Harian Nasional

Page 1

RABU, 14 SEPTEMBER 2016 | Nomor 979 Tahun IV

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

KAMPANYE JUARA

ABUT DAN STUDIO KAYUNYA

»B17

»C25

REAL MADRID vs SPORTING LISBON

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

KEKERASAN PADA GURU PASTI ADA » Jakarta

23-34°C

Bandung

20-30°C

KPU disarankan melakukan judicial review terkait keberadaan Pasal 9A UU Pilkada.

TOLAK REKLAMASI Puluhan mahasiswa dan nelayan menggelar aksi unjuk rasa menolak reklamasi Teluk Jakarta di depan Kementerian Koordinator Kemaritiman Jakarta, Selasa (13/9). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi dengan memprioritaskan kehidupan nelayan. >> Berita di A13

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan diwajibkan mengumumkan status yang disandang kepada masyarakat.

Masyarakat pemilih tidak bodoh karena punya cara sendiri untuk menghukum (calon kepala daerah berstatus terpidana).

DOK.JPPR

HARNAS |FILES

JAKARTA (HN) Tenggat penyelesaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sekadar hitungan hari. Sesuai target, KPU berencana merampungkan tiga PKPU yang masih mengambang pada 15 September 2016, yakni terkait pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi dan penetapan, serta partisipasi masyarakat. Dalam tahapan Pilkada Serentak 2017, 14-20 September memasuki waktu pengumuman pendaftaran. Syahdan berlanjut pada pendaftaran di 21-23 September. Komisioner KPU Arief Budiman optimistis penyelesaian PKPU sesuai target. Alasannya, parlemen sepakat menyerahkan tugas penyelesaian PKPU kepada KPU. Alhasil, KPU bisa melakukan percepatan, termasuk menetapkan rumusan yang telah dirancang. “Sudah disepakati semua, maka selesai masa konsultasi. Pada 15 September terakhir untuk diundangkan. Makanya kami ngebut,” kata Arief di Jakarta, Selasa (13/9). Menurut Arief, keterlambatan penuntasan PKPU imbas KPU lebih memprioritaskan aturan pencalonan. Aturan tersebut dianggap mendesak untuk didahulukan, mengingat tahapan pencalonan segera dimulai. Soal PKPU yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, KPU telah sepakat dengan poin-poin yang telah dirumuskan. Alhasil, aturan tersebut tak lagi melewati pembahasan. Sementara ihwal penuntasan dua PKPU lainnya akan dibahas seturut KPU melakukan perbaikan, terutama terkait penetapan lima PKPU hasil rapat dengar pendapat (RDP) bersama parlemen. “Kami kompak menyelesaikan (PKPU) sebelum 15 September,” ujarnya. Terkait PKPU Pencalonan, Komisi II DPR meloloskan terpidana berstatus percobaan sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2017. Hasil rapat yang dilakukan KPU, calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan diwajibkan mengumumkan status tersebut kepada masyarakat. Kewajiban ini hampir serupa dengan ketentuan mantan terpidana yang ikut serta dalam kontestasi pilkada. “Arahnya diprediksi sama. Dia (terpidana hukuman percobaan) harus memberikan pernyataan, sehingga masyarakat mengetahui sekali pun dia tidak dalam penjara,” tutur Hadar. Namun, sambung Hadar, KPU tidak akan mengatur mengenai jenis tindak

HADAR NAFIS GUMAY KOMISIONER KPU

A5

Semarang

MASYKURUDIN HAFIDZ KOORDINATOR NASIONAL JPPR

KUOTA IMPOR KERBAU DITAMBAH » 22-32°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

A7

Denpasar

pidana. Jika diperlukan, KPU bisa berkoordinasi dengan pengadilan. “Untuk mengetahui yang bersangkutan betul dijatuhkan pidana percobaan harus ada dokumennya. Mereka harus memberikan putusan pengadilan guna memastikan betul masuk dalam kategori culpa levis (terpidana kealpaan ringan),” ungkapnya. Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz optimistis masyarakat telah cerdas menentukan pilihan, kendati menyesalkan terpidana bisa mencalonan diri dalam pilkada. “Masyarakat pemilih tidak bodoh karena punya cara sendiri untuk menghukum (calon kepala daerah berstatus terpidana),” katanya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyarankan KPU melakukan judicial review terkait keberadaan Pasal 9A UU Pilkada. Aturan tersebut mewajibkan KPU mengikuti rekomendasi hasil rapat konsultasi dengan parlemen. Menurut Ray, aturan tersebut justru menyandera KPU. Dampaknya, kata Ray, penuntasan PKPU terhambat. “Pada akhirnya rapat konsultasi hanya menyandera KPU, sehingga akibatnya seperti sekarang,” ujarnya. O ARIA TRIYUDHA SURIAH MENDADAK TENANG »

26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A15 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.