SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 | Nomor 1842 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
JEDA EKSPOSUR JAGA MATA
PEMUDA HARAPAN CHELSEA
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
JAKARTA (HN) Target Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI me rampungkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) dalam pro gram legislasi nasional (Prolegnas) 2014-2019 diprediksi sulit ter wujud. Koalisi masyarakat sipil curiga, parlemen cenderung mengutamakan penuntasan RUU yang kontroversial di publik dan bermotif kepentingan elite politik, baik di lingkup legislatif maupun eksekutif. Beberapa regulasi yang me nuai penolakan publik yakni RUU KPK, RUU KUHP, RUU Pe masyarakatan, RUU Penyadapan, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Air, dan RUU Pertanian. Masing-masing RUU tersebut, di dalamnya terdapat poin-poin yang berpotensi menimbulkan malapetaka bagi proses demo krasi, gerakan antikorupsi, per lindungan terhadap HAM, ter masuk sumber daya alam. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Agil Oktaryan m enyatakan, pe simistis DPR bisa menyelesai kan pembahasan dan pengesah an RUU yang ditarget, meng ingat masa jabatan periode saat ini h anya menyisakan waktu satu b ulan. Jika parlemen kukuh mengebut penuntasan, di khawatirkan tidak efektif dan menimbulkan masalah (gugatan uji materi) di kemudian hari. Selama lima tahun peme rintahan Presiden Joko Widodo, Agil menilai regulasi yang di rumuskan DPR cenderung ugalugalan serta bertujuan meng akomodasi kepentingan elite politik di lembaga legislatif mau pun eksekutif, sementara yang berkaitan dengan rakyat justru luput perhatian. Dia menduga, DPR hanya prioritas menuntaskan RUU yang berkaitan dengan hu kum, pemerintahan, dan politik. “Banyak RUU yang cacat prosedur karena tidak sesuai UU
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
Penuntasan RUU yang mengakomodasi kebijakan pemerintah dan anggota dewan dikebut.
Aksi simbolis anggota Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Demokrasi pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/9). Aksi bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional ini merupakan penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai mematikan perjuangan pegiat sosial.
RUU TARGET No 12 Tahun 2011 tentang Pem PROLEGNAS bentukan Perundang-undangan. 2014-2019 Salah satunya, RUU KPK karena RUU KPK tidak masuk prolegnas,” katanya RUU KUHP di Jakarta, Minggu (15/9). RUU Pemasyarakatan RUU Penyadapan Pasal 45 ayat 1 UU 12 T ahun RUU Perkoperasian Minerba 2011, rancangan undang- RUU RUU Pekerja Sosial RUU Pertanahan undang harus berdasarkan pada RUU Ekonomi RUU Air Kreatif RUU Pertanian prolegnas prioritas, sementara RUU Sumber Daya Air Berbagai Sumber RUU KPK tidak termasuk. Jika menyisakan masalah di kemudian hari, RUU KPK sangat b erpotensi mampu mengesahkan 20 UU. diuji formil ke Mahkamah Konsti Koordinator Jaringan Advokasi tusi (MK). Ini akan menjadi be Tambang Merah J ohansyah me ban yang dipikul anggota legis nilai, serangan DPR dan peme latif p eriode mendatang karena rintah yang me lemahkan KPK DPR periode ini segera memasuki lewat revisi UU, memuluskan babak akhir. pembagian jatah dan proyek se Dalam Prolegnas 2014-2019, telah pilpres. sedikitnya 189 RUU ditarget DPR “KPK ke depan mulai m asuk rampung (disahkan menjadi un penindakan korupsi lewat dang-undang) selama lima tahun. Gerakan Nasional Penyelamatan Namun, faktanya parlemen hanya Sumber Daya Alam,” ujar Merah.
DISIPLIN JAMAAH HAJI DIKLAIM MEMBAIK » Jakarta 24 - 31°C
Bandung 20 - 29°C
A4
Semarang 24 - 33°C
WINGS AIR BUKA RUTE MANADO-MOROTAI » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya 26-35°C
Saat bersamaan RUU KPK, DPR dan pemerintah juga mem bahas RUU Minerba. Salah sa tunya menyematkan poin yang mengatur pejabat mengeluarkan izin bermasalah, dengan me nyalahgunakan wewenang ter masuk tindak pidana korupsi. Artinya akan ada upaya me lindungi secara sah kepada ko ruptor sektor SDA. Poin yang tertuang dalam Pasal 115 RUU Minerba juga menuai kritik. “Aturan itu mengatakan masyarakat yang menolak lahan nya diberikan kepada perusahaan tambang, merupakan tindak pi dana. Pasal ini akan jadi senjata pamungkas untuk merampas tanah masyarakat. Dua RUU ini berhubungan, mengkhianati per baikan tata kelola pertambangan di masa depan,” katanya.
A5
Denpasar 26-35°C
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana tak menampik, banyak k onflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan RUU pada Sidang Paripurna DPR. R egulasi yang mengatur kewenangan penegak hukum sengaja dipangkas lewat revisi mengingat tak sedikit ang gota dewan yang dijerat p erkara hukum, terutama korupsi. Sebaliknya, kepentingan politik justru diperkuat. Catatan ICW, sedikitnya 23 anggota DPR periode 2014-2019 ditetapkan tersangka oleh KPK. Mereka berasal dari beragam parpol di antaranya Golkar (8 orang), PDI-P (3 orang), Demokrat (3 orang), NasDem (1 orang), PAN (3 orang), Hanura (2 orang), PKB (1 orang), PPP (1 orang), dan PKS (1 orang). Menurut Kurnia, tak heran DPR tergesa rampungkan sejumlah RUU yang bermotif kepentingan elite. Anggota Komisi II DPR RI F raksi PKS Mardani Ali Sera mengakui, kualitas DPR cenderung me rosot dalam proses pembahasan hingga penuntasan RUU, meng ingat jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu kehati-hatian. Target DPR merampungkan se luruh legislasi masuk prolegnas juga tak bisa dijamin karena wak tu yang tersisa di periode saat ini sangat mepet. Namun, DPR tetap berupaya maksimal. “Hampir setiap komisi dan baleg menargetkan RUU untuk diselesaikan. Ini mungkin yang membuat menurunnya kualitas dan kehati-hatian DPR,” ujar Mardani dikonfirmasi HARIAN NASIONAL. Menjelang akhir periode DPR RI 2014-2019 pada September 2019, sedikitnya 13 RUU ditarget rampung. Sejauh ini, baru tiga RUU yang terselesaikan dari 25 prolegnas. Dengan sisa waktu se bulan, DPR akan mengebut pe nyelesaian RUU. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo optimistis RUU itu dapat diselesaikan. DPR juga mengharapkan kerja sama pemerintah (eksekutif) dalam menyelesaikan RUU itu. l AINI TARTINIA | SHERLYA PUSPITA SARI
ARAB SAUDI JAMIN SUPLAI MINYAK AMAN » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG