SELASA, 17 NOVEMBER 2015 | Nomor 743 Tahun III
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
MENTERI JONAN DISOMASI
A
KALA CEMAS DIABAIKAN
»A7
»C25
KOLOMBIA vs ARGENTINA
TERHINA
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Pelemahan KPK Mencuat Lagi DPR DORONG RUU KPK MASUK PROLEGNAS PRIORITAS 2016 JAKARTA (HN) Masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terancam seturut digaungkannya lagi usulan revisi UU No 30 Tahun 2002. Rencana revisi UU ini sempat diendapkan pada bulan lalu karena menuai kritik publik meluas. Namun, dalam pidato pembukaan masa sidang saat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/11) Ketua DPR Setya Novanto meminta Badan Legislasi segera merampungkan proses penyusunan Prolegnas 2016 bersama pemerintah. Salah satu RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2016 yakni RUU KPK. ”Penetapan prolegnas sebaiknya didasarkan pada urgensi memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat,” katanya. Selain RUU KPK, yang diusulkan pembahasannya masuk Prolegnas Prioritas 2016 yakni RUU Tax Amnesty, RUU Radio Televisi Republik Indonesia, RUU Pemilihan Umum, dan RUU Partai Politik. Rencana pembahasan RUU KPK ini sempat menuai kontroversi. Sejumlah kalangan menolak karena pembahasan itu dianggap sebagai pintu masuk melemahkan KPK. Pembahasan RUU KPK disepakati untuk ditunda setelah lima pimpinan DPR bertemu Presiden Joko Widodo bulan lalu. Namun, revisi undang-undang itu tak pernah dicabut dalam prolegnas lima tahunan yang ditetapkan DPR pada masa awal kerjanya, meskipun ditunda. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz berpendapat, masa depan KPK terancam karena dalam draf RUU yang disusun DPR itu disebutkan, komisi antirasuah akan dibubarkan 12 tahun setelah draf RUU resmi diundangkan. Usulan pembatasan usia KPK 12 tahun itu tertuang dalam Pasal 5 RUU Perubahan atas UU No 30 Tahun 2002 yang dibagikan kepada anggota Baleg dalam rapat pleno, Selasa (6/10). Dalam draf revisi UU itu juga disebutkan, KPK hanya dapat melakukan penyadapan setelah ada bukti permulaan cukup dan dengan izin ketua pengadilan negeri. KPK juga hanya dapat mengusut kasus korupsi dengan kerugian negara di atas Rp 50 miliar dan tak boleh melaku-
DERITA WARGA KAMPUNG PULO
FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN – ANTARA | M ALI WAFA (ATAS)
Seorang ibu bersama putranya berjalan menembus banjir, sementara warga lainnya mendorong sampah yang menggenang di depan rumahnya di kawasan Kampung Pulo, Jakarta, Senin, (16/11). Sepanjang daerah aliran sungai Ciliwung itu terendam setelah Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat, siaga satu. » BERITA DI HALAMAN A12
Jakarta
23-34°C
Bandung
20-32°C
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
25-34°C
Hujan Lebat
kan penuntutan. “Lalu, apa yang bisa dikerjakan KPK kalau demikian?” ujar Donal kepada HARIAN NASIONAL. Direktur Indonesia Publik Institute Karyono Wibowo mengajak KPK dan masyarakat merapatkan barisan menolak upaya pelemahan lembaga antikorupsi tersebut. Di sisi lain, KPK juga tidak boleh merasa paling kuat, sehingga perlu memperbaiki hubungan antarinstansi penegak hukum agar pemberantasan korupsi tetap berjalan baik. “Jika ingin melakukan revisi UU, DPR harus menghapus materi pasalpasal yang kiranya dapat melemahkan KPK,” katanya. Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, prolegnas banyak diisi RUU pesanan yang bukan dilatari pertimbangan kemendasakan rakyat, tetapi kepentingan kelompok. “RUU KPK tampaknya merupakan RUU yang sangat dibutuhkan DPR. Bukan memperkuat lembaga itu, tetapi memperlemah,” ujarnya. Menurut Lucis, DPR selalu dalam ancaman operasi KPK dan sudah jelas mereka sangat berkepentingan menyingkirkan lembaga pengancam mereka itu. “Tak mengherankan, kritik publik dianggap angin lalu oleh DPR,” katanya. Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menilai, RUU versi DPR terkesan mereduksi kewenangan lembaganya. Dia berpendapat, eksistensi dan kewenangan kelembagaan pada UU KPK layak dipertahankan. “Memang dinamika politik dijadikan dasar bagi segelintir anggota DPR mencoba revisi yang tujuannya justru pelemahan. Ini yang jadi resistensi publik atas keinginan revisi tersebut.” KPK, menurut Indriyanto, belum bisa memastikan langkah apa yang bakal ditempuh, jika pemerintah tetap menyepakati poin-poin dalam draf RUU KPK usulan DPR itu. Yang jelas, kata dia, lembaga antirasuah menolak RUU KPK yang diusulkan sejumlah fraksi di parlemen itu. “Karena poin-poin yang terdapat dalam draf RUU bertolak belakang dengan kewenangan KPK. Namun saya tidak ingin berandaiandai soal langkah ke depan,” katanya. O RIDWAN MAULANA | TARI OKTAVIANI Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG