SELASA, 14 MARET 2017 | Nomor 1127 Tahun IV
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
LEICESTER vs SEVILLA
PARKIRAN
DRAMA BARU SHAKESPEARE
SOLUSI PENGENDARA
»B9
»C17
A
MULAI 31 MARET 2017
DENPASAR
BRISBANE
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Potential Suspect Mulai Disusun
HOLI FESTIVAL Holi Festival atau kerap disebut Festival Warna biasa dirayakan di sejumlah negara, terutama India. Pada Senin (13/3) waktu setempat, puncak festival di Maturra, India, berlangsung meriah. Peserta festival berpesta, saling lempar bubuk berwarna-warni, menari, dan bernyanyi. Akhir festival ini disebut “Rangapanchami” yang terjadi pada hari kelima bulan purnama.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Miko Ginting khawatir, megaskandal KTP-el membuat pelemahan KPK kembali terjadi. Analisis ini ia dekatkan dengan wacana revisi UU KPK. Menurut Miko, wacana revisi tak terpisah dari kasus KTP-el. “Revisi UU KPK tidak akan terjadi apabila tidak disepakati presiden dan DPR. Sepanjang presiden
JOHNSON RAJAGUKGUK KETUA BKD DPR
KETERSEDIAAN BUKU BERKUALITAS DIJAMIN » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
tidak memberi persetujuan untuk melakukan pembahasan, UU KPK tidak akan direvisi,” kata Miko. Pakar hukum pidana Muzakir mengingatkan, revisi UU KPK harus sesuai dengan konstitusi. Revisi, ia melanjutkan, juga tak bisa sekadar menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan, “harus disesuaikan dengan prinsip konstitusi.” Ketua Badan Keahlian Dewan
Universitas yang sudah kami datangi menyambut baik, bahwa sosialisasi (RUU KPK) bersifat kegiatan ilmiah.
DOK. PRIBADI
JAKARTA (HN) P e n y i d i k a n dugaan korupsi KTP Elektronik serupa menyusun puzzle. Perlahan, rangkaian perkara hingga dugaan keterlibatan sejumlah pihak mulai tampak, dikuatkan dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakaan dalam dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto. Irman merupakan mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sementara Sugiharto pernah menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Ihwal deretan nama yang menyeruak, Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan akan ditindaklanjuti. KPK, sambung Febri, perlu memilah siapa saja yang paling berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Namun, menurut Febri, penyidik tak sertamerta menjerat seluruh nama. “Perlu kami pilah satu per satu,” kata Febri di Jakarta, Senin (13/3). Dalam rekonstruksi perkara, Febri mengamini, proyek senilai Rp 5,9 triliun itu menjadi bancakan. Bahkan, praktik minor terjadi sedari awal proyek digagas. Alhasil, sambung Febri, penyidik perlu memilah keterlibatan sejumlah nama, termasuk disertai alat bukti. Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, dugaan korupsi KTP-el tak hanya “dimainkan” dua orang (Irman dan Sugiharto). Dalam waktu dekat, ia memastikan, KPK melakukan gelar perkara. Alhasil, Agus melanjutkan, “ada tambah (tersangka).” Selain mengikuti dinamika persidangan, menurut Agus, penyidik turut mendalami informasi dari saksi lain guna mencari alat bukti. KPK juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk menuntaskan perkara.
HARIAN NASIONAL | MAKHFUD SAPPE
Dalam waktu dekat KPK menetapkan tersangka baru KTP-el.
Semarang
A3 22-32°C
LION AIR TEREGISTRASI IOSA » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
(BKD) DPR Johnson Rajagukguk mengklaim masyarakat menyambut baik sosialisasi. Beberapa waktu lalu, BKD menyosialisasikan RUU KPK di Universitas Andalas, Sumatera Utara, dan Universitas Negeri Jakarta. “Universitas yang sudah kami datangi menyambut baik, bahwa sosialisasi ini bersifat kegiatan ilmiah. Maka, BKD sudah tepat untuk menyosialisasikan konsep-konsep yang seperti ini ke perguruan tinggi,” kata Johnson kepada HARIAN NASIONAL. Bahkan, sambungnya, beberapa perguruan tinggi meminta kerja sama dengan BKD, seperti Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kendati demikian, Johnson mengakui, beberapa mahasiswa menolak UU KPK direvisi.
A5
Denpasar
Penolakan, kata Johnson, “karena menganggap ada konsep batas waktu KPK, harus seizin pengadilan, atau penuntutan dipisahkan. Padahal itu sudah tidak ada dalam konsep baru.” Kendati tak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017, menurut Johnson, tak mengharamkan sosialisasi dilakukan. Alhasil, BKD akan melanjutkan sosialisasi. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang BKD Inosentius Samsul menyatakan, sosialisasi untuk menyerap aspirasi dan masukan, bukan untuk memaksakan. “Jika kami dapat penolakan, kami laporkan ke dewan sehingga akan diambil keputusan,” tuturnya. O TARI OKTAVIANI | MELIA CHOLILAH | MERY HANDAYANI
WAPRES AMERIKA KUNJUNGI INDONESIA » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A7
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG