Harian Nasional

Page 1

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018 | Nomor 1555 Tahun VI

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

TAKLUK DI HADAPAN MANADO TUA

SUPER MINIONS

»A11

»B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN CALEG EKS NAPI KORUPSI YANG DILOLOSKAN BAWASLU

PARTAI GERINDRA

JAKARTA (HN) Salah satu cara menghentikan para eks napi kasus korupsi menjadi anggota legislatif adalah terus menyebarkan nama-nama mereka beserta parpol pengusung ke pemilih menjelang hingga hari pelaksanaan pemilu nanti. “Publik perlu punya kesadaran tinggi untuk tidak mencoblos eks napi kasus korupsi saat pemilu nanti. Kalau perlu pemilih tidak menghadiri kampanye caleg dan partai pengusung eks napi kasus korupsi,” kata peneliti senior Formappi Lucius Karus kepada HARIAN NASIONAL, Minggu (16/9). Menurut Karus, kesadaran publik untuk tidak memilih eks napi kasus korupsi beserta parpol pengusungnya perlu terus didorong mengingat ketika menjadi anggota dewan, mereka akan tunduk kepada parpol. Pengusungan eks napi kasus korupsi oleh parpol merupakan bagian dari kebijakan parpol demi kepentingan mereka sendiri. “Jadi, tidak hanya ajakan untuk tidak memilih caleg bermasalah, tetapi parpol pengusung pun harus ikut dihukum dengan cara pemilih tidak memilihnya pada saat pemilu nanti. Memberikan mandat kepada parpol pengusung caleg eks napi kasus korupsi hanya akan menjadi pembenaran bagi parpol melanggengkan korupsi pada periode selanjutnya,” tutur dia. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini meminta KPU untuk mengkaji serius soal status caleg eks napi kasus korupsi dengan berpijak kepada komitmen bahwa masyarakat tidak boleh disodori calon pemimpin atau calon wakil rakyat bermasalah. “Masyarakat jangan sampai mem-

Parpol pengusung caleg bermasalah secara hukum juga perlu mendapatkan hukuman sosial.

» BERITA TERKAIT DI A2 beli kucing dalam karung, apalagi ini berkait langsung dengan kehidupan mereka nanti,” ujar dia. Pekan lalu, MA membatalkan PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan PKPU No 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. MA menyatakan, PKPU yang melarang eks napi bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu menyebutkan, “bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Argumentasi MA lainnya, PKPU tersebut bertentangan dengan putusan MK yang memperbolehkan eks napi menjadi caleg sepanjang yang bersangkutan

AWASI KETAT PELAYANAN RUMAH SAKIT » Jakarta

24-32°C

Bandung

20-29°C

A4

Semarang

mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan eks terpidana. Saat dikonfirmasi mengapa MA memutus perkara ini sebelum MK mengeluarkan putusan terkait uji materi UU Pemilu, Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan, “MA sudah pasti memiliki dasar.” MA, kata dia, sudah bersurat kepada MK. Jawabannya sudah disampaikan humas MK. Menanggapi putusan MA itu, Ketua DPP PKS Bidang Politik Pipin Sopian mengatakan, partainya tetap berkomitmen mengusung caleg bersih. “Kami menyambut baik putusan MA itu, tetapi DPP PKS sudah mengirimkan edaran untuk menarik caleg eks napi kasus korupsi. Kami sudah ganti semua dan sangat mendukung pemberantasan korupsi,” katanya. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto berpendapat, masyarakat harus memiliki wakil rakyat dengan rekam jejak jelas, memiliki landasan moral yang kuat, serta menjunjung tinggi watak dan karakter sebagai pelayan rakyat. “Kita semua sepakat, pemimpin atau wakil rakyat harus bersih dari rekam jejak pelanggaran hukum,” ujar dia. Kepala Divisi bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya akan mengambil langkah sesuai putusan MA. Hal senada diungkap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia menyatakan, Partai Golkar akan mempertahankan calegnya yang eks napi kasus korupsi. “Jangan diartikan prokoruptor, tetapi kami mematuhi putusan MA itu,” katanya.

Yogyakarta

Meike Nangka (Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara) Arief Armaiyn (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara) Yohanes Marinus Kota (Caleg DPRD Kab/Kota Ende) Andi Muttamar Mattotorang (Caleg DPRD Kab/ Kota Bulukumba)

PARTAI GOLKAR

PERINDO

Saiful Talib Lami (Caleg DPRD Tojo Una-Una) Heri Baelamu (Caleg DPRD Kab/Kota Pandeglang) Hamid Usman (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara) Dede Widarso (Caleg DPRD Kab/Kota Pandeglang) Edy Muklison (Caleg DPRD Blitar)

Smuel Buntuang (Caleg DPRD Provinsi Gorontalo) Zukfikri (Caleg DPRD Kab/Kota Pagar Alam) Ramadhan Umasangaji (Caleg DPRD Parepare)

PARTAI HANURA

PARTAI NASDEM

H Midasir (Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah) Welhelmus Tahalele (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara) Ahmad Ibrahim (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara) H M Warsit (Caleg DPRD Kab/Kota Blora) Moh Nur Hasan (Caleg DPRD Kab/Kota Rembang)

Abu Bakar (Caleg DPRD Kab/Kota Rejang Lebong) Edi Iskandar (Caleg DPRD Kab/Kota Rejang Lebong)

PARTAI GARUDA Julius Dakhi (Caleg DPRD Kab/Kota Nias Selatan) Ariston Moho (Caleg DPRD Kab/Kota Nias Selatan) PARTAI DEMOKRAT Jones Khan (Caleg DPRD Kab/Kota Pagar Alam) Jhony Husban (Caleg DPRD Kab/Kota Cilegon) Syamsudin (Caleg DPRD Kab/Kota Lombok Tengah) Darmawaty Dareho (Caleg DPRD Kab/Kota Manado) PDI-P Idrus Tadji (Caleg DPRD Poso)

PAN H Abd Fattah (Caleg DPRD Provinsi Jambi) Masir (Caleg DPRD Kab/Kota Belitung Timur) Muhammad Afrizal (Caleg DPRD Kab/Kota Lingga) Bahri Syamsu Arief (Caleg DPRD Kab/Kota Cilegon)

PKS Maksum DG Mannassa (Caleg DPRD Kab/ Kota Mamuju)

PKPI Matius Tungka (Caleg DPRD Kab/Kota Poso) Joni Cornelius Tondok (Caleg DPRD Kab/ Kota Toraja Utara) Raja Zulhindra (Caleg DPRD Indragiri Hulu) Yuridis (Caleg DPRD Indragiri Hulu)

PBB Nasrullah Hamka (Caleg DPRD Provinsi Jambi) Sumber: NETGRIT

O ARIF RAHMAN | DION B ARINTO

LION AIR TAWARKAN TIKET TERJANGKAU » 24-32°C

PARTAI BERKARYA

M Taufik (Caleg DPRD DKI Jakarta) Ferrizal (Caleg DPRD Belitung Timur) Mirhammuddin (Caleg DPRD Belitung Timur) Al Hajar Syahyan (Caleg DPRD Tanggamus) Herry Kereh (Caleg DPRD Sulawesi Utara) Husen Kausaha (Caleg DPRD Maluku Utara)

23-32°C

Surabaya

26-33°C

A5

Denpasar

GILIRAN MANGKHUT HANTAM CHINA » 25-32°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu