Harian Nasional

Page 1

SELASA, 17 FEBRUARI 2015 | Nomor 513 Tahun II

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Bulog Distribusikan Beras Murah

Miniatur Pemandangan Alam Di Gentong

»A7

»C25

A

TEMBANG KENANGAN Duel PSG lawan Chelsea layak menjadi sorotan utama. Mereka saling mengalahkan di perempat final musim lalu.

B17 DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Akhir Sidang Praperadilan

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Hakim Sarpin Rizaldi saat memimpin sidang praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2). Dalam putusannya, Hakim Sarpin mengabulkan sejumlah permohonan termohon dan menolak seluruh permohonan termohon.

» Berita di Halaman A4

Sasaran keberadaan lembaga baru tersebut perlu diperjelas.

JAKARTA (HN) Rapat paripurna DPR bakal mengesahkan revisi UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, hari ini. Terdapat 13 poin yang telah disepakati parlemen dan pemerintah. Salah satunya soal pembentukan Badan Peradilan Khusus menangani sengketa pilkada. “Sebelum dibentuk Badan Peradilan Khusus, UU Pilkada mengamanahkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini final dan binding,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/2). Menurut Lukman, badan tersebut bakal berdiri sebelum pilkada serentak nasional pada 2027. Sedangkan sengketa antara calon kepala daerah dengan KPU terkait penetapan pasangan calon dilakukan di Pengadilan Tata UsaJakarta

23-33° C

Bandung

ha Negara (PTUN) setelah melalui upaya administratif di Panwaslu dan Bawaslu. Keputusan PTUN ini juga bersifat final dan binding. “Norma ini berubah dibanding perppu yang masih membuka peluang banding kasasi sampai MA,” ujarnya. Pakar Hukum Pidana Pemilu UI Topo Santoso berpendapat, pengadilan khusus pemilu tidak perlu karena perkara yang akan diadili berbeda-beda dan sudah ada lembaga yang mempunyai kewenangan. Dia mencontohkan, penyelesaian hasil sengketa pemilihan umum berada di MK. Sedangkan pidana pemilu menjadi tanggung jawab pengadilan umum. Sementara itu, berkait administrasi pemilu, PTUN sebagai punggawanya. Menurut Topo, lembaga-lembaga pengadilan pemilu tersebut cukup diberikan penguatan fungsi dan wewenang dalam menangani sengketa hasil pemilu. “Hakim, jaksa, maupun polisi harus benar-benar menguasai materi-materi pemilu, selain penguasaan bidang mereka seperti penyelidikan, penuntutan, atau

22-31° C

Semarang

24-32° C

Yogyakarta

ANTARA | ISMAR PATRIZKI

PERADILAN KHUSUS DISEPAKATI

Menkum HAM Yasonna H Laoly (kedua kanan) bersama jajaran Kemendagri dan Kemenkeu menghadiri rapat kerja membahas revisi UU Pilkada dan UU Pemda dengan Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/2).

pengadilan. Jadi, soal kepemiluan itu harus kuat, harus ada peningkatan kapasitas yang mendalam.” Guru Besar Politik Hukum Universitas Airlangga Surabaya Ramlan Surbakti menilai, rencana pembentukan pengadilan khusus pemilu itu bagus. Namun, hal tersebut harus diperjelas dalam tataran teknis. “Mereka mau mengadili yang mana? Apakah pidananya, sengketa hasil pemilunya, atau perselisihan hasil administrasinya?” ujarnya. Menurut mantan Komisioner 24-32° C

Surabaya

23-32° C

Denpasar

KPU ini, yang perlu diperjelas terkait gagasan pengadilan khusus pemilu tersebut terutama sasarannya. “Terdapat beragam perselisihan hasil pemilu yang harus ditegakkan. Oleh karena itu sekali lagi, harus diperjelas mana yang mau dibentuk pengadilan pemilunya,” kata Ramlan. Gagasan perlunya dibentuk pengadilan khusus pemilu, pertama kali diwacanakan oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki. Dia menilai, penanganan tindak pidana pemilu oleh peng25-32° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

adilan selama ini tidak memberikan rasa keadilan, apalagi efek jera bagi pelaku. “Salah satu penegakan hukum yang tidak tertib itu, hukum pemilu,” ujarnya. Menurut Suparman, semakin rapi lembaga peradilan pemilu, semakin mudah menangani pidana pemilu. Dalam hal ini, UU Pemilu dan institusi penyelenggara harus jelas. Selain itu, hukum acara yang mengacarakan hukum material tidak tumpang tindih. Dengan membentuk pengadilan khusus pemilu, kata dia, akan membantu KY lebih efektif melakukan proteksi, pemantauan, dan pengawasan, hingga penguatan capacity building para hakim. “Karena bersifat khusus, dia membutuhkan hakim kompeten dan menguasai ilmu kepemiluan. Tidak bisa hakim-hakim di pengadilan disulap sebagai hakim pemilu. Itu yang kita bayangkan dengan ad hoc, jadi khusus. Tempat pengadilannya juga khusus dan tidak digabung pengadilan umum karena admosfernya berbeda.” O RIZAVAN S THORIQI | HERMAN SINA » Berita Terkait di A3

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu