RABU, 17 OKTOBER 2018 | Nomor 1581Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
#2019 GANTI MENU
PUJA PUJI STERLING
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KPAI akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo meminta Pasal 104 dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dihapus.
1.214 Dokter Gigi
24 RS Kelas D Pratama
2.207 RS
6.356 Klinik Pratama
236 Klinik Utama
27.734
ANTARA | KEMENLU-SUWANDY | HO
JAKARTA (HN)
KONSULTASI BILATERAL INDONESIA - PALESTINA Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan) dan Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Maliki bertukar Nota Kesepahaman usai Pertemuan Konsultasi Bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (16/10). Konsultasi ini sebagai wadah menerjemahkan hubungan baik kedua negara menjadi kerja sama konkret sekaligus bantuan nyata bagi Palestina. >> Berita Terkait di Halaman A10
ARAB SAUDI SEPAKATI INVESTIGASI KASUS KHASHOGGI » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
Semarang
22-32°C
Pemerintah diharapkan responsif atas polemik yang mengiringi pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sikap responsif dibutuhkan agar masyarakat khususnya peserta JKN tidak bingung atas aturan tentang jaminan kesehatan bagi bayi baru lahir dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Menurut Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel Siregar, Pasal 16 ayat 1 dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 menyebutkan bayi baru lahir dari peserta JKN wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Namun, implementasi Pasal 16 ayat 1 itu terhambat ketentuan Pasal 104 dalam perpres yang sama. “Karena Pasal 104 menyatakan pemberlakuan Pasal 16 ayat 1 baru bisa diberlakukan setelah 3 bulan. Perpres ditandatangani 17 September 2018,” kata Timboel kepada HARIAN NASIONAL, Selasa (16/10). Dia menjelaskan, hal tersebut dipastikan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat khususnya peserta JKN. Timboel berujar, kebingungan peserta JKN ini berpotensi bertambah. Pasalnya, pihak BPJS Kesehatan menyatakan peserta JKN bisa mengacu kepada peraturan lama apabila
A2 Yogyakarta
Surabaya
26-35°C
Denpasar
1.550
FASILITAS
merasa terhambat Apotek PRB KESEHATAN dan Kronis untuk mendaftar(Data per 1 Oktober 2018) kan bayinya yang 1.093 9.903 baru lahir akibat Optik Puskesmas ketentuan Pasal PROGRAM 104 itu. “Namun, peraturJaminan Kesehatan Nasional an lama yang menyebut203.284.896 Sumber: kan anak yang masih dalam PESERTA BPJS Kesehatan kandungan juga bisa didaftarkan BPJS itu juga belum disosialisasikan secara maksimal oleh pihak bagian dari upaya BPJS KeseBPJS,” ujarnya. Atas sejumlah persoalan hatan mempersiapkan sistem itu, Timboel menegaskan, peng- informasi yang dibutuhkan unhapusan Pasal 104 dari Perpres tuk mengoptimalkan pelaksanNomor 82 tentang JKN merupa- aan JKN. Namun, Untung menkan solusi terbaik. gatakan, ketentuan Pasal 104 “Saya kira tidak ada alasan tidak menjadi alasan bayi baru substansial atas kehadiran Pasal lahir dari orangtua peserta JKN 104 ini.” saat ini tidak bisa didaftarkan Komisioner Bidang Kesehatan ke BPJS Kesehatan. dan Napza Komisi Perlindungan “Karena yang berlaku masih Anak Indonesia (KPAI) Sitti peraturan lama (pendaftaran Hikmawatty mengaku akan me- anak sejak masih dalam kanngirimkan surat kepada Presiden dungan ke BPJS Kesehatan).” Joko Widodo atau staf KeAnggota Komisi IX DPR RI presidenan pada Rabu (17/10) Irma Suryani mengatakan, ini atau Kamis (18/10). Tujuan- sosialisasi menjadi kunci agar nya, meminta bertemu langsung masyarakat tidak bingung Presiden Joko Widodo untuk dengan aturan-aturan terkait menyampaikan permintaan agar JKN. Namun, dia menilai wajar Pasal 104 dihapus dari Perpres terkait kebingungan yang saat Nomor 82 Tahun 2018. ini dialami masyarakat. “Dampak dari Pasal 104 “Karena Indonesia terbilang sudah menimbulkan korban baru beberapa tahun mengelola terhambatnya pelayanan BPJS, sementara Taiwan saja kesehatan,” ujarnya. yang sudah puluhan tahun Sekjen Kementerian masih banyak masalah. PerKesehatan Untung Suseno soalan ini seperti benang kusut, Sutarjo mengungkapkan, ke- itulah kemudian kami akan urai tentuan Pasal 104 dalam satu-satu,” kata Irma. Perpres Nomor 82 Tahun 2018 O AHMAD MUHAJIR
SOPIR BUS NIHIL TES KEJIWAAN » 23-32°C
5.151 Dokter Praktik Perorangan
A5 26-35°C
BANJIR KEPUNG WILAYAH ACEH » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A9
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG