SELASA, 17 JULI 2018 | Nomor 1505 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
A
SPORTS
SENSASI JELAJAH RUANG HAMPA UDARA
BERBATAS LANGIT
»A11
»B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
JAKARTA (HN) Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 sebesar 25,95 juta orang atau 9,82 persen dari total populasi. Jumlah itu menurun dibandingkan Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari total populasi. “Ini pertama kali Indonesia mendapatkan tingkat kemiskinan satu digit, terendah sejak 1998,” kata Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Senin (16/7). Menurut dia, jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 mengalami penurunan 1,82 juta orang dibandingkan periode Maret 2017 dan penurunan sebanyak 633,2 ribu orang dibandingkan periode September 2017. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun dari 10,67 juta menjadi 10,14 juta orang dan di perdesaan tercatat turun dari 17,1 juta menjadi 15,81 juta orang. Suhariyanto mengatakan, beras, rokok kretek dan filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mi instan, dan gula pasir, jenis komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan.
“Komoditas nonmakanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi,” kata Suhariyanto. Menurut dia, faktor-faktor yang terkait tingkat kemiskinan ini antara lain inflasi umum periode September 2017-Maret 2018 sebesar 1,92 persen dan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk rumah tangga 40 persen terbawah pada periode sama yang tumbuh 3,06 persen. Selain itu, pemberian bantuan sosial tunai dari pemerintah yang tumbuh 87,6 persen pada kuartal I-2018 dibandingkan 3,39 persen pada kuartal I-2017, serta program beras sejahtera dan bantuan pangan nontunai yang pada periode sama telah tersalurkan sesuai jadwal. Berdasarkan data Bulog, realisasi distribusi bantuan sosial program beras sejahtera pada Januari 2018 tercatat 99,65 persen, pada Februari 2018 sebesar 99,66 persen, dan pada Maret 2018 sebesar 99,62 persen. “Harga beras pada September 2017-Maret 2018 sempat mengalami kenaikan 8,57 persen. Namun beras rastra dan bantuan sosial yang diberikan tepat waktu ikut menyebabkan penurunan kemiskinan meski tidak secepat
BEBAN KPU BAKAL MENUMPUK » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
A3 Semarang
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PULAU 8,65
11,66
4,33
6,82
Yogyakarta
29,15
5,83
KALIMANTAN
SUMATERA
SULAWESI
12,81
17,77
5,03 MALUKU-PAPUA
9,18
JAWA BALI-NUSA TENGGARA
13,20 7,02 INDONESIA
PERKOTAAN
periode Maret 2017-September 2017,” ujar Suhariyanto. BPS juga mencatat, persentase penduduk miskin terbesar masih di Pulau Maluku dan Papua sebesar 21,20 persen, diikuti Bali dan Nusa Tenggara 14,02 persen, Sulawesi 10,64 persen, Sumatera 10,39 persen, Jawa 8,94 persen, dan di Kalimantan 6,09 persen. Secara persentase berdasarkan pulau, penduduk miskin di perkotaan tertinggi di kawasan Bali-Nusa Tenggara (9,18 persen), Sumatera (8,65 persen), Jawa (6,82 persen), Sulawesi (5,83 persen), Maluku-Papua (5,03
BANDARA SOEKARNO-HATTA AKAN DITATA » 22-32°C
13,68
7,60
23-32°C
Surabaya
26-35°C
PERDESAAN
persen), dan Kalimantan (4,33 persen). Penduduk miskin di perdesaan tertinggi di MalukuPapua (29,15 persen), Bali-Nusa Tenggara (17,77 persen), Sulawesi (13,68 persen), Jawa (12,81 persen), Sumatera (11,66), dan Kalimantan (7,6 persen). Namun, dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih di Jawa sebesar 13,34 juta orang, Sumatera 5,9 juta orang, Sulawesi 2 juta orang. Paling rendah di Kalimantan 982,3 ribu orang. Lima provinsi yang mengalami penurunan persentase
A5 Denpasar
Sumber data dan foto: Badan Pusat Statistik
penduduk miskin tertinggi di Jawa Tengah sebesar 0,91 persen, Sulawesi Selatan 0,43 persen, Jawa Barat 0,38 persen, Banten 0,36 persen, dan Sulawesi Tenggara 0,35 persen. Lima provinsi yang mengalami kenaikan persentase penduduk miskin adalah Jambi 0,03 persen, Aceh 0,05 persen, Sulawesi Barat 0,07 persen, Kepulauan Riau 0,08 persen, dan Lampung 0,10 persen. Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, angka kemiskinan turun karena survei dilakukan saat masa panen raya. Sebanyak 60 persen penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Menurut dia, pembangunan infrastruktur yang dikebut pemerintah justru tidak berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan karena minim serapan tenaga kerja. Sebagian besar proyek infrastruktur dibangun langsung oleh pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan pada 2016, kata dia, serapan tenaga kerja konstruksi berkurang 230 ribu orang. “Teknologi lebih modern sehingga tidak membutuhkan banyak orang,” ujar dia kepada HARIAN NASIONAL. Dia meminta pemerintah mengubah proses pekerjaan infrastruktur agar lebih padat karya. Swasta kecil di daerah perlu dilibatkan agar terjadi dampak ganda di kalangan kelas menengah dan bawah. O DIAN RISKI ROSMAYANTI
>> Berita Terkait di Halaman A9
RAKYAT IRAK TERUS MENUNTUT PERUBAHAN » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG