Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 16 JANUARI 2015 | Nomor 481 Tahun II

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Harga Premium Turun Hari Ini

Informasi Tepat untuk Dekorasi

»A7

»C25

A

Akankah sang bintang pujaan meninggalkan Barcelona?

SAGA MESSI

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

B17

Daulat Rakyat Harus Kembali JAKARTA (HN) Komisi II DPR menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pembahasan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung. Pemerintah mendesak wakil rakyat menyetujui dan mengesahkan perppu tersebut menjadi undang-undang. “Kami menyarankan (Perppu Pilkada) disahkan sesegera mungkin agar (pilkada serentak) dapat terselenggara dengan baik,” kata Menteri Yasonna di ruang Komisi II DPR, Jakarta, Kamis (15/1) malam. Menurut Yasonna, perppu tersebut layak disahkan menjadi undang-undang demi mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu, persetujuan DPR perlu diambil berkaca pada keinginan sebagian besar masyarakat Indonesia ingin memiliki kepala daerah yang dipilih langsung. “Pilkada tak langsung mendapatkan penolakan luas di daerah. Oleh karena itu, ada dalam kegentingan yang mendorong perlu segera perppu tersebut disahkan agar kondisi bisa segera kembali normal,” ujarnya. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, dana pilkada serentak dianggarkan di APBD masing-masing daerah. Saat ini sudah 96 persen daerah siap terkait dana pilkada tersebut. “Kami dalam posisi pasif. Saya yakin DPR tidak akan mempermalukan Pak SBY,” katanya. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman itu, fraksi-fraksi dimintai pandangan. Fraksi PDI-P, misalnya, setuju agar pembahasan perppu tersebut perlu dipercepat. Fraksi Golkar senada, namun memberikan catatan mengingat perppu itu dikeluarkan Presiden SBY dan pembahasan di era Presiden Jokowi. “Kami setuju (perppu segera dibahas). Tetapi apakah Pak Jokowi rela?” ujar anggota Fraksi Golkar Dadang S Muchtar. Pengamat Kepemiluan Perludem Titi Anggraini mengatakan, Perppu Pilkada harus segera disahkan DPR mengingat tahapan pilkada serentak semakin dekat. “Kalau perppu terlalu lama disahkan, akan Jakarta

24-33° C

Bandung

21-29° C

merepotkan KPU dan tahapan sosialisasi baik bagi penyelenggara pemilu maupun peserta dan masyarakat,” katanya. Menurut Titi, menyongsong pilkada serentak perlu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. “Yang pasti kerangka regulasi harus tersedia. Dalam hal teknis lapangan, ada hal-hal yang tidak diatur dalam perppu sehingga harus diterjemahkan KPU melalui PKPU,” ujarnya. Sosialisasi pada para pemangku kepentingan, menurut Titi, juga penting demi meningkatkan partisipasi masayarakat. Menciptakan pilkada yang baik, kata dia, perlu pula tenaga pelaksana terlatih. “Kita harus belajar dari Pileg dan Pilpres 2014. Tenaga pelaksana yang baik memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pemilu,” katanya. Menurut Titi, jika DPR tak segera mengesahkan perppu itu, pilkada serentak terancam bergeser pada 2016. Titi menyebutkan, ada beberapa klausul yang mungkin tidak bisa diterapkan secara langsung pada Pilkada Serentak 2015. Salah satu klausul tersebut E-Voting. “Ketentuan dalam perppu itu hanya satu ayat sehingga tidak cukup menjawab pelaksanaan E-Voting. Kita tidak siap melaksanakan E-Voting pada Pilkada Serentak 2015,” ujarnya. Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Afifuddin menilai, KPU masih punya cukup waktu membuat beberapa peraturan teknis terkait Pilkada Serentak 2015. “Asalkan pembahasan di DPR tidak molor dan bulan ini sudah bisa clear, “ katanya. Menurut Afif, KPU sudah harus mulai menyiapkan segala aturan teknis menjelang pilkada serentak sambil menunggu pembahasan Perppu Pilkada di DPR. “Kelihatannya hal itu sedang dilakukan KPU,” ujarnya. Jika pembahasan Perppu Pilkada di DPR molor, mau tidak mau tahapan-tahapan yang dibuat KPU juga bakal berjalan lambat. “Kalau DPR lambat, pembahasan di KPU juga akan molor.”

Semarang

O TARI OKTAVIANI | RIZAVAN S THORIQI

24-32° C

Yogyakarta

23-31° C

Surabaya

ANTARA | WAHYU PUTRO A

Sebesar 96 persen daerah siap terkait dana Pilkada Serentak 2015.

RAKER RENSTRA KEMENDAGRI 2014-2019 Mendagri Tjahjo Kumolo (ketiga kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/1). Rapat itu membahas rencana strategis Kemendagri 2014-2019, evaluasi pelaksanaan E-KTP, serta perkembangan desain besar penataan daerah. 25-33° C

Denpasar

24-32° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.