SELASA, 16 OKTOBER 2018 | Nomor 1580 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
PRANCIS vs JERMAN
GENTLE BIRTH RAYAKAN KELAHIRAN
JERMAN BUKAN AMATIR R
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
SILATURAHMI MA’RUF AMIN & SYAFII MAARIF
ANTARA | HENDRA NURDIANSYAH
KH Ma’ruf Amin (kedua dari kiri), calon Wakil Presiden RI pasangan Calon Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019 bernomor urut 01, berjabat tangan dengan tokoh Muhammadiyah Buya Ahmad Syafii Maarif (kedua kanan) usai pertemuan di Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (15/10). Ma’ruf bersilaturahmi ke kediaman Buya Syafii di Sleman sebagai ikhtiar menuju Pemilu 2019 agar berlangsung damai, aman, dan lancar.
Pasal 104 dalam perpres menghalangi bayi baru lahir mendapatkan perlindungan dari JKN. JAKARTA (HN) Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi bayi baru lahir masih terhambat. Persoalan bersumber dari regulasi yang menjadi payung hukum implementasi program, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018. Perpres tentang JKN ini ditandatangani pada 17 September 2018. Komisioner Bidang Kesehatan dan Napza Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty menyatakan, Pasal 16 ayat 1 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 menyebutkan bayi baru lahir dari peserta JKN wajib didaftarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. “Namun, Pasal 104 menyatakan pemberlakuan Pasal 16 baru bisa setelah 3 bulan perpres ditandatangani,” kata
Sitti di Kantor KPAI, Jakarta, Senin (15/10). Permasalahan tersebut, menurut dia, bisa diatasi apabila Pasal 104 dihapus dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Sebab ketentuan dalam Pasal 104 tidak muncul saat Perpres Nomor 82 Tahun 2018 masih dibahas. “Jika dikonversikan ratarata kelahiran per tahun mencapai 4,8 juta, tetapi cakupan pelayanan persalinan yang dicover BPJS masih relatif sedikit, tidak sampai 20 persen, sisa yang lebih dari 80 persen belum ditemukan laporan data resminya,” ujar Sitti. Dia turut menyoroti fasilitas untuk perawatan bayi seperti PICU atau NICU yang minim. Persebaran fasilitas ini juga belum merata di setiap daerah. “Hal ini memungkinkan tingginya angka kematian bayi dan bayi terkena penyakit.” Koordinator Advokasi BPJS
PEREMPUAN PEBISNIS TERKENDALA MODAL » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
Semarang
A2 22-32°C
Watch Timboel Siregar mengatakan, pemerintah seharusnya memosisikan isi pasal –sejak ditandatanganinya Perpres Nomor 82 Tahun 2018– berlaku untuk seluruh pasal. Oleh karena itu, dia menekankan, pemerintah dan Presiden harus mencabut Pasal 104 karena hal ini terkait hak bayi yang baru lahir untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Timboel menambahkan, proteksi JKN bagi bayi baru lahir dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang JKN seharusnya berlaku menyeluruh. Artinya, JKN harus diberikan kepada bayi yang dilahirkan dari orangtua peserta JKN ataupun tidak. “Kalau kami baca Pasal 16, bayi baru lahir yang dijamin 28 hari itu dari orangtua peserta JKN. Kami dari awal mengatakan seluruh rakyat Indonesia yang sudah atau belum (peserta JKN), kalaupun bayinya lahir harus ditanggung selama 28 hari ini, ternyata masih dispesifikasikan
PENGEMUDI BUS MINIM KESELAMATAN » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
TUNTUTAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Keberadaan pasal 104 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional perlu dihapus. Penghapusan ini bertujuan agar pelaksanaan Pasal 16 dapat dilakukan secara otomatis segera setelah ditandatanganinya Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan perlu segera melakukan sosialisasi terkait Perpres Nomor 82 Tahun 2018 agar terjadi kesamaan persepsi. Kepentingan terbaik anak harus didahulukan sepenuhnya menyangkut penanganan permasalahan terkait kesehatan anak. Sumber: KPAI
untuk orangtua peserta JKN.” Ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia Agung Nugroho menilai, Pasal 16 ayat 1 Pepres Nomor 82 Tahun 2018 sangat berpihak pada rakyat.
A5
Denpasar
“Maka negara wajib menjamin selama 28 hari jika terjadi halhal yang menyebabkan kondisi bayi memburuk dapat langsung ditangani di RS tanpa harus menunggu sudah terdaftar atau belum si bayi menjadi peserta BPJS,” paparnya. Namun, Agung menambahkan, keberpihakan kepada rakyat dalam perpres tersebut seketika cacat jika melihat ketentuan dalam Pasal 104. “Sehingga penerapan perpres ini yang harus menunggu 3 bulan akan menjadi pertanyaan besar, bagaimana nasib bayi yang baru dilahirkan.” Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’aruf enggan berkomentar banyak terkait polemik Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Dia mengatakan, orangtua sejatinya sudah bisa mendaftarkan kepesertaan BPJS untuk bayinya sejak masih dalam kandungan. “Intinya clear soal peserta JKN.” O AHMAD MUHAJIR
MOON JAE-IN: DUNIA HARUS DUKUNG KORUT » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG