SABTU, 16 AGUSTUS 2014 | Nomor 335 Tahun I
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
A
Hotel & Resorts Hubungi Call Center kami untuk info lebih lanjut : Hotline: 0804 1 778899 | Phone: 021 - 637 98000 | Email: agent.info@lionexpress.co.id
Tren Baru Bisnis Perhotelan » C17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KENAIKAN ELPIJI 12 KG DITUNDA » A7 SEBAGIAN NEW YORK TERENDAM » A16 CITY-CHELSEA BERSAING JUARA » B17
Tugu Proklamasi Berhias
HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN
Sejumlah anak mengisi waktu luang dengan bermain di pelataran Tugu Proklamasi, Jakarta, Jumat (15/8). Menyambut HUT RI Ke69, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghiasi Tugu Proklamasi dengan sejumlah ornamen, termasuk bendera merah putih.
Kebijakan Ekonomi Terlalu Liberal JAKARTA (HN) P e n u r u n a n angka kemiskinan era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perlu dihargai meskipun target delapan persen belum tercapai. Salah satu faktor penghambat tak tercapainya target itu kebijakan pembangunan terlalu liberal. “Oleh karena itu, pemerintahan baru harus mampu mewujudkan jargon ekonomi kerakyatan agar jurang si miskin dan kaya tak semakin melebar,” kata pengajar Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin S Damanhuri kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Jumat (15/8). Menurut Didin, angka keJakarta
24-33° C
Bandung
miskinan memang berkurang, namun ketimpangan semakin parah dari 0,38 persen pada periode awal pemerintahan SBY jilid kedua, kini menjadi 0,43 persen. Dia mengatakan, selama pemerintahan SBY, pembangunan dan kebijakan lebih banyak diisi spekulasi finansial dibandingkan sektor riil. “Jika kita isi sektor riil akan menciptakan banyak lapangan kerja yang berkorelasi mengurangi angka kemiskinan,” ujarnya. Didin menilai, berapa pun pertumbuhan ekonomi Indonesia belum tentu dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan jika tidak diikuti strategi yang tepat. Dia memprediksi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru bisa membuat ketimpangan semakin melebar. “Pertumbuhan Indonesia mencapai 10 persen belum tentu mengurangi kemiskinan jika sektor tradable tidak dimak-
22-30° C
Semarang
24-33° C
Yogyakarta
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (2009-2014)
HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
Pemerintahan baru perlu mengambil langkah perubahan radikal dalam porsi APBN.
2009
32,53
14,15%
2010
31,02
13,33%
MAR 2011
30,12
12,49%
SEPT 2011
12,36%
MAR 2012
30,01 29,25
SEPT 2012
28,71
11,66%
MAR 2013
28,17
11,36%
SEPT 2013
28,60
11,46%
MAR 2014
28,28
11,25%
11,96%
Catatan: 1. Dalam juta orang. 2. Maret 2011-September 2013 merupakan backcasting dari penimbang proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Diolah)
simalkan,” katanya. Selama ini, kata dia, Badan Pusat Statistik (BPS) dan peme21-32° C
Surabaya
23-33° C
Denpasar
rintah menggunakan rasio pengeluaran sebagai acuan data menghitung angka kemiskinan. Jika berdasarkan acuan rasio ini, pengeluaran masyarakat miskin dan kaya hanya berbeda belasan hingga puluhan kali lipat. “Misalnya, orang miskin makan tiga kali sehari Rp 15 ribu, sementara orang kaya Rp 1 juta. Ini tak berbeda jauh dibanding pendapatan. Rasio yang digunakan pemerintah dan BPS kurang peka terhadap orang miskin.” Menurut Didin, pemerintahan baru bisa mengurangi angka kemiskinan dan menuntaskan ketimpangan dengan jalan perubahan radikal dalam porsi APBN. “Jangan lagi APBN diberatkan hal-hal konsumtif dan subsidi yang tak tepat sasaran.” Dalam pidato kenegaraan kemarin, Presiden SBY mengungkap keberhasilan menurunkan angka 24-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
kemiskinan selama masa kepemimpinannya. Namun, Presiden memperingatkan, pemerintahan baru memiliki pekerjaan rumah yaitu mengubah nasib rakyat di bawah garis kemiskinan. “Namun, efektivitas pembangunan nasional tak semata diukur dari pengentasan kemiskinan tetapi juga pertumbuhan kelas menengah.” Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, pengurangan angka kemiskinan bisa dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi 5-6 persen. Sementara itu, juru bicara Poros Muda Indonesia Indra J Pilliang mengatakan, salah satu fokus perhatian Jokowi-JK dalam mewujudkan desain ekonomi berdikari adalah penguatan ekonomi pedesaan. O NURUL HANIFAH | RIDWAN MAULANA
» Berita Terkait di A2,A5, A8, A9 & A11 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah
Berkaitan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, harian ini TIDAK TERBIT pada Minggu, 17 Agustus 2014. HARIAN NASIONAL terbit lagi pada Senin, 18 Agustus 2014. Kepada pembaca dan relasi harap maklum.