Harian Nasional

Page 1

SENIN, 15 JUNI 2015 | Nomor 618 Tahun II

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Dana Aspirasi Rawan Dikorupsi

Beban Pembuktian

Dunia Sambut Ramadhan

»A7

»B17

»C25

Quality Food Products

Kami adalah mitra usaha terbaik anda. Ka Bakery Freshly Baked PProduct r setiap hari kaya akan gizi & hygienis.

Jl. Imam Bonjol No. 9 Panunggangan Barat Karawaci Tangerang , kode pos 15139

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

LOMBA REBANA SAMBUT RAMADHAN

ANTARA | OKY LUKMANSYAH

Sejumlah peserta menabuh rebana saat lomba rebana di Tegal, Jawa Tengah, Minggu (14/6). Lomba yang diikuti 25 peserta tersebut untuk menyambut bulan suci Ramadhan 1436 Hijriah.

POLEMIK DANA ASPIRASI DPR

Koridor Penganggaran Ditabrak JAKARTA (HN) P e m e r i n t a h memperingatkan DPR tidak menciptakan usulan program baru terkait rencana Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Program yang sedang digodok para wakil rakyat itu dipatok beranggarkan Rp 11,2 triliun per tahun atau Rp 20 miliar per anggota DPR per tahun yang bersumber dari APBN. “Masih wacana internal DPR dan Kemenkeu hanya mau menegaskan bahwa usulan tersebut harus dalam koridor yang ada serta tidak menciptakan yang baru,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dihubungi HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (14/6). Sebelumnya, legislatif mengajukan anggaran aspirasi daerah pemilihan yang disampaikan dalam rapat pembahasan RAPBN 2016. Saat itu, Ketua DPR Setya Novanto mengakui, jumlah tersebut meningkat dibandingkan Jakarta

24-33°C

Bandung

anggaran sebelumnya Rp 1,6 miliar per anggota DPR per tahun. Menteri Bambang Brodjonegoro tidak bersedia memerinci koridor mana yang ditabrak apakah UU MD3 atau UU Keuangan Negara. Dia memastikan, dana transfer daerah merupakan usulan daerah bukan usulan DPR. Artinya, dana tersebut tak bakal diserahkan, dipegang, dan dikelola DPR. Hal ini mengingat, fungsi DPR sekadar jembatan aspirasi daerah. “Mereka bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Jadi, tak akan ada akun tersendiri. Oleh karena itu saya tegaskan, cermati koridornya,” ujarnya. Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, apa yang dikatakan Menteri Bambang Brodjonegoro terkait standar proses pembahasan anggaran. Dana aspirasi diblok khusus untuk kepentingan anggota kemudian sudah ditemukan sandaran hukum yang kuat.

20-30°C

Semarang

25-34°C

Yogyakarta

MEKANISME USULAN PROGRAM Setiap anggota DPR menulis usulan di dokumen yang telah disediakan. Usulan itu berisi: a. Data dan informasi pengusul seperti nama, asal fraksi, dan asal daerah pemilihan. b. Usulan berupa nama program, latar belakang usulan, provinsi kabupaten kota yang dituju, penerima, serta manfaatnya. Juru bicara tiap fraksi menyampaikan usulan tiap anggota DPR di paripurna. Usulan dari juru bicara tiap fraksi ditindaklanjuti Tim Permanen. Tim Permanen bertugas memverifikasi usulan agar tak tumpang tindih dengan program pemerintah serta mengawasi anggaran agar tidak sembarang dipakai. Tim Permanen bisa menolak, meminta fraksi merevisi, atau menerima usulan. Sumber : Badan Legislasi DPR

“UU Keuangan Negara menegaskan, DPR hanya terlibat dalam proses pembahasan dan persetujuan anggaran. Sedangkan acuan hukum terkait dana aspirasi dapil hanya mengacu 23-33°C

Surabaya

24-34°C

Denpasar

UU MD3 yang mengatur secara umum soal kewenangan DPR mengajukan Program Pembangunan Dapil. Jadi, mereka menabrak koridor penganggaran,” katanya. Menurut Lucius, pelanggaran bisa saja terjadi karena aturan lain menyebutkan, DPR tak lagi berwenang membahas proyek sampai detail. Sementara itu, program pembangunan dapil yang diajukan DPR hampir pasti mencakup detail program yang dituangkan dalam bentuk proposal. “Mereka sudah membuat panitia kerja (panja) dan menyiapkan mekanisme usulan program. Tetapi bagaimana nanti soal aturan yang memayunginya? Apakah masuk APBN atau DPR bikin keputusan DPR? Kalau keputusan DPR, apakah bisa diakui secara legal formal sesuai UU atau Peraturan Menteri Keuangan?” ujarnya 24-32°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

mempertanyakan. Lucius berpendapat, dibungkus apa pun, niat DPR tersebut sulit diterima karena wewenang pengguna anggaran tersebut sudah merusak bagian eksekutif. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat, siapa pun termasuk DPR memiliki hak mengusulkan. “Yang menjadi pertanyaan, mengapa hak DPR mengusulkan itu menjadi eksklusif? Lalu, apa dasarnya mereka mematok lebih dulu besaran anggaran Rp 20 miliar itu?” katanya. Menurut Ray, cara DPR itu jelas menyalahi prosedur. Sementara itu, Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, dana aspirasi tersebut disetorkan ke pemerintah daerah sehingga tak ada kesempatan bagi anggota DPR melakukan penyelewengan anggaran. O DION B ARINTO | ARIF KUSUMA

» Berita Terkait di Halaman A7 Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu