SENIN, 16 FEBRUARI 2015 | Nomor 512 Tahun II
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Anggaran Desa Rawan Penyelewengan
Pesta Topeng Keliling Venesia
»A7
»C25
B17
PUSING TAKTIK DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PEMERINTAH RI TIDAK GOYAH
JAKARTA (HN) Pemerintah Indonesia tetap pada posisi semula yaitu bakal mengeksekusi terpidana mati, khususnya dalam kasus narkoba, termasuk dua warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Grasi dua anggota Bali Nine itu sudah ditolak Presiden Jokowi. “Posisi kita tetap konsisten. Posisi itu sudah berulangkali saya sampaikan pada pihak luar,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (15/2). Pernyataan Menlu Retno itu menanggapi Sekjen PBB Ban Ki Moon yang meminta Indonesia membatalkan pelaksanaan hukuman mati atas sejumlah terpidana yang terlibat narkoba, termasuk dua warga Australia. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menyayangkan permintaan Ban Ki Moon itu karena cenderung mengintervensi dan membela negara-negara maju di PBB. Menurut dia, ada tiga catatan yang perlu dicermati. “Pertama, di manakah suara Ban ketika Ruwiyati harus menjalani hukuman mati di Arab Saudi? Apakah karena Ruwiyati berkewarganegaraan Indonesia dan Indonesia bukan negara maju sehingga suara Ban absen? Kedua, tidakkah Ban sadar banyak orang mati karena ketergantungan narkoba? Ke manakah suara Ban terhadap korban? Mengapa beliau berempati terhadap pelaku, tetapi tidak pada korban? Ketiga, apakah Indonesia dianggap sebagai negara barbar karena melaksanakan hukuman mati?” Hikmah pun mempertanyakan Ban tak kritis terhadap AS yang di sejumlah negara bagian masih mengenal hukuman mati. “Juga Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi? Apakah pernyataan Ban tidak tendensius dan merendahkan martabat serta kedaulatan Indonesia? Ataukah pernyataan ini dimunculkan karena ada desakan pemerintah Australia? Tidakkah Ban sadar, tindakannya dimanfaatkan satu negara untuk menekan negara lain?” Menurut Hikmah, pemerintah Indonesia melalui Menlu wajib segera memprotes pernyataan Ban dan memastikan PBB tidak mengintervensi kedaulatan Indonesia. “PBB bukanlah pemerintahan dunia,” ujarnya. Terkait cara protes Australia, Hikmah Jakarta
23-32° C
Bandung
20-29° C
berpendapat justru mempercepat pelaksanaan hukuman mati terhadap Andrew dan Myuran. “Padahal yang diinginkan Australia, penundaan bahkan dibatalkannya pelaksanaan hukuman mati itu. Protes mereka sudah sampai tahap intervensi, bahkan upaya ‘embargo ekonomi’ terhadap Indonesia. Belum lagi upaya menekan kita dengan tangan Sekjen PBB.” Menurut dia, hal itu menyulut kemarahan publik, elite, politisi, dan pejabat di Indonesia yang berujung menghendaki Presiden tak menunda pelaksanaan hukuman mati. “Australia telah salah berhitung. Upaya mereka kontra-produktif,” kata Hikmah. Hikmah juga berpendapat, pemerintah Australia merendahkan demokrasi di Indonesia karena seolah publik dan politisi tak bisa bersuara serta tak cerdas menanggapi manuver mereka. “Presiden dan jajarannya tak bisa mengambil keputusan tanpa memperhatikan suara publik dan politisi. Kini Australia dihadapkan pada putusan sulit apakah akan terus menekan atau membiarkan Indonesia menjalankan kedaulatannya. Australia harus berpikir dua kali apakah hubungan baik yang saling menguntungkan akan dikorbankan hanya untuk membela dua warganya yang melakukan kejahatan serius?” Kemarin, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menegaskan akan terus mendesak pemerintah Indonesia “mengampuni” Andrew dan Myuran yang akan dieksekusi pekan ini. Namun, dia menolak terjerumus tarik-menarik kepentingan terkait kemungkinan pemanggilan pulang Duta Besar Australia di Jakarta. “Kami akan mencari cara agar suara kami tersalurkan,” katanya seperti dinukil dari The Sydney Morning Herald. Abbott pun menuding pemerintah Indonesia “munafik” karena meminta negara lain tak mengeksekusi mati warga negaranya di luar negeri. “Kami sudah berusaha semaksimal mungkin sebelum terlambat. Apa yang kami minta dari Indonesia sama dengan apa yang mereka minta pada negara lain saat warga negaranya terancam hukuman mati. Jika Indonesia berhak bahkan berharap pengampunan, saya rasa kami pun memiliki hak yang sama.”
Semarang
O DION B ARINTO | DEVY LUBIS
HARIAN NASIONAL | TEGUH INDRA
Menlu Retno wajib memprotes pernyataan Ban Ki Moon dan memastikan PBB tak mengintervensi.
Ibadah Jelang Imlek Sejumlah warga keturunan Tionghoa beribadah menjelang peringatan Imlek 2566 di Vihara Dharma Bhakti, Petak Sembilan, Glodok, Jakarta, Minggu (15/2). Sejumlah Vihara mulai berbenah menjelang perayaan tahun baru China yang jatuh pada 19 Februari 2015 itu.
» Berita Terkait di Halaman A2 24-32° C
Yogyakarta
23-32° C
Surabaya
23-32° C
Denpasar
24-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG