RABU, 17 FEBRUARI 2016 | Nomor 815 Tahun III
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
LION AIR GROUP BELI SIMULATOR CAE
GRAMMY AWARDS
»A7
»C25
KEJAYAAN HIP HOP » B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KALIJODO DITUTUP SEMENTARA Penertiban kawasan Kalijodo mulai berwujud. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menutup sementara kawasan yang identik dengan prostitusi itu. Sedari kemarin, Kalijodo menjadi kawasan terlarang untuk aktivitas prostitusi, atau sekadar disambangi orang luar.
» A12
PERJANJIAN EKSTRADISI RI-SINGAPURA
Ratifikasi Mulai Disuarakan JAKARTA (HN) Buramnya perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan Singapura membuat upaya penegakan hukum tersendat. Dalam beberapa perkara, misalnya, terpidana kasus korupsi di Tanah Air acap bersembunyi di negeri jiran itu. Padahal pada 2007, perjanjian penyerahan pelaku kejahatan telah diteken kedua negara. Tapi sampai saat ini, tutur Duta Besar Indonesia untuk Singapura Andri Hadi, kesepakatan seperti tak berlanjut. Alasannya, jelas Andri, perjanjian belum diratifikasi oleh DPR RI. Kondisi ini yang membuat upaya pemulangan pelaku tindak pidana sulit terwujud. “Sampai saat ini belum ada (tindak lanjut) karena perjanjiannya (ekstradisi Indonesia dan Singapura) belum diratifikasi DPR,” katanya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Selasa (16/2). Komisi I DPR, menurut Andri, tak sepakat dengan permintaan
Singapura menghelat latihan militer di Indonesia. Dari informasi yang dihimpun, ekstradisi antara Indonesia dan Singapura turut mengikutkan sektor pertahanan. Alhasil, proses mengadopsi perjanjian belum berbentuk. “Keberatan dari parlemen umumnya soal areal Bravo di wilayah Natuna. Sementara Singapura tinggal menunggu, kapan pun Indonesia meratifikasi, mereka akan meratifikasi,” kata Andri. Meski begitu, menurutnya, pemerintah Indonesia tetap mengupayakan pendekatan lain dengan Singapura. Pendekatan berbuah akses bagi aparat penegak hukum Indonesia melangsungkan pemeriksaan kepada pelaku tindak pidana di Singapura. “Kerja sama hukum antara kedua negara sangat baik sekali. Jadi kerja sama hukum dalam konteks ASEAN, Interpol maupun bilateral juga baik,” tutur Andri.
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan siap membahas ulang terkait upaya meratifikasi perjanjian tersebut. Menurutnya, kesiapan ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri RI. “Sudah disampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk mulai dipelajari lagi, setelah itu kami akan rapat kerja lagi membahasnya,” ungkapnya. Ia mengakui terhambatnya proses ratifikasi lantaran Komisi I tak sepakat dengan rencana Singapura menggelar latihan militer. Namun, ganjalan itu diakui masih bisa dicarikan solusi. “Ada take and give-lah. Kita butuh ekstradisi untuk kepastian hukum, Indonesia dan Singapura itu dekat. Jadi kalau ada masalah bisa diselesaikan,” ujarnya. Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN Edy Prasetyono menuturkan, pemerintah Indonesia dan Singapura perlu kembali duduk bersama guna mem-
bahas perjanjian ekstradisi. Koordinasi ini guna memperjelas kesepahaman ihwal perjanjian ekstradisi antara kedua negara. “Dalam ekstradisi ada suatu tindakan yang dianggap melanggar hukum. Definisi melanggar hukum menurut Indonesia apa, dan bagaimana menurut Singapura. Ini yang perlu diperjelas,” kata Edy menyarankan. Apalagi, ia mengingatkan, Wapres Jusuf Kalla pernah menyatakan bahwa Singapura menjadi salah satu tempat pelarian teraman bagi warga Indonesia yang tersangkut hukum. Beberapa nama yang pernah memanfaatkan Singapura sebagai tempat persembunyian semisal pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim. Sjamsul terlibat kasus penerbitan surat keterangan lunas penerima BLBI. Atas kasus itu, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 6,9 triliun dan US$ 96,7 juta. O ARIA TRIYUDHA
SJAMSUL NURSALIM Pemilik Bank Dagang Negara Indonesia KASUS: Penerbitan surat keterangan lunas penerima BLBI Jakarta
23-34°C
Bandung
20-32°C
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
BAMBANG SUTRISNO
DAVID NUSA WIJAYA
MUHAMMAD NAZARUDDIN
NUNUN NURBAETI
Pemilik Bank Surya KASUS: Terpidana korupsi BLBI
Direktur Utama Bank Umum Servitia KASUS: Terpidana korupsi BLBI
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat KASUS: Korupsi proyek negara
KASUS: Terpidana suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior BI 2004
23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG
FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL–ANTARA | FILES
FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
MEREKA YANG “BERSEMBUNYI”