SELASA, 15 MARET 2016 | Nomor 837 Tahun III
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
KISRUH CABAI, PEDAGANG ENGGAN DITUDUH
TAK SEKADAR MENYIMPAN BUKU
»A7
»C25
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
“Jangan Buru-buru Memblokir” JAKARTA (HN) Rencana penutupan moda transportasi berbasis dalam jaringan (daring), Uber Asia Limited dan PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Car), oleh Kementerian Perhubungan disarankan tak berimbas polemik panjang. Sebagai jalan tengah, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika tak lantas melakukan pemblokiran aplikasi, seperti permintaan Kementerian Perhubungan. Menurut Presiden, kebutuhan masyarakat harus tetap diperhatikan. Karena itu, Presiden meminta kementerian terkait untuk terlebih dulu melakukan kajian. Tujuannya guna menjawab dampak baik dan buruk, termasuk layak atau tidak, aplikasi transportasi daring itu dibekukan. “Kebutuhan masyarakat harus diakomodir,” pesan Joko Widodo, seperti diutarakan Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Johan Budi di Jakarta, Senin (14/3). Menurut Johan, anjuran tersebut sejatinya dapat menjadi jalan tengah, sehingga ketika rencana diwujudkan tak berdampak kerugian. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan, pemblokiran layanan kedua moda transportasi daring itu belum dilakukan. Itu karena Kementerian Komunikasi dan Informatika masih melakukan kajian mengenai dampak. “Jadi (rencana pemblokiran), masih kami lihat dulu,” ujarnya. Meski begitu, ia mengingatkan, segala bentuk aktivitas, termasuk transportasi berbasis internet, terdapat aturan yang perlu dipatuhi. Aplikasi, ia mencontohkan, dikembangkan guna meningkatkan efisiensi. Namun, pengembangan tak bisa meninggalkan Jakarta
23-34°C
Bandung
20-32°C
HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN
Kementerian terkait diminta terlebih dulu melakukan kajian.
SANGKAAN PELANGGARAN UBER DAN GRAB CAR Melanggar Pasal 138 ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Melanggar Pasal 139 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Melanggar Pasal 173 ayat (1) UU Angkutan Jalan Melanggar Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal Melanggar Keppres Tentang Kantor Perwakilan Asing Melanggar Surat Keputusan Kepala BKPM Tidak bekerja sama dengan perusahan angkutan umum resmi Menimbulkan keresahan dan konflik di kalangan pengusaha angkutan Berpotensi menyuburkan praktik angkutan ilegal Berpotensi menjadikan angkutan umum tidak diminati Sumber: Kementerian Perhubungan Semarang
24-37°C
Yogyakarta
Ribuan sopir angkutan umum berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Senin (14/3). Dalam aksi, mereka menuntut penghapusan aplikasi transportasi daring yang dinilai beroperasi tanpa izin.
aturan yang menjadi payung hukum. Karena itu, pengembangan aplikasi, menurut Rudiantara, “Harus tetap sesuai dengan undang-undang yang berlaku.” Ihwal permintaan Kementerian Perhubungan terkait rencana penutupan dua layanan aplikasi transportasi, Uber dan Grab Car, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mencari formulasi yang tepat. “Jadi harus dikoordinasikan kembali,” ungkapnya. Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail Cawidu menyatakan, proses pemblokiran akan diupayakan berlaku 23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
kurang dari 15 hari. Saat ini, tim panel yang membidangi persoalan perdagangan ilegal tengah melakukan kajian. Nantinya, hasil kajian tim panel akan direkomendasikan kepada Rudiantara. Menurut Ismail, tidak semua aplikasi angkutan bisa diblokir secara sepihak. “Harus ada surat rekomendasi dari instansi terkait,” ungkapnya. Dalam surat bernomor AJ 206/1/1 PHB 2016, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran terhadap aplikasi pemesanan Uber dan Grab Car. 25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Jonan mengatakan, kedua layanan transportasi itu telah melanggar sejumlah aturan, seperti Pasal 138 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, ajuan pemblokiran lantaran Jonan khawatir layanan transportasi daring, Uber dan Grab Car, dapat menyuburkan praktik angkutan liar. “Keberadaan (Uber dan Grab Car) menimbulkan keresahan dan konflik di kalangan pengusaha angkutan resmi dan pengemudi taksi resmi,” tutur Jonan seperti tertuang dalam surat. O AHMAD REZA | DIAN RISKI ROSMAYANTI
» Berita Terkait di Halaman A11 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG