Harian Nasional

Page 1

MINGGU, 17 NOVEMBER 2013 | Nomor 77 Tahun I

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

TRAUMA 1994

SOSOK

»A6-A7 Dynand Fariz, Mimpi Anak Desa Menembus Dunia

UNITY IN DIVERSITY DI SYDNEY

Ribery tak berkutik, Prancis terancam tak lolos ke Brasil. »B13

»C21

NASIONAL H A R I A N

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Jepang Imbangi De Oranje

REUTERS | TOUSSAINT KLUITERS | UNITED PHOTOS

Pemain Jepang Yuya Osako berjibaku dengan Ron Vlaar dari Belanda (kiri) pada laga persahabatan internasional di Genk, Belgia, Sabtu (16/11). Pada friendly match mempertemukan dua tim yang telah memastikan tempat di putaran final Piala Dunia 2014 Brasil ini, Jepang mampu mengimbangi kedigdayaan De Oranje Belanda dengan skor akhir 2-2. Sempat tertinggal dua gol yang dicetak Rafael van der Vaart pada menit ke-13 dan Arjen Robben menit ke-39, Jepang membalas dengan gol-gol Osako menit ke-44 dan Keisuke Honda pada menit ke-60.

Dewan Etik MK Dipertanyakan JAKARTA (HN) K e b e r a d a a n Dewan Etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dibentuk Mahmakah Konsti­ tusi (MK) pascapenangkapan man­ tan Ketua MK Akil Mochtar mulai dipertanyakan. Dewan ini dinilai menjadi penghambat bagi Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi ha­ kim konstitusi sesuai Perppu No 1 Tahun 2013 tentang MK. Praktisi Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai sikap MK yang enggan melepaskan keberadaan dewan etik merupakan sebuah gengsi. Padahal, wibawa MK sudah ter­ lampau jatuh dengan adanya dua peristiwa besar belakangan ini. Menurut dia, seharusnya MK mendukung KY untuk meng­ optimalkan keberadaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) sebagaimana diperintah­ kan oleh Peraturan Pengganti Un­ Jakarta

23-33° C

Bandung

dang-Undang (Perppu). “Secara psikologis, MK terlalu keberatan gengsi untuk diawasi oleh KY,” tu­ turnya dalam diskusi publik ber­ tajuk “Wibawa MK Terjun Bebas” di Jakarta, Sabtu (16/11). Dia mengatakan, kalau MK tetap membangun sikap seperti itu, lama-lama akan jatuh sen­ diri. “Jadi, menurut saya, seha­ rusnya dewan etik itu ditiadakan saja dan bersama-sama dengan KY membentuk MKHK. Itu kan sesuai dengan Perppu, berarti perintah UU,” kata Abdul. Ia berharap ada pihak yang mendorong agar MK bersamasama KY mengoptimalkan ke­ beradaan lembaga etik. “Presiden bisa mendorong MK agar majelis kehormatan ini bisa lebih diefek­ tifkan di bawah pengawasan KY.” Komisioner KY Taufiqur­ rahman Syahuri mengatakan sebenarnya sudah terjadi seng­

22-32° C

Semarang

24-33° C

Yogyakarta

keta kewenangan antara KY dengan MK. Sengketa itu terkait keberadaan dewan etik dan pe­ ngawas etik oleh KY seperti yang diamanatkan oleh Perppu. Hingga kini, keberadaan De­ wan Etik MKMK yang diketuai Hakim Konstitusi Harjono ini masih dipertahankan oleh MK. Padahal, kata Taufiq, pada Selasa (12/11) lalu, baik MK maupun KY telah duduk bersama berdasar­ kan Perppu MK. Kedua lembaga sepakat akan merumuskan me­ ngenai MKHK dan kode etik. Mestinya, menurut dia, de­ wan etik ditunda dulu karena akan mengganggu tim perumus. Bila perlu, panitia seleksi yang sekarang sudah dibentuk oleh MK dijadikan tim perumus kode etik dan MKHK bersama KY. “Itu yang saya sesalkan,” ujarnya. Taufiq mengatakan, dari peremuan tersebut MK telah me­ 22-30° C

Surabaya

25-34° C

nyatakan sepakat Perppu ben­ tukan Presiden SBY itu sebagai hukum positif yang berlaku. Se­ bab, MK telah mengetahui perihal Perppu diatur dalam konstitusi. Karena itu, kata dia, MK setuju dengan aturan Perppu MK. Dia mengaku tidak mengerti mengapa MK hingga kini masih mempertahankan keberadaan dewan etik. Padahal, kata dia, UU tidak mengatur adanya dewan etik untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi. “Alasannya untuk menunggu sebelum MKHK dibentuk, ini katanya sementara karena darurat. Tapi MK juga bilang bisa berjalan berdamping­ an dengan lembaga etik. Ini kan membingungkan,” tuturnya. Seuai peraturan konstitusi, kata Taufiq, keberadaan dewan etik dimungkinkan manakala diperintahkan oleh UU. “Ini kan perintah untuk dewan etik di UU

Denpasar

24-32° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

saya lihat tidak ada,” ujarnya. Karena itu, menurut dia, ti­ dak ada alasan bagi MK untuk ti­ dak menerima dan menjalankan Perppu tentang MK. “Perppu itu sudah bagus. Sekretariatnya ti­ dak di Istana, tidak di Mendagri, tapi di KY. Berarti kan pemerintah objektif dalam hal ini,” katanya. Dia menyebutkan, Perppu tentang MK merupakan per­ aturan perundangan yang sah dan konstitusional. Perppu itu memberi kewenangan kepada KY dan MK untuk bersama-sama membentuk MKHK dan kode etik. “Jika MK jalan sendiri mem­ bentuk dewan etik internal untuk mengawasi hakim konstitusi dan peraturan bersama diabaikan, ini bisa dipandang kewenangan KY yang diberikan Perppu tidak bisa dijalankan,” ujar Taufiq. l HERMAN SINA » BERITA TERKAIT DI HALAMAN A2 Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.