Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 16 OKTOBER 2014 | Nomor 394 Tahun II

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

A

DEGUP BUDAYA DI KAMPUS KUNING » C25

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

LION AIR GROUP BANGUN MRO TERBESAR » A7

MALAYSIA TAHAN 13 TERDUGA IS » B16

TRIDENTE MEMATIKAN » B17

Presiden dan Pimpinan Parlemen

ANTARA | WIDODO S JUSUF

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) dan Wapres Boediono (kanan) menerima pimpinan MPR, DPR, dan DPD di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/10). Selain memberikan undangan pelantikan Jokowi-JK, pimpinan parlemen mengucapkan terima kasih kepada Presiden SBY atas terselenggaranya pesta demokrasi yang berjalan lancar serta berjanji menurunkan tensi politik di Tanah Air.

POLITIK SEHAT HARUS DIAWALI JAKARTA (HN) Rencana pimpinan DPR membahas Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) No 1 Tahun 2014 yang membatalkan UU No 22 Tahun 2014 tentang Pilkada pada Januari 2015, dinilai terlalu lama dan politis. Sejumlah kalangan khawatir, jika DPR menolak perppu tersebut, bakal terjadi deadlock dan kekosongan hukum. “Kami berharap perppu itu segera dibahas dan diterima DPR. Jika ditolak, bisa menimbulkan situasi yang susah dikendalikan. Jangan sampai pada awal-awal pemerintahan baru, terjadi keributan dan niatan menjatuhkan. Kalau hal itu dilakukan, Indonesia memulai iklim politik tidak sehat,” kata pakar Hukum Tata Negara Refly Harun di Jakarta, Rabu (15/10). Jakarta

23-33° C

Bandung

Menurut Refly, jika polemik PEMBAHASAN PERPPU PILKADA PADA JANUARI soal regulasi tersebut terus ber2015 DINILAI TERLALU LAMA DAN POLITIS. langsung dikhawatirkan terjadi lima keputusan. Pertama, DPD kekosongan hukum, muncul masyarakat. Refly mengungkapkan, se- bisa ikut pembentukan prolegperppu-perppu baru, dan bahkan dimungkinkan terjadi cha- cara moral Partai Demokrat ha- nas, bisa ajukan RUU yang sama os. Dia menyebutkan, Soekarno, rus mendukung perppu tersebut. statusnya dengan RUU yang diSoeharto, dan Gus Dur jatuh di Oleh karena itu, Partai Demokrat ajukan DPR dan presiden, bisa perlu aktif melakukan lobi-lobi ajukan RUU tentang pencabuttengah jalan, Habibie tidak politik dengan partai lain an perppu, dan bisa membahas diterima pertanggunggpol dalam Koalisi Merah Pu- RUU. Oleh karena itu, segera ikut jawabannya sehingga d tak bisa mencalonKPU Minta tih (KMP)sebagai bentuk menginisiasi,” tuturnya. pertanggungjawaban Pakar Hukum Tata Negara kan lagi, Megawati Kepastian atas keputusan ketua Universitas Andalas Padang Saldi sekadar melanjutkan Hukum umum mereka. Peran Isra mengatakan, secara subjekGus Dur, dan hanya »A3 Partai Persatuan Pem- tif presiden berhak mengeluarSBY menjalankan dua bangunan (PPP) juga vital kan perppu. Saat Perppu Pilkada periode kepemimpinan n ba agar perppu diterima. diterbitkan, SBY berlandaskan secara sempurna. “Tetapi itu masih kurang. DPD pada tiga alasan yaitu memberi“Jangan lagi ada upaya menjatuhkan pemerintahan baru,” perlu turut andil dan perlu ber- kan jaminan pemilu demokratis, ujarnya. Refly berpendapat, opo- sikap clear soal gagasan pilkada soal kedaulatan rakyat, dan adasisi boleh dilakukan tetapi harus langsung dan tidak langsung. nya penolakan luas masyarakat. “Hak subjektif presiden itu lalu berkomitmen menyejahterakan, DPD sudah berbekal putusan melindungi, dan mencerdaskan MK 27 Maret 2013 yang berisi disubjektifikasi lagi oleh DPR. Jika

22-32° C

Semarang

23-36° C

Yogyakarta

22-32° C

Surabaya

24-36° C

Denpasar

24-33° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

perppu ditolak DPR, tidak otomatis UU Pilkada yang telah disetujui September lalu disahkan. Jadi tak serta merta bisa dipakai langsung karena harus dicabut dengan UU baru,” katanya. Menurut dia, jika kondisi itu terjadi, bakal ada dialog kuat antara presiden dan DPR. “Konsekuensi paling mudah, DPR menerima dan menjadikannya sebagai UU Pilkada baru,” ujarnya. Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan berpendapat, jika DPR menolak perppu tersebut, hari itu juga otomatis UU No 22 Tahun 2014 berlaku. “Sehingga tidak akan ada kekosongan hukum dalam pelaksanaan pilkada tahun depan,” katanya. Sehubungan dengan kepastian hukum itu, pemerintah memberikan kesempatan bagi KPU menyusun PKPU sesuai perppu. O ARIF KUSUMA | HERMAN SINA | TARI OKTAVIANI Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.