KAMIS, 15 JANUARI 2015 | Nomor 480 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Subsidi BBM Diminta Dicabut
Bersiap Sambut Museum Baru
»A7
»C25
A
B17 REAL MADRID vs ATLETICO MADRID
KUATKAN LANGKAH
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
UU Pilkada Mendesak Disahkan KPU menggelar rapat koordinasi persiapan pilkada serentak di 204 daerah.
ANTARA | VITALIS YOGI TRISNA
JAKARTA (HN) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendesak DPR segera membahas dan mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada). Penetapan perppu menjadi undang-undang sebagai landasan bagi penyelenggara pemilu itu menetapkan Peraturan KPU (PKPU). “Tiga rancangan PKPU telah kami kirimkan ke pemerintah dan DPR sambil menanti pengesahan Perppu Pilkada,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat koordinasi dengan KPU Provinsi se-Indonesia di kantor KPU, Jakarta, Rabu (14/1). Tiga rancangan PKPU itu meliputi Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pilkada; Pencalonan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota; serta Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pilkada Serentak. “PKPU tersebut menjadi dasar bagi kami menyelenggarakan pilkada di 204 daerah pada 16 Desember 2015 yang terdiri atas delapan provinsi (tujuh provinsi dan satu provinsi pemekaran), 170 kabupaten (153 kabupaten dan 17 kabupaten pemekaran), dan 26 kota,” tutur Husni. Husni mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, terdapat lima ka-
Suasana rapat koordinasi KPU RI bersama KPU Provinsi se-Indonesia di Jakarta, Rabu (14/1). Rapat koordinasi tersebut membahas draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara serentak tahun ini.
“Mengingat lima bupaten pemekaran PILKADA daerah itu kabupaten m e nye l e n g ga r a k a n SERENTAK pemekaran, pemilihan pilkada berbarengan RAWAN bupati dilakukan KPU dengan daerah inKORUPSI induk,” katanya. Husni duk. Kabupaten Pulau juga menginformasikan Taliabu berbarengan pemilihan Bupati Belu dengan Kabupaten yang seharusnya diSula, Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Belu, Ka- selenggarakan pada 2013 munbupaten Mamuju Tengah dengan dur menjadi tahun ini karena Kabupaten Mamuju, Kabupaten pemekaran dengan kabupaten Muna Barat dengan Kabupaten baru yaitu Kabupaten Malaka. Terkait alokasi anggaran Muna, dan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten pilkada, kata Husni, KPU telah menerbitkan Surat Edaran No Musi Rawas. 1667/KPU/XI/2014 tanggal
4 November 2014 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak pascaterbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Surat edaran itu berisi permintaan KPU pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota yang akan menyelenggarakan pilkada berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait alokasi anggaran. Komisioner KPU Juri Ardiantoro mengingatkan, “Khusus calon perseorangan, jangan sampai sekadar ajang coba-coba. Tak semua orang bisa mencalonkan diri karena harus melampirkan
>>A2
dukungan minimal 5 persen dari seluruh daerah.” Pada 2 Februari 2015, dijadwalkan penerimaan data jumlah penduduk setiap daerah per daerah sebagai acuan menentukan dukungan minimal 5 persen bagi calon perseorangan. Menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, proses pendaftaran bakal calon lebih awal dilakukan demi membangun dan berupaya menentukan kualitas calon sejak bakal pencalonan. “Seharusnya pencalonan jangan berubah-ubah. Parpol harus mencalonkan sejak awal. Satu parpol boleh mendaftarkan lebih dari satu bakal calon,” katanya. Komisioner KPU Arief Budiman berharap seluruh parpol konsisten. ”Kalau sudah mengajukan bakal calon tiga orang, yang dicalonkan harus yang di antara tiga orang tersebut. Jangan dari di luar tiga orang itu,” ujarnya. Arief menginformasikan, pendaftaran bakal calon mulai 26 Februari hingga 3 Maret 2015. “KPU hanya mempunyai waktu satu bulan (26 Januari-25 Februari) mensosialisasikan PKPU pada masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Tahun ini, kita tidak punya banyak waktu sehingga pasti banyak protes,” katanya. Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat, pilkada serentak merupakan salah satu momen kemajuan demokrasi di Tanah Air dengan catatan tetap digelar secara langsung. “Tak ada alasan bagi DPR mengembalikan pilkada melalui DPRD,” ujarnya. O ARIF KUSUMA
RANCANGAN TAHAPAN PILKADA SERENTAK
HARIAN NASIONAL | SURYANDA
n itan ara aft on erb KPU end al Cal Penturan P a Bak Per JANUARI 2015
FEBRUARI 2015
aan ksan Pelaji Publik U
i
isas
ial Sos
FEBRUARI DESEMBER 2015
MARETAPRIL 2015
an tuk k ben ji Publi m e P itia U Pan
APRIL 2015
APRIL-JUNI 2015
an tuk ben Hoc Pemdan Ad Ba
n unga Duk gan n a h n era rora Penyalon Pe C
JUNI 2015
JULI 2015
n
lona
a Penc
AGUSTUS 2015
ta ta Ta ngkeUN) dan ) e n S a T n aia egara ( ocok oklit eles Pencelitian (C PenyUsaha N Pen AGUSTUSOKTOBER 2015
uduk4) Pend Data emilu (DP n a a P ih rim Pene sial Pemil Poten
AGUSTUSDESEMBER 2015
nye
a Kamp
AGUSTUSNOVEMBER 2015
OKTOBER 2015
r Dafta ) T tapan Pene Tetap (DP ih Pemil
ara
n Su
a ngut
u Pem
16 DESEMBER 2015
n tapa Penen Terpilih Calo
DESEMBER 2015FEBRUARI 2016
FEBRUARI 2016
n lisiha Perse saianada (PHP) le e y Pen asil Pilk H Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Jakarta
24-33° C
Bandung
20-30° C
Semarang
25-32° C
Yogyakarta
23-31° C
Surabaya
24-34° C
Denpasar
24-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG