SELASA, 15 DESEMBER 2015 | Nomor 766 Tahun III
IMPOR PANGAN DINILAI ILEGAL »A7
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
“SURGA BIRU” MALUKU TENGGARA
A
»C25
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
MKD Harus Dengar Suara Publik
Jakarta
23-34°C
Bandung
JANGAN TERPENGARUH OLEH KEPENTINGAN KELOMPOK POLITIK
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
JAKARTA (HN) Seruan moral kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengedepankan sikap profesionalitas dalam menangani dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus “papa minta saham” terus bergulir. MKD harus membuktikan diri sebagai lembaga terhormat kepada publik. Publik telah menyaksikan suguhan drama sidang para “yang mulia” beberapa pekan terakhir. Kekhawatiran MKD akan memalingkan suara rakyat tak terelakkan, karena aroma hipokrit mulai tercium di balik jubah kebesaran sang pengetuk palu. Itulah mengapa MKD harus mendengarkan suara rakyat sebagi suara moral kebenaran. “MKD harus bekerja profesional, tidak terpengaruh dengan kepentingan kelompok politik,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir, Senin (14/12). Symptom keberpihakan MKD kepada Setya Novanto dinilai terlihat di persidangan yang digelar secara tertutup. Beda dengan sidang terhadap Menteri ESDM Sudirman Said selaku pelapor dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin, juga Menteri Koordinator Hukum dan HAM Luhub Binsar Panjaitan kemarin yang digelar terbuka. Karena itu, kata Haedar, saat ini publik hanya bisa menunggu hasil MKD. “Apakah sesuai dengan namanya sebagai Majelis Kehormatan Dewan? Apakah keputusan terakhir itu mereka berpijak di atas kehormatan, di atas etik dan di atas nilai atau di atas kepentingan pragmatis?” ujarnya. Sejak awal kasus ini bergulir, sorotan publik terladap kerja lembaga etik wakil rakyat ini tak pernah putus. Karena itu, putusan MKD nantinya harus sesuai dengan fakta dan bukti yang dikantongi selama bersidang.
Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Panjaitan menghadiri Sidang Etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/12). Luhut memberikan kesaksian terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI dalam perpanjangan kontrak Freeport.
“Saya pikir, sebaliknya memMKD sekarang kita perkeruh suasana. PUTUSKAN tidak bisa lagi “Mereka (MKD) berharap beginidiberi kepercayaan, KASUS begitu karena mereka mewakili keSETNOV BESOK pentingan umat. Naseluruh suara moral sudah mun, saya belum mekeluar. Tinggal lihat fungsi mereka bagaimana MKD sebagai wakil umat,” betul-betul menerima suara mo- ujarnya. ral dengan radar moral, menerima Menurut Mun’im, kesuara etik dengan radar etik. Bu- nyataan tersebut menjadi cikal kan dengan suara politik dan ke- bakal runtuhnya kepercayaan pentingan politik,” kata Haedar. publik terhadap wakil rakyat Wakil Ketua Umum Pengurus di parlemen. Sebagai lembaga Besar Nadhatul Ulama (PBNU) etik, MKD seharusnya menunAbdul Mun’im mengatakan, MKD jukkan kewibawaannya meseharusnya dalam posisi tegap nyelesaikan setiap persoalan menyelesaikan masalah, bukan dengan mengedepankan etos dan
20-32°C
>>A2
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
moralitas. “Wewenang mereka, keputusan mereka, itu semua bisa jadi bukan keputusan biasa. Karena bisa jadi dapat berpengaruh terhadap fakta-fakta lain yang tersembunyi dan merugikakan bangsa,” kata Mun’im. Sekjen Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik Sirait mengatakan, kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI dalam perpanjangan kontrak PT Freeport yang kini ditangani MKD layaknya penyajian opera sabun. “Publik geram menyaksikan keberlangsungan drama MKD. 25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Presiden Jokowi pun merasakan hal yang sama,” ujarnya. Menurut Hendrik, drama MKD yang membengkokan nalar sehat publik itu harus dibarengi oleh langkah-langkah Kepolisian dan Kejaksaan Agung agar kasus yang menistakan lembaga kepresidenan dapat dituntaskan. “Kepolisian dan Kejagung tidak boleh mengulur waktu untuk menetapkan status tersangka kepada Ketua DPR RI Setya Novanto dan M Riza Chalid atas pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan dugaan pemufakatan jahat,” katanya. O ARIF KUSUMA | TEGAR RIZQON Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG