JUMAT, 14 JULI 2017 | Nomor 1219 Tahun IV
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
BARCA PASTI JUARA
CHEESECAKE SELEMBUT AWAN
»B17
»C25
A
JAKARTA (HN) Manuver Pansus Hak Angket KPK bentukan tujuh fraksi di DPR membuat Wadah Pegawai KPK melawan. Kemarin, Wadah Pegawai KPK mendaftarkan uji materi Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang MPR, DPRD, DPD, dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 79 terkait pengajuan hak angket. Sesuai aturan, Ketua II Wadah Pegawai KPK Harun Al Rasyid mengatakan, hak angket hanya bisa ditujukan kepada lembaga eksekutif, seperti kementerian. Sementara komisi antirasuah dinilai bukan kementerian. “Dari pendapat sejumlah ahli hukum tata negara, kami yakin hak angket tidak bisa digunakan untuk lembaga independen seperti KPK,” kata Harun di Jakarta, Kamis (13/7). Dalam berkas gugatan, Harun menjadi satu di antara lima nama pengaju, termasuk didukung sebanyak 1.300 pegawai KPK. Beberapa putusan MK, menurut Harun, menegaskan KPK bukan bagian dari eksekutif. Keputusan serupa, sambungnya, juga banyak dituturkan ahli hukum. “Kami berharap MK memberikan keputusan yang adil dan proporsional agar dapat menghentikan kesemrawutan.” Keputusan MK, kata Harun, akan berhubungan dengan masa depan pemberantasan korupsi, “(termasuk menjadikan) DPR lebih fokus pada tugas yang lebih maslahat untuk rakyat.” Anggota Pansus Hak Angket KPK Junimart Girsang mengapresiasi upaya wadah pegawai. Menurutnya, pertentengan proses hukum harus dihadapi dengan upaya hukum. Terkait banyaknya kritikan, Junimart menyatakan tidak akan menghalangi kerja pansus. “Kami akan lanjutkan, karena sudah masuk berkas negara, juga sudah diputuskan di paripurna. Jadi kami tetap jalan,” katanya. Namun, Junimart mengatakan, jika MK mengatakan pansus tidak sah dan tidak sesuai peraturan, “ya sudah kami berhenti. Kami tunggu apa keputusannya. Kalau MK bilang sah, kami jalan terus.”
ANTARA | HAFIDZ MUBARAK A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) bermain saksofon mengiringi grup band Slank yang menggelar konser yang bertajuk ‘Jurus Tandur, Maju Terus Pantang Mundur Menolak Hak Angket’ di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/7).
1.300 PEGAWAI KPK
Setelah bertemu Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, kemarin Pansus Hak Angket menyambangi Kejaksaan Agung. Dalam kunjungan, pansus turut ditemani Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri berharap Kejagung dapat bekerja sama dengan pansus. “DPR sebagai lembaga pengawas tertinggi sedang menggunakan satu hak penting dalam konstitusi, yaitu hak angket. Kerja sama dengan Kejagung diperlukan dalam pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih teknis,” kata Fahri.
PEMILU 2019 – PENAMBAHAN TPS BISA 50 PERSEN » Jakarta
26-33°C
Bandung
19-30°C
Semarang
A3 26-33°C
MELAWAN
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan, kunjungan DPR dan Pansus Hak Angket tak sedikit pun membicarakan atau berupaya mengerdilkan KPK. Pembahasan, sambungnya, sekadar koordinasi antarpenegak hukum, mekanisme kerja, termasuk hasil yang diperoleh. Menurut Jaksa Agung, Pansus Hak Angket KPK positif dan semata-mata untuk perbaikan. “Tak ada niatan untuk mengerdilkan, mendiskreditkan, apalagi membubarkan lembaga yang memang masih diperlukan keGARAM KONSUMSI MULAI LANGKA »
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
25-34°C
Keputusan Mahkamah Konstitusi Bisa Menyelesaikan Polemik
BERITA TERKAIT
A7
Denpasar
A2 & A4
beradaannya,” tuturnya. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, manuver pansus tidak akan mengganggu upaya pemberantasan korupsi, termasuk hubungan antara komisi antirasuah dan lembaga penegak hukum lain. Selama tak mengganggu kinerja KPK, Febri memastikan lembaganya tidak akan terpengaruh. “Kami percaya institusi penegak hukum akan tetap menjalankan tugas sesuai koridor hukum,” katanya. O TARI OKTAVIANI | MERY HANDAYANI | INDIANA MALIA
EKS PRESIDEN BRASIL DIVONIS 9,5 TAHUN » 23-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG