Harian Nasional

Page 1

RABU, 16 MARET 2016 | Nomor 838 Tahun III

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

ANGKUTAN UMUM WAJIB BERBENAH

ANAK OBESITAS DAN PENYAKIT GINJAL

»A7

»C25

HARGA BBM TURUN

» B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

PATROLI PERBATASAN INDONESIA

ANTARA | SIGID KURNIAWAN

Prajurit Satuan Tugas Pamtas RI-PNG Yonif 411/ Raider Kostrad berpatroli di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Skouw-Wutung, Papua, Selasa (15/3). Patroli dilakukan untuk memeriksa keberadaan patok batas negara sekaligus memastikan keamanan wilayah.

“RUU Pilkada Jangan Politis” Komisi II DPR berencana meningkatkan syarat dukungan calon independen menjadi 20 persen. JAKARTA (HN) Rencana Komisi II DPR merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai sarat kepentingan. Selain itu, rencana revisi dikhawatirkan membuat helatan Pilkada Serentak 2017 gaduh. Hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), syarat dukungan bagi calon independen berkisar antara 6,5 sampai 10 persen dari jumlah pemilih. Dalam rencana revisi, Komisi II DPR ingin menempatkan syarat dukungan menjadi 20 persen. Presiden Joko Widodo mengatakan, rencana revisi UU Pilkada jangan sekadar mengedepankan kepentingan politik. Menurut Jokowi, Joko Widodo biasa disapa, revisi harus memberiJakarta

23-34°C

Bandung

kan kepastian demokrasi di daerah tetap berjalan demokratis. “Regulasi pilkada harus menjadi payung hukum yang sifatnya jangka panjang. Saya minta daftar pemisahan masalah, dan diperhatikan betul revisi tidak terperangkap kepentingan politik jangka pendek,” kata Presiden di Jakarta, Selasa (15/3). Perbaikan regulasi, dinilai Jokowi diperlukan. Tujuannya sebagai payung hukum dari proses pilkada selanjutnya, termasuk membenahi kekurangan. “Perbaikan regulasi itu bukan hanya menindaklanjuti putusan MK, juga melakukan koreksi-koreksi, melakukan penyempurnaan-penyempurnaan yang sifatnya substansial berdasarkan pengalaman praktik pilkada kemarin,” imbaunya. Karena itu, Jokowi tak ingin aturan dalam pilkada bersifat tambal sulam, sekadar menutupi kekurangan. Perbaikan, Presiden melanjutkan, “Mestinya harus antisipatif. Jadi jangan ter-

20-32°C

Semarang

24-37°C

Yogyakarta

SYARAT CALON GUBERNUR INDEPENDEN Penduduk mencapai 2 juta jiwa Penduduk mencapai 6 juta jiwa Penduduk mencapai 12 juta jiwa Penduduk lebih dari 12 juta jiwa

SYARAT CALON WALI KOTA/ BUPATI INDEPENDEN Penduduk mencapai 250 ribu jiwa Penduduk mencapai 500 ribu jiwa Penduduk mencapai 1 juta jiwa Penduduk lebih dari 1 juta jiwa Sumber: Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah

perangkap kepentingan politik.” Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, ren23-34°C

Surabaya

25-36°C

Denpasar

cana penambahan syarat dukungan calon perseorangan guna memenuhi unsur keadilan. Itu karena syarat untuk calon independen masih di bawah partai politik. “Kami (ingin) naikkan (syarat dukungan) agar adil,” ujarnya. Sebelum putusan MK, menurut Lukman, syarat dukungan untuk jalur independen berdasarkan jumlah penduduk. Keringanan tersebut, sambungnya, berbeda dengan syarat dukungan untuk calon dari partai yang menjadi 20 persen dari jumlah suara. “Karena itu, syarat untuk calon dari independen juga harus juga diperberat, agar berimbang. Kalau tidak, (partai dengan perseorangan) jomplang,” ungkapnya. Saat ini, Komisi II telah menyiapkan rencana pengubahan. Pertama, syarat dukungan berada di angka 10-15 persen jumlah pemilih. Kedua mencapai 15-20 persen. Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani menilai, rencana meningkatkan syarat dukungan 25-34°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

imbas kekhawatiran menguatnya eksistensi calon perseorangan. Apalagi, sambungnya, jika dihubungkan dengan tingginya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok. “(Peningkatan syarat dukungan) Termasuk isu deparpolisasi, sehingga patut diduga usulan revisi untuk menjegal Ahok,” ujarnya. Saat dikonfirmasi, Ahok tak ambil pusang terkait rencana tersebut. Menurut dia, Teman Ahok akan bekerja lebih giat untuk mengumpulkan syarat dukungan. Jika syarat dukungan tak diperoleh, Ahok, disapa, memastikan tidak akan bergabung dengan partai politik. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap tidak ada dikotomi antara calon kepala daerah dari partai dan perseorangan. Karena itu, sambungnya, ketentuan pencalonan seharusnya tidak diarahkan untuk memberikan pembatasan. O AHMAD REZA | ARIA TRIYUDHA | CHUSNUL CHOTIMAH Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu