SELASA, 17 JANUARI 2017 | Nomor 1080 Tahun IV
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
SEVILLA 2-1 REAL MADRID
LIFESTYLE
RILEKS LIMA MENIT
ALUN-ALUN SURYA KENCANA
»B9
»C17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Sumbangan Sekolah Dilegalkan PENGAWASAN DAN TRANSPARANSI HARUS MENGIKUTI.
RAPAT PIMPINAN TNI Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) menaiki Panser Anoa 2 6x6 Amphibious produksi PT Pindad sebelum memimpin Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). Presiden menyarankan pembuatan alutsista tak hanya bergantung pada pesanan TNI dan Polri, harus menyasar negara lain.
ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY
JAKARTA (HN) Kementer ian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016, merevitalisasi fungsi dan kewenangan komite sekolah. Dalam beleid, Kemendikbud turut melegalkan sumbangan sekolah –terangkum dalam pasal 1 poin kelima. Irjen Kemendikbud Daryanto menyatakan aturan tersebut sekadar bersifat penggalangan dana, bukan pungutan. Ia memastikan, aturan tak melegitimasi komite melakukan pungutan. Alhasil, komite sekadar menghimpun sumbangan dan bantuan bersifat sukarela dari orangtua atau lembaga. “Kalau bantuan dan sumbangan itu pemberian. Memungut itu tidak, memaksa. Kalau bantuan bisa barang, jasa, atau uang. Kalau pungutan pasti uang. Bantuan itu biasanya bukan dari peserta didik. Kalau sumbangan dari peserta didik, orangtua,” kata Daryanto di Jakarta, Senin (16/1). Menurut Daryanto, sekolah yang telah menerima bantuan operasional sekolah (BOS) tak diperkenankan melakukan pungutan. Alhasil, ia mengingatkan, Permendikbud 75 sekadar menjadi rambu guna membedakan pungutan, sumbangan, atau bantuan. Selama ini, kata Daryanto, kerap terjadi pungutan di sekolah imbas ketiadan aturan jelas. Untuk mencegah praktik minor, Kemendikbud bekerja sama
dengan Tim Saber Pungli. Tujuannya, tutur Daryanto, untuk menjelaskan antara pungutan, sumbangan, atau bantuan. “Kalau ada yang muncul (pungutan), kami akan cegah dan laporkan. Termasuk kalau kepala dinas main-main, kami minta inspektur kabupaten/kota dan provinsi membantu. Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong daerah mengawasi, karena kami tak sanggup sendirian,” ujarnya. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang mengatakan, penertiban Permendikbud 75 untuk menguatkan peran komite se-
kolah, bukan ditekankan pada penggalangan dana. Apalagi, sambungnya, keanggotaan komite tak menempatkan unsur guru, pemerintah, atau anggota DPRD. Dalam beleid, 50 persen keanggotaan dihunikan orangtua, 30 persen tokoh masyarakat, dan 30 persen pakar pendidikan. “Meski komite sekolah dibentuk kepala sekolah, bukan berarti tidak independen. Karena pemilihannya dilakukan orangtua,” kata Chatarina. Revitalisasi, sambungnya, juga mendorong transparansi komite, dimulai dari rencana anggaran dan kerja sekolah. Ia berharap penerbitan Per-
mendikbud 75 dapat menghilangkan penyimpangan, seturut pertanggungjawaban harus dilaporkan kepada orangtua murid dan masyarakat. “Bantuan dan sumbangan tidak diperkenankan ditarik dari orangtua tidak mampu.” Plt Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menilai Permendikbud 75 dapat meniadakan pungutan guru kepada siswa. Ia mengingatkan, pungutan bisa dilakukan untuk menutupi kekurangan bantuan pemerintah. “Negara belum sepenuhnya membiayai pendidikan, maka sumbangan dari masyarakat perlu diatur supaya tidak menimbulkan fitnah kepada guru,” katanya.
Untuk mengatasi kekurangan dana pendidikan, Ketua FSGI Retno Listyarti menyarankan pemerintah daerah terlibat. Dalam undang-undang, ia mengingatkan, pemenuhan pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, imbau Retno, pemberian sumbangan harus diikuti sistem perencanaan yang jelas, transparan, diawasi, dan evaluasi. Alhasil, sekolah harus terbuka terkait pendapatan dari BOS, termasuk kekurangan yang dibutuhkan. O BAYU ADJI
Bantuan pendidikan: pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/wali dengan syarat yang disepakati
Pungutan pendidikan: penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/wali yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan
Sumbangan pendidikan: pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan
PARLEMEN TURKI DUKUNG REVOLUSI KONSTITUSI » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
Semarang
A3
22-32°C
TUGAS KOMITE SEKOLAH
BELEID BARU KOMITE SEKOLAH Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan dan program sekolah; rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah; kriteria kinerja sekolah; kriteria fasilitas sekolah; kriteria fasilitas pendidikan sekolah; kriteria kerja sama sekolah
“ISTIRAHATLAH KATA-KATA” » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lain melalui upaya kreatif dan inovatif Sumber: Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016
A4 26-35°C
IMPOR GULA MENTAH DITEKEN » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A5 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG