Harian Nasional

Page 1

SELASA, 17 MEI 2016 | Nomor 888 Tahun III

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

BANK SYARIAH TERHAMBAT SISTEM

MENCIPTAKAN TANGGA MULTIFUNGSI DI RUMAH

»A7

»C25

A

» B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

TRAGEDI TAK BERKESUDAHAN

AFP | MAHMUD HAMS

Seorang gadis Palestina yang mengenakan anting-anting berangka “68” dan penjepit rambut berbentuk kunci berpartisipasi dalam aksi damai di Kota Gaza, Minggu (15/5) waktu setempat, memperingati Nakba yang berarti “bencana”. Istilah ini merujuk pada pembentukan negara Israel pada 14 Mei 1948. Deklarasi kemerdekaan Israel 68 tahun silam berujung tragis, yakni eksodus ratusan ribu warga Palestina. Sebagian menyelamatkan diri, sebagian lainnya korban pengusiran paksa, menyusul pendudukan Israel di bumi Palestina yang kala itu berada di bawah kekuasaan Inggris Raya.

Anggaran K/L Dipotong Rp 50 T Para pemimpin kementerian dan lembaga diminta mengambil langkah taktis untuk penghematan. JAKARTA (HN) Presiden Joko Widodo atau karib disapa Jokowi, dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/ Lembaga (K/L), memotong anggaran dari APBN 2016 mencapai Rp 50 triliun. Pemotongan dilakukan untuk mengamankan dan mengendalikan pelaksanaan ABPN 2016. Dari jumlah Rp 50 triliun, Rp 20,951 triliun di antaranya merupakan efisiensi belanja operasional. Selain itu, ada juga Rp 29,064 triliun yang merupakan efisiensi belanja lain. “Sebanyak Rp 10,908 triliun pemotongan juga dilakukan dalam anggaran pendidikan dan Rp 1,434 triliun yang sebelumnya masuk anggaran kesehatan,” jelas Jokowi seperti tertuang Jakarta

24-33°C

Bandung

dalam inpres, Senin (16/5). Terhadap K/L, pemotongan anggaran terbesar terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dari total anggaran mencapai Rp 104,080 triliun, Kementerian PUPR menerima pemotongan mencapai Rp 8,495 triliun. Selain Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga menerima pemotongan terbesar, mencapai Rp 6,523 triliun. Total anggaran Kemendikbud sebelumnya sebanyak Rp 49,232 triliun. Upaya pengendalian dan pengamanan APBN 2016 turut menyasar Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menurut Jokowi, anggaran Polri dipotong mencapai Rp 1,560 triliun. Kepada pimpinan kementerian/lembaga, seperti Menteri Kabinet Kerja, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, termasuk pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Presiden meminta untuk mengambil langkah strategis.

21-29°C

Semarang

25-32°C

Yogyakarta

PEMOTONGAN ANGGARAN K/L Kementerian PUPR

Rp 8,495 triliun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rp 6,523 triliun Kementerian Pertanian

Rp 3,750 triliun Kementerian Kelautan dan Perikanan

Rp 2,890 triliun Kemristek Dikti

Rp 1,953 triliun Kementerian Sosial

Rp 1,582 triliun Polri

Rp 1,560 triliun Kementerian Keuangan

Rp 1,467 triliun Kementerian Agama

Rp 1,399 triliun Kementerian Dalam Negeri

Rp 1,385 trliun Sumber: Sekretariat Kabinet 24-33°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

“Jadi (langkah-langkah yang diambil) harus sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan. Tujuannya untuk penghematan anggaran,” tutur Presiden mengingatkan. Dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2016, Jokowi menjelaskan, penghematan dan pemotongan anggaran K/L dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas, paket pertemuan, langganan daya dan jasa, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran, termasuk honorarium tim/kegiatan. Selain itu, efisiensi anggaran juga menyentuh pembangunan gedung, pengadaan kendaraan dinas dan operasional, sisa dana lelang, anggaran kegiatan belum terikat, termasuk kegiatan tidak mendesak atau dapat dilanjutkan pada tahun anggaran lain. “Pemotongan dan penghematan belanja K/L,” kata Jokowi dalam inpres, “tidak berlaku terhadap anggaran yang bersumber dari pinjaman, hibah, dan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara bukan Pajak Badan Layanan Umum.” Ihwal pelaksanaan, menurut Jokowi, 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

baru bisa dilakukan setelah UU APBN 2016 disahkan. Sekjen FITRA Yenny Sucipto mengapresiasi langkah Jokowi menghemat anggaran. Apalagi, sambungnya, banyak K/L memiliki serapan anggaran buruk. Menurut Yenny, ada kekeliruan yang dilakukan Kementerian Keuangan terkait upaya penghematan, imbas dimasukkannya pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi pemasukan negara. “(Kemenkeu) Seperti terburuburu. Padahal pembahasan (tax amnesty) belum jelas,” ujarnya. Meski begitu, Yenny mengingatkan, penilaian terhadap kinerja K/L harus dilihat dari hasil yang diberikan. “Tak berarti yang menyerap (anggaran) sedikit, kinerja jelek. Ini yang harus lebih ditegaskan, jangan hanya dilihat dari serapannya saja,” imbaunya. Ia optimistis pemotongan anggaran tak membuat pelaksanaan program K/L tersendat. Itu karena pemotongan dilakukan terhadap pos-pos yang dinilai tak efektif. O AHMAD REZA | TEGAR ALFIAN Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.