MPR, dan Presiden tidak berhak melakukan pengujian UU. MK tidak bisa menolak pengujian yang masuk walaupun menyangkut kondisi internal. UU MK merupakan kepentingan nasional bukan kepentingan MK atau hakim perseorangan.
HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
JAKARTA (HN) P e n g a b u l a n uji materi Undang-Undang (UU) Penetapan Perppu Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap Komi sioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori sebagai tragedi. Alasannya, dalam putusan tersebut mencerminkan MK sebagai lembaga antibodi. “Ini tragedi penegakan hukum,” kata Imam pada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Kamis (13/2). Menurut dia, KY sejak awal menolak permohonan uji materi Perppu MK sebagai media mengevaluasi hakim. Sebab, kata Imam, “Pada dasarnya tidak ada hakim yang dapat objektif ketika mengadili kepentingannya sendiri. Karenanya, penyelamatan MK melalui Perppu MK menjadi siasia.” Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, dengan tidak ber-
PROSES PENGANGKATAN HAKIM MK Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, “MK memiliki sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden, diajukan MA tiga orang, DPR tiga orang, dan tiga dari Presiden.” Panel Ahli yang dibentuk KY bersama MA, DPR, dan Presiden dianggap mereduksi kewenangan konstitusional. PEMBENTUKAN PANEL AHLI MK mempertanyakan penggunaan kata “ahli” dalam panel terkait spesifik keahlian Seleksi Hakim MK oleh Panel Ahli berpotensi memunculkan homogenitas hakim.
MKHK Pelibatan KY bukan untuk yudikatif, melainkan legislatif dan eksekutif. Checks and balances tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena berlaku pemisahan kekuasaan. Prinsip negara hukum adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.” KY bukan lembaga pengawas MK dan tidak memiliki kewenangan menilai benar atau tidak putusan MK. PERSYARATAN HAKIM MK Syarat tujuh tahun lepas dari partai politik hanya dilandasai dari stigma penangkapan Akil Mochtar. Stigma dapat menggeneralisasi apa yang dilakukan Akil Mochtar pasti dilakukan Hakim MK lainnya. ALASAN PENGELUARAN PERPPU MK Perppu MK tidak mencerminkan kesegaran. Panel Ahli belum terbentuk, penggantian Akil Mochtar jadi tertunda. Sumber: Putusan Majelis Hakim Konstitusi
23-31° C
Surabaya
25-34° C
Denpasar
24-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Menurut Hamdan, aturan yang tercantum dalam Perppu tidak didasari oleh pertimbang an hukum. “Melainkan didasari pada stigmatisasi publik terhadap kasus korupsi Akil Mochtar yang merupakan mantan politisi,” katanya. Hakim MK Ahmad Fadlil Sumadi, bahkan mengistilahkan pelibatan KY sebagai lembaga pengawas adalah “penyelundupan hukum”. “Betapa rancunya pelibatan KY dan pengawasan hakim konstitusi,” katanya. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy mengatakan, putusan tersebut akan dijadikan dasar untuk segera mengadakan perekrutan calon hakim konstitusi. “Tentu lebih cepat. Sampai awal bulan depan akan kita rekrut.” l VINI MARIYANE ROSYA »BERITA TERKAIT DI A3 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah