KAMIS, 18 OKTOBER 2018 | Nomor 1582Tahun VI
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
INDONESIA vs TAIWAN
EKSPEDISI BUMI PADMA
OPTIMISTIS PIALA DUNIA
» A11
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN Benturan dengan UU Hak Publik Mengetahui Informasi dan Hak untuk Menjaga Informasi menjadi salah satu alasan. PERILAKU DI MEDIA SOSIAL BISA TERJERAT HUKUM
JAKARTA (HN) Salah
Pasal 27 UU ITE – Kesusilaan, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan: ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp 1 M (Pasal 45 UU ITE) Pasal 28 UU ITE – Berita palsu atau hoaks, Ujaran kebencian: ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp 1 M (Pasal 45a UU ITE)
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
satu efek negatif praktik bermedia sosial adalah polarisasi di tengah masyarakat ketimbang relasi sosial yang dipicu masifnya ujaran kebencian dan hoaks. UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pun ternyata belum sempurna. “Amandemen UU ITE perlu. Namun, sejauh ini masih wacana, belum sempat dibawa atau dibicarakan bersama DPR,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto dalam seminar “Cerdas Bermedia Sosial: Mengunggah Aman Tanpa Melanggar Hukum” yang digelar HARIAN NASIONAL di Kemenkominfo Jakarta, Rabu (17/10). Menurut Setyo, amandemen itu penting karena perkembangan teknologi merupakan sebuah keniscayaan yang harus diantisipasi dengan regulasi baru yang lebih kuat. Dia memberikan contoh, Polri masih kesulitan dalam pengawasan dan penindakan mengacu Pasal 28 UU ITE. “Di salah satu pasal, hanya penyebar yang bisa dipidanakan, sedangkan pelaku ujaran kebohongan atau ujaran kebencian belum bisa. Alasannya, si pelaku ujaran itu tidak mengunggah atau menyebarkan pesan-pesannya secara elektronik,“ tutur dia. Setyo belum bisa memastikan kapan dan poin apa saja yang akan menjadi perhatian khusus untuk diperbaiki serta apa saja yang benar-benar bisa mencakup banyaknya persoalan. “Yang perlu diingat, masyarakat harus lebih pintar menyeleksi mana berita yang sekiranya tidak bermanfaat dan memiliki unsur kebohongan,” katanya. Plt Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo Slamet Santoso berpendapat, yang paling krusial direvisi adalah Pasal 17
Pasal 29 UU ITE – Pengancaman: ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda Rp 750 juta (Pasal 45b UU ITE)
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto (dua dari kanan) memaparkan materi saat menjadi narasumber “Seminar Cerdas Gunakan Media Sosial: Mengunggah Aman tanpa Melanggar Hukum” bersama Plt Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Slamet Santoso (kanan), Praktisi Komunikasi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Bagus Sudarmanto (dua dari kiri), dipandu moderator Pelaksana Harian Gerakan Literasi Nasional Wien Muldian (kiri) di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (17/10).
dalam PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). “Sejauh ini, baru ada kantor perwakilan seperti Facebook dan Google di Indonesia. Penempatan pusat data dan pusat pemulihan data itu wajib di Indonesia agar pemerintah bisa dengan mudah memonitor mereka sebagai penyelenggara sistem elektronik yang banyak diakses masyarakat kita,” ujar dia. Slamet menjelaskan, penyelenggara pengelola data elektronik strategis wajib mengelola, memproses, dan menyimpan datanya di wilayah Indonesia. Hingga kini, penetapan tiga
BPJS DITUNTUT BENAHI MANAJEMEN » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
A4 Semarang
klasifikasi data yaitu data elektronik strategis, data elektronik tinggi, dan data elektronik rendah itu masih dibahas apakah akan ditetapkan melalui perpres atau peraturan lain. “PP PSTE sedang direvisi dan posisinya di Kemenkum HAM untuk diharmonisasi,” katanya. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya W Yudha mengatakan UU No 19 Tahun 2016 sebenarnya tertera jelas pokok-pokok yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai prinsip konstitusional dan era keterbukaan. Yang paling krusial dibereskan adalah UU Perlindungan Data Pribadi. Selama ini, perlindungan terhadap data pribadi
WINGS AIR TAMBAH FREKUENSI KE ATAMBUA » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
A5
26-35°C
hanya berdasarkan Permen Kominfo No 20 Tahun 2016. Artinya, peningkatan status menjadi undang-undang sangat mendesak, terlebih Polri pernah menindak kasus jual beli data pribadi di Indonesia. Data informasi pribadi yang tidak terlindungi bisa disalahgunakan untuk kejahatan termasuk membahayakan keamanan negara. “Negara berkewajiban memberikan perlindungan data pribadi setiap penduduk. Terlebih di era digital dan kemajuan teknologi informasi masif seperti sekarang.” Salah satu persoalan penting untuk dibahas dalam UU Perlindungan Data Pribadi adalah fakta bahwa 16,68 persen peng-
Pasal 30 UU ITE – Akses ilegal: ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp 600 juta (Pasal 46 UU ITE); Pencurian data elektro: ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda Rp 700 juta (Pasal 46 UU ITE); Peretas sistem data: ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara dan denda Rp 800 juta (Pasal 46 UU ITE)
guna internet di Tanah Air berusia 13 hingga 18 tahun. Kalau dikalkulasi jumlahnya bisa mencapai 23 juta orang. “Mereka adalah pengguna aktif internet serta melek teknologi,” kata Satya. Satya menginformasikan, RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan inisiatif pemerintah untuk bisa dibahas bersama DPR pada Prolegnas 2018. Namun, RUU itu tidak masuk skala prioritas Prolegnas 2018 dan diusulkan masuk Prolegnas 2019. Praktisi Komunikasi Bagus Sudarmanto berpendapat, amandemen perlu segera dilakukan karena ada benturan antara UU ITE dengan UU Hak Publik Mengetahui Informasi dan Hak untuk Menjaga Informasi. “Harus ada terminologiterminologi yang perlu dijelaskan. Misalnya tentang hak untuk menghapus atau dilupakan, klasifikasinya belum jelas, seperti peraturan pemerintah tentang bagaimana pelaksanaannya,” tutur dia. O TEGAR RIZQON ALFIAN | AHMAD MUHAJIR| ESTI TRI PUSPARINI | ARIF RAHMAN
>> Berita Terkait di Halaman A2
AS-TURKI ENGGAN TUDUH SAUDI OTAKI RAIBNYA KHASHOGGI » Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG