Harian Nasional

Page 1

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 | Nomor 1842 Tahun VII

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

JEDA EKSPOSUR JAGA MATA

PEMUDA HARAPAN CHELSEA

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

JAKARTA (HN) Target ­Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI me­ rampungkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) dalam pro­ gram legislasi nasional ­(Prolegnas) 2014-2019 diprediksi sulit ter­ wujud. Koalisi masyarakat ­ sipil curiga, parlemen cenderung meng­utamakan penuntasan RUU yang kontroversial di publik dan bermotif kepentingan elite politik, baik di lingkup legislatif maupun eksekutif. Beberapa regulasi yang me­ nuai penolakan publik yakni RUU KPK, RUU KUHP, RUU Pe­ masyarakatan, RUU ­Penyadapan, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Air, dan RUU Pertanian. Masing-masing RUU tersebut, di dalamnya terdapat poin-poin yang berpotensi menimbulkan malapetaka bagi proses demo­ krasi, gerakan antikorupsi, per­ lindungan terhadap HAM, ter­ masuk sumber daya alam. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Agil Oktaryan m ­ enyatakan, pe­ simistis DPR bisa menyelesai­ kan pembahasan dan pengesah­ an RUU yang ditarget, meng­ ingat masa jabatan periode saat ini h ­anya menyisakan ­ waktu satu b ­ ulan. Jika parlemen kukuh mengebut penuntasan, di­ khawatirkan tidak efektif dan menimbulkan masalah (gugatan uji materi) di kemudian hari. Selama lima tahun peme­ rintahan Presiden Joko ­ Widodo, Agil menilai regulasi yang di­ rumuskan DPR cenderung ugalugalan serta bertujuan meng­ akomodasi kepentingan elite ­politik di lembaga legislatif mau­ pun ­ eksekutif, sementara yang berkaitan dengan rakyat justru luput perhatian. Dia menduga, DPR hanya prioritas menuntaskan RUU yang berkaitan dengan hu­ kum, pemerintahan, dan politik. “Banyak RUU yang cacat prosedur karena tidak sesuai UU

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Penuntasan RUU yang mengakomodasi kebijakan pemerintah dan anggota dewan dikebut.

Aksi simbolis anggota Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Demokrasi pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/9). Aksi bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional ini merupakan penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai mematikan perjuangan pegiat sosial.

RUU TARGET No 12 Tahun 2011 tentang Pem­ PROLEGNAS bentukan Perundang-undangan. 2014-2019 Salah satunya, RUU KPK karena RUU KPK tidak masuk prolegnas,” katanya RUU KUHP di Jakarta, Minggu (15/9). RUU Pemasyarakatan RUU Penyadapan Pasal 45 ayat 1 UU 12 T ­ ahun RUU Perkoperasian Minerba 2011, rancangan undang-­ RUU RUU Pekerja Sosial RUU Pertanahan undang harus berdasarkan pada RUU Ekonomi RUU Air Kreatif RUU Pertanian prolegnas prioritas, sementara ­ RUU Sumber Daya Air Berbagai Sumber RUU KPK tidak termasuk. Jika menyisakan masalah di ­kemudian hari, RUU KPK sangat b ­ erpotensi mampu mengesahkan 20 UU. diuji formil ke Mahkamah Konsti­ Koordinator ­Jaringan ­Advokasi tusi (MK). Ini akan menjadi be­ Tambang Merah J ­ ohansyah me­ ban yang dipikul anggota legis­ nilai, serangan DPR dan peme­ latif p ­ eriode mendatang karena rintah yang me­ lemahkan KPK DPR periode ini segera me­masuki ­ lewat revisi UU, memuluskan ­babak akhir. pembagian jatah dan proyek se­ Dalam Prolegnas 2014-2019, telah pilpres. sedikitnya 189 RUU ditarget DPR “KPK ke depan mulai m ­ asuk rampung (disahkan ­menjadi un­ penindakan korupsi lewat dang-undang) ­selama lima ­tahun. ­Gerakan Nasional Penyelamatan Namun, faktanya parlemen ­hanya Sumber Daya Alam,” ujar Merah.

DISIPLIN JAMAAH HAJI DIKLAIM MEMBAIK » Jakarta 24 - 31°C

Bandung 20 - 29°C

A4

Semarang 24 - 33°C

WINGS AIR BUKA RUTE MANADO-MOROTAI » Yogyakarta

23-32°C

Surabaya 26-35°C

Saat bersamaan RUU KPK, DPR dan pemerintah juga mem­ bahas RUU Minerba. Salah sa­ tunya menyematkan poin yang mengatur pejabat ­mengeluarkan izin bermasalah, dengan me­ nyalahgunakan wewenang ter­ masuk tindak pidana ­ korupsi. Artinya akan ada upaya me­ lindungi secara sah kepada ko­ ruptor sektor SDA. Poin yang tertuang dalam Pasal 115 RUU ­Minerba juga menuai kritik. “Aturan itu mengatakan masyarakat yang menolak lahan­ nya diberikan kepada ­perusahaan tambang, merupakan tindak pi­ dana. Pasal ini akan jadi senjata pamungkas untuk merampas tanah masyarakat. Dua RUU ini berhubungan, mengkhianati per­ baikan tata kelola pertambangan di masa depan,” katanya.

A5

Denpasar 26-35°C

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia ­Ramadhana tak menampik, banyak k ­onflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan RUU pada ­Sidang Paripurna DPR. R ­egulasi yang mengatur kewenangan penegak hukum sengaja dipangkas lewat revisi mengingat tak sedikit ang­ gota dewan yang dijerat p ­ erkara hukum, terutama korupsi. Sebaliknya, kepentingan politik ­ justru diperkuat. Catatan ICW, sedikitnya 23 anggota DPR periode 2014-2019 ditetapkan tersangka oleh KPK. Mereka berasal dari beragam parpol di antaranya Golkar (8 orang), PDI-P (3 orang), Demokrat (3 orang), NasDem (1 orang), PAN (3 orang), Hanura (2 orang), PKB (1 orang), PPP (1 orang), dan PKS (1 orang). Menurut Kurnia, tak heran DPR tergesa r­ampungkan sejumlah RUU yang bermotif kepentingan elite. Anggota Komisi II DPR RI F ­ raksi PKS Mardani Ali Sera meng­akui, kualitas DPR c­enderung me­ rosot dalam proses pembahasan ­hingga penuntasan RUU, meng­ ingat jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu kehati-hatian. Target DPR merampungkan se­ luruh legislasi masuk prolegnas juga tak bisa dijamin karena wak­ tu yang tersisa di periode saat ini sangat mepet. Namun, DPR tetap berupaya maksimal. “Hampir setiap komisi dan baleg menargetkan RUU untuk diselesaikan. Ini mungkin yang membuat menurunnya ­kualitas dan kehati-hatian DPR,” ujar Mardani dikonfirmasi HARIAN NASIONAL. Menjelang akhir periode DPR RI 2014-2019 pada September 2019, sedikitnya 13 RUU ­ditarget rampung. Sejauh ini, baru tiga RUU yang terselesaikan dari 25 prolegnas. Dengan sisa waktu se­ bulan, DPR akan mengebut pe­ nyelesaian RUU. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo optimistis RUU itu dapat diselesaikan. DPR juga mengharapkan kerja sama pemerintah (eksekutif) dalam menyelesaikan RUU itu. l AINI TARTINIA | SHERLYA PUSPITA SARI

ARAB SAUDI JAMIN SUPLAI MINYAK AMAN » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu