SENIN, 17 JULI 2017 | Nomor 1221 Tahun IV
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
KODE HENGKANG SANCHEZ
TITIK CERAH TEATER KAMI
»B17
»C25
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
SEJARAH MEGAH FEDERER
AFP | DANIEL LEAL-OLIVAS | POOL
Petenis Swiss Roger Federer mencium trofi Wimbledon disaksikan publik di Lapangan Klub Tenis Inggris Raya, London, Minggu (16/7), usai menang dramatis 6-3 6-1 6-4 kontra Marin Cilic (Kroasia) di partai final tunggal putra. Federer menjadi petenis tertua dengan gelar terbanyak di Wimbledon, yaitu delapan dari total 19 gelar grand slam yang diraih.
Publik Disarankan Menggugat Referendum Pansus Hak Angket DPR dinilai akan memicu polemik baru. JAKARTA (HN) Publik disarankan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) bila tidak setuju dengan Pansus Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Referendum dinilai tidak memiliki aturan hukum yang kuat, juga akan memicu polemik baru karena berpotensi semakin memperpanas suasana. “Jika bersama-sama mendaftar di MK, efeknya akan lebih berkala dan masyarakat bisa menyampaikan keberatannya secara langsung kepada DPR dan pemerintah,” ujar Ketua Umum Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari di Jakarta, Minggu (16/7). Meskipun belum bisa dipastikan MK juga bisa lepas dari intervensi, tetapi Feri yakin bila secara serempak melakukan gugatan dan sama-sama mengawasi jalannya proses gugatan,
MK akan menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai kehendak rakyat. “Bisa saja (ada intervensi ke MK), tapi kalau publik sama-sama menjaga, saya yakin MK tidak berani menyimpang,” ujarnya. Pandangan serupa diutarakan pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, pengamat Hukum Pidana Universitas Indonesia Teuku Nasrullah, dan Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi. “Melalui pengadilan sudah cukup,” ucap Taufiqulhadi. Menurut Fickar, usulan referendum sudah sangat berlebihan karena hanya bisa digunakan apabila ada kejadian luar biasa yang begitu mendesak. Persoalan Hak Angket DPR, kata dia, bisa diselesaikan dengan gugatan ke MK. “Itu salah satu jalan keluarnya,” kata dia.
WNI TERAFILIASI IS TERUS BERTAMBAH » Jakarta
26-33°C
Bandung
19-30°C
A3
Semarang
Fickar menyayangkan Presiden yang disebutnya tak banyak bersikap. Munurut Fickar, Presiden seharusnya menjadi pihak yang menyelesaikan ketegangan antardua lembaga negara. “Presiden seharusnya berkomunikasi dengan partai politik karena pendukung hak angket semua partai pendukung Presiden. Presiden bisa minta angket dibatalkan,” ujarnya. Referendum, kata Teuku Nasrullah, merujuk kepada suara orang ramai, bukan kebenaran dalam sistem ketatanegaraan. Seperti juga Fickar, Teuku Nasrullah berkata, “Jalan keluar yang baik membawa permasalahan ini ke MK.” Dia menuturkan, ketika ada pendapat yang berbeda, apakah DPR mempunyai kewenangan pengawasan terhadap kerja KPK atau tidak, bawa ke MK. Menurut dia, yang dapat menghentikan Panitia Khusus (Pansus) Hak
RUMAH MURAH RAWAN PENIPUAN » 26-33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
Angket terhadap KPK saat ini hanya MK. “Bisa saja MK mengehentikan karena MK diberi kewenangan untuk menyatakan sebuah persoalan bertentangan tidak dengan UUD 1945,” tuturnya, kemarin. Gugatan ke MK, menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, adalah bentuk pengawasan terhadap penegak hukum. Dia mengatakan, apabila masyarakat tak setuju dengan Pansus Hak Angket terhadap KPK, lebih baik mengajukan gugatan melalui jalur hukum. Misalnya judicial review proses pembentukan pansus hingga rekomendasi hasil akhir pansus ke MK. Febri mengakui, memang ada perbedaan pendapat hukum terkait apakah KPK termasuk ruang lingkup Hak Angket DPR atau tidak. “Jika ini bisa samasama diselesaikan di pengadilan akan lebih baik lagi,” ujarnya, kemarin.
A7
25-34°C
KPK, kata Febri, tidak alergi dengan pengawasan sehingga sebagai sesama lembaga negara, komisi antirasuah tetap menghormati DPR. Namun, dia berpesan agar setidaknya semua pihak tidak menarik proses hukum ke proses politik. Dia menegaskan, KPK jika sudah bicara tentang bukti atau materi yang terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan, sebaiknya diselesaikan dalam mekanisme hukum sehingga tidak melebar ke proses di luar hukum. “Berbahaya ke depan jika kekuasaan politik masuk dan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Ini kita harapkan tidak terjadi,” tuturnya. Febri menuturkan, apabila ada pihak yang keberatan dengan tindakan yang dilakukan penegak hukum, dia mempersilakan diuji dalam koridor hukum. Gugatan ke MK, disebutnya, bentuk pengawasan terhadap penegak hukum. O TARI OKTAVIANI | MERY HANDAYANI
SANG RATU MATEMATIKA MEWARISKAN HARAPAN » Denpasar
23-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG