SENIN, 15 DESEMBER 2014 | Nomor 453 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
A
Pembubaran Dewan Gula Menyusahkan Petani
Destinasi itu Bernama Krakatau
» A7
» C25
KAKI SEGAR Pemain dengan stamina prima akan jadi pembeda. Hazard contohnya.
B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
274 WILAYAH RAWAN LONGSOR JAKARTA (HN) Bencana tanah longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah, mengingatkan masyarakat untuk waspada. Sebab, melihat data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 274 kabupaten/kota masuk wilayah rawan longsor. Masyarakat yang mendiami wilayah tersebut pun tak sedikit, yakni mencapai 124 juta jiwa. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, dari 274 kabupaten/kota, wilayah dengan topografi pegunungan memiliki kerentanan tertinggi. Sejumlah wilayah yang dinilai perlu diperhatikan yakni Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku, serta Papua. Selain itu, ada juga Bukit Barisan yang terdapat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. “Sulawesi juga masuk di antaranya,” kata Sutopo kepada HARIAN NASIONAL, Jakarta, Minggu (14/12). Longsor, menurutnya, menjadi bencana yang menyumbangkan korban tewas terbesar. Pada 2014, misalnya, bencana ini se-
dikitnya menelan 248 korban jiwa. “Jumlah ini hampir dua per tiga dari korban tewas akibat bencana di Indonesia selama 2014,” tuturnya. Ia menuturkan, bencana longsor yang kerap terjadi tiap tahun sesungguhnya sudah dikenali. Sebab, longsor memiliki kedekatan dengan pola hujan. Berdasarkan prakiraan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak penghujan akan terjadi pada Januari 2015. Sutopo khawatir, puncak penghujan juga datang bersamaan dengan longsor. Dari catatannya, wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan kerentanan longsor tertinggi. Sejumlah lokasi, kata dia, kerap tertimpa longsor, yakni Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan Garut. Selain itu, ada juga Bandung Barat, Tasikmalaya, Purbalingga, Banjarnegara, Karanganyar, Wonosobo, Temanggung, Cilacap, Grobogan, Pemalang, Brebes, dan Pekalongan. Wilayah Pacitan, Ponorogo, Malang, serta Jember juga masuk sebagai daerah yang acap terulang bencana longsor. Menurut Sutopo, masyarakat yang meninggali wilayah rentan bencana tidak memiliki keke
ANTARA | IDHAD ZAKARIA
Puncak bencana longsor diprediksi terjadi pada Januari 2015, seiring puncak musim penghujan.
Seorang petugas mencari korban di sekitar rumah yang ambruk diterjang longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (14/12). » Berita Terkait di Halaman A2
mampuan memproteksi diri dan lingkungan. “Sistem pertanian subsisten masih diolah di lerenglereng perbukitan tanpa diikuti konservasi tanah,” ujarnya. Karena itu, kata dia, sosialisasi perlu terus ditingkatkan. “Tata ruang benar-benar ditegakkan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan,” tuturnya. Proteksi dini dinilai menjadi hal penting untuk mengurangi jumlah korban. Apalagi, menurut Sutopo, secara fisik tanda-tanda longsor sulit dikenali. Sebab itu, jika curah hujan meningkat, ia mengimbau masyarakat yang menghuni wilayah rawan bencana untuk mengungsi. Manajer Penanganan Bencana
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Mukri Friatna mengatakan, wilayah yang rentan diterjang bencana justru minim alat peringatan dini. Kondisi ini, kata dia, semakin diperburuk dengan belum terciptanya kesiapsiagaan bencana. Karena itu, untuk meminimalisir korban jiwa, ia menyarankan pemerintah untuk memindahkan tempat tinggal warga yang hidup dekat dengan bencana ke zona aman. “Pemerintah harus memastikan adanya alat peringatan dini dan mengonservasi daerah yang rentan bencana,” ujarnya. Direktur Walhi Jawa Tengah Ning Fitri mengatakan, peristiwa yang terjadi di Dusun Jemblung sejatinya dapat terkurangi korkor
ban jiwanya. Sebab, kata dia, pemerintah telah memiliki peta rawan bencana. Tapi, perangkat tersebut tak lantas disosialisasikan kepada masyarakat. “Harusnya pemerintah menyampaikan informasi kerawanan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya sekadar peta,” kata dia. Selain itu, ia juga mengkritik Pemerintah Kabupaten Banjernegara yang terkesan tak tegas dalam menerapkan kebijakan, terutama terkait kebijakan lingkungan. Menurut dia, pemkab seharusnya tegas melarang masyarakat untuk meninggali wilayah yang berfungsi sebagai daerah resapan. “Apapun alasannya, harus dipertahankan sebagai daerah resapan,” ujar Ning. Penasihat Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Rovicky Dwiputrohari mengatakan, sejumlah tanda dapat dijadikan penanda sebelum datang bencana. Beberapa tanda itu, ia merinci, semisal rekahan lurus pada tanah yang terbuka. “Biasanya, jika sudah berisi air, maka bidang tanah akan mudah tergelincir. Kondisi inilah yang menjadikan tanah mudah longsor,” tuturnya. Selain itu, morfologi lereng curam yang hampir ada di setiap wilayah juga perlu menjadi perhatian. O RIZAVAN S THROIQI | AHMAD REZA S
NAD NAD PULAU SUMATERA Tidak Rawan 1.136.922 Ha 2,04 % Agak Rawan 16.472.496 Ha 29,62 % Rawan Sedang 26.338.820 Ha 47,37 % 11.438.864 Ha 20,57 % Rawan Tinggi 218.426 Ha 0,39 % Rawan Sangat Tinggi
SUMUT SUMUT
HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
RIAU RIAU
JAMBI JAMBI
SUMBAR SUMBAR
PETA POTENSI RAWAN LONGSOR
SUMSEL SUMSEL
22-33° C
YOGYAKARTA 926 Ha 0,3 % 59.034 Ha 18,3 % 230.268 Ha 71,3 % 31.157 Ha 9,6 % 1.687 Ha 0,5 %
274 KABUPATEN/KOTA BERADA DI WILAYAH RAWAN LONGSOR DENGAN DIHUNIKAN 124 JUTA PENDUDUK TA JAKKAARRTA DDKKIIJA
22-29° C
IM JA JATTIM
BBAANNTTEENN
LAMPUNG LAMPUNG
Bandung
G JA JATTEENNG
BABEL BABEL
BENGKULU BENGKULU
Jakarta
BANTEN 2.521 Ha 0,3 % 156.671 Ha 16,6 % 615.725 Ha 65,3 % 140.220 Ha 14,9 % 27.265 Ha 2,9 %
JA JABBAARR
Semarang
24-32° C
Yogyakarta
DDIY IY
22-30° C
Surabaya
DKI JAKARTA 152 Ha 0,2 % 62.599 Ha 95,4 % 2.891 Ha 4,4 % 0 Ha 0% 0 Ha 0%
JAWA BARAT 27.395 Ha 0,7 % 445.870 Ha 11,9 % 2.252.100 Ha 59,9 % 940.860 Ha 25 % 90.589 Ha 2,4 %
WILAYAH RAWAN LONGSOR 1. Bukit Barisan dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. 2. Jawa bagian tengah dan selatan. 3. Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua. 4. Sulawesi.
JAWA TENGAH 25.814 Ha 0,7 % 914.710 Ha 25,5 % 2.186.883 Ha 61,0 % 443.488 Ha 12,4 % 14.181 Ha 0,4 %
JAWA TIMUR 31.683 Ha 0,4 % 4.265.337 Ha 51,3 % 3.820.844 Ha 45,9 % 196.028 Ha 2,4 % 4.793 Ha 0,1 %
MEKANISME PENANGANAN DARURAT BENCANA 1. Pemda menjadi penanggung jawab utama. 2. Pemda mengerahkan seluruh sumber daya, baik manusia atau sarana dan prasarana. 3. Pemerintah pusat memberikan tambahan sumber daya. 4. BNPB mendampingi BPBD di lokasi bencana. 5. Pelibatan TNI dan Polri.
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
25-33° C
Denpasar
25-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah