KAMIS, 15 MARET 2018 | Nomor 1415 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
PESONA NEGERI PALA
ARSENAL vs AC MILAN
“CANDU” BELAHAN UTARA
MICKI MENEBAR PESONA
»A11
»B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN sudah ada aturannya sejak dua tahun lalu dalam UU MD3, tapi tidak pernah digunakan hingga saat ini karena para menteri, kepala lembaga negara, yang dua kali tidak datang diundang DPR, panggilan berikutnya hadir. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, pemerintah sudah menyiapkan nomor untuk UU MD3, menyusul pengesahan oleh DPR. “Tunggu saja besok (hari ini), yang penting sudah ada nomornya,” ujar Pramono. Menurut dia, sikap presiden tidak menandatangani UU MD3 karena mendengar aspirasi publik. Jika banyak pihak berkeberatan bisa menempuh upaya hukum ke MK.
ANTARA | PUSPA PERWITASARI
JAKARTA (HN) P e n g e s a h a n revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3) oleh parlemen melalui rapat paripurna DPR, Senin (12/3), menuai penolakan dari elemen masyarakat sipil. Revisi UU MD3 dinilai belum menyeluruh dan cenderung didesain khusus untuk menjadikan lembaga parlemen otoriter. Aturan menyangkut DPR antikritik perlu diperjelas agar publik bisa menafsirkan mana yang dilarang dan tidak. Parlemen jangan membuat publik bingung bahkan takut untuk terus menyuarakan kritik terhadap kinerja DPR jika memang tidak optimal. Klaim DPR, sanksi pidana hanya berlaku bagi mereka yang menghina lembaga parlemen, bukan kinerja. Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah menilai, sejumlah pasal yang tertuang dalam UU MD3 multitafsir dan kerap berbeda antara aturan yang diterapkan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Alimsyah masih ragu DPR bakal konsisten meskipun secara lisan banyak statement parlemen siap dikritik. Bukan tidak mungkin wacana di media berbeda dalam aturan yang mereka tetapkan. MD3, kata Alimsyah, seharusnya didesain untuk mewujudkan DPR bersih dan amanah, bukan menjadi parlemen otoritarian. Selama ini, parlemen langsung menyebut cukup jelas, tanpa merinci ke publik sehingga menuai ketidakpastian. “Aturan UU harus jelas, tidak boleh multitafsir. DPR harus mengurai apa yang dimaksud atas sesuatu yang dilarang (diatur),” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Rabu (14/3). Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, seluruh fraksi menyatakan setuju UU MD3 disahkan, sehingga palu sidang diketuk. Fraksi NasDem dan PPP lebih dulu interupsi atas rencana pengesahan RUU MD3. Lantaran tak digubris, kedua fraksi tersebut walkout.
O RIDWAN MAULANA | EKO B HARSONO
Siswa SDN Kampung Bambu, Tangerang, Provinsi Banten, melakukan kunjungan belajar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/3). Wisata edukasi ini untuk mengetahui tugas, fungsi, dan wewenang DPR/MPR.
KRITIK AT AK MASYARIL SIP
Sejumlah Pasal UU MD3 dinilai multitafsir karena kerap berbeda antara aturan dan praktik. Poin-poin perubahan di antaranya penambahan jumlah pimpinan, tiga di MPR, satu di DPR, dan satu di DPD. Adapun sejumlah poin revisi yang menguatkan DPR sebagai lembaga otoriter dengan memasukkan pasal-pasal yang nyeleneh, seperti pemeriksaan anggota dewan harus mendapat pertimbangan MKD. Pasal-pasal kontroversial itu dinilai penuh ancaman bagi aktor-aktor yang aktif mengkritik kinerja mereka. Pengkritik mudah diancam pidana dengan tuduhan menghina lembaga DPR. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, dikutip Antara mengatakan, masyarakat yang tidak puas dengan Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 ten-
UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENDESAK » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
A4
Semarang
tang MD3 dipersilakan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, usulan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) MD3 tidak perlu dilakukan presiden. “Jika ada pasal-pasal yang bertentangan dengan hati nurani masyarakat, bisa menggugat uji materi ke MK. Presiden tidak perlu mengeluarkan Perppu,” ujar Taufik. Sesuai aturan, sebuah UU yang sudah diparipurnakan DPR otomatis sah jika presiden belum menandatangani selama 30 hari. Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan tidak akan menandatangani pengesahan UU MD3 hasil revisi parlemen ke
INDUSTRI PANGAN KEKURANGAN GARAM » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
A5
26-35°C
Denpasar
dalam lembaran negara karena menganggap beberapa poin di dalamnya cenderung melanggar hak konstitusi warga negara. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait sejumlah pasal dalam Perubahan Kedua UU MD3. Menurut dia, UU MD3 hanya mengatur tata cara anggota dewan di parlemen. “Aturan ini bukan menjadikan anggota DPR kebal hukum. Saya tegaskan, UU MD3 tidak merusak demokrasi,” kata Bambang. Wewenang DPR soal pemanggilan paksa seseorang sebagaimana tertuang pada Pasal 73 ayat (3) dan (4), bukan aturan baru. Bambang mengatakan, upaya pemanggilan paksa
Pasal yang mengakomodir penambahan pimpinan DPR dan MPR terlihat bermasalah karena dibuat di tengah jalan. Jika legislator ingin membuat aturan tersebut, semestinya DPR konsisten. Alasan DPR, pemberian kursi pimpinan dalam pasal tersebut ingin dikembalikan kepada pemilik kursi terbanyak. Seharusnya, hasil untuk kursi terbanyak diterapkan setelah pemilu legislatif tahun depan. Pasal-pasal terkait DPR bisa mengkriminalisasikan masyarakat. Bahkan, meminta polisi untuk memaksa serta memproteksi anggota DPR secara berlebihan sangat mencemaskan demokrasi. Pasal 122, misalnya, menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum terhadap perorangan, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya. Pasal 73 juga menyebutkan DPR berhak memanggil paksa hingga melakukan penyanderaan melalui kepolisian. DPR juga memasukkan pasal yang memperkuat imunitas anggota dewan terhadap hukum. Pasal 245 menyebutkan pemeriksaan anggota DPR dalam tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD. Sumber: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
FILIPINA TINGGALKAN MAHKAMAH KEJAHATAN INTERNASIONAL » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
A10 Cerah sumber: BMKG