SABTU, 18 APRIL 2015 | Nomor 570 Tahun II
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Kualitas Pertalite Diragukan
Memilih Penginapan Para Kepala Negara
»A7
»C25 CHELSEA VS MAN UNITED
BINGKAI ISTIMEWA B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
JELANG PERINGATAN KE-60 KAA
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
Pejalan kaki melintas di samping baliho selamat datang peserta Peringatan Ke-60 Konferensi Asia Afrika di Jakarta, Jumat (17/4). Ajang internasional tersebut bakal digelar pada 19-24 April 2015 di Jakarta dan Bandung.
Berita di A2, C25, dan C26
Kepala Daerah Terancam Dipecat Majene, Pandeglang, dan Sambas mengaku tak cukup punya anggaran pilkada. JAKARTA (HN) Proses penganggaran pilkada serentak di sejumlah daerah masih tersendat. Salah satu faktornya, sejumlah kepala daerah enggan mengalokasikan APBD bagi penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah itu. “Kami minta (kepala daerah) kooperatif. Mereka harus tetap menganggarkan. Jika tidak, akan ada sanksi sesuai undangundang,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) kepada KPU di Jakarta, Jumat (17/4). Menurut Tjahjo, proses penganggaran belum tuntas hingga kini meskipun di sejumlah daerah sudah tak bermasalah. ”Secara prinsip sebenarnya tak ada masalah. Tapi ada daerah yang sedang tawar-menawar dan itu Jakarta
23-32° C
Bandung
wajar. Kami ingin ada satu pandangan dan standar sama karena tujuan pilkada serentak kan efisien dan efektif. Tinggal teknis saja,” ujarnya. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, sanksi berpeluang diberikan kepada kepala daerah karena pilkada merupakan bagian kebijakan strategis nasional yang dibiayai APBD. ”Kewajiban kepala daerah menyukseskan kebijakan strategis nasional dan pilkada serentak merupakan pilihan politik yang harus diamankan pemda,” katanya. Sanksi bagi kepala daerah yang enggan mengalokasikan APBD itu mulai yang ringan hingga berat, termasuk diberhentikan dari jabatannya. Reydonnyzar sependapat, proses penganggaran pilkada di daerah tak lagi menjadi masalah karena selain dibiayai APBD, payung hukum sudah tersedia. Payung hukum itu Permendagri No 37 Tahun 2014, Surat Edaran Mendagri, sampai opsi terakhir
22-31° C
Semarang
24-32° C
Yogyakarta
pengeluaran mendahului penetapan raperda tentang perubahan APBD dengan mengubah peraturan kepala daerah tentang APBD dan penjabarannya. “Tak ada alasan bagi daerah tak menganggarkan, termasuk mengeluarkan pernyataan tak tersedianya anggaran,” katanya. Menurut dia, tiga daerah yang mengaku anggarannya tak mencukupi untuk pilkada adalah Majene, Pandeglang, dan Sambas. “Sebagai contoh, Majene punya Rp 23 miliar, tapi butuh Rp 55 miliar. Kami akan clear-kan.” Sebelumnya, dia menginformasikan penganggaran di 14 daerah tersendat. Terkait rapat bersama kepala daerah, KPU, Bawaslu, Komite I DPD, dan Komisi II DPR yang sedianya digelar kemarin, ditunda hingga Senin (20/4). Komisioner KPU Hadar Navis Gumay tak berkomentar banyak soal sanksi bagi kepala daerah itu. Dia hanya berujar, pilkada wajib dibiayai melalui anggaran daerah. “Saya kira sanksi dibangun 23-32° C
Surabaya
25-34° C
Denpasar
PERIODE PILKADA SERENTAK Gelombang Ge elo lom omban ng I : 9 Des Desember e mb ese es mbe ber 2 b 2015 015 5 ba b bagi g dae gi daerah r hy rah yang ang masa akhir i mas ir assa jaba jjabatan ab aba batan kepala kepal pal a a daerahnya al daer a ah hnya 20 015 d an semester pertama a2 016 6. 2015 dan 2016.
Gelombang Gelo omb mba g II : mban Feb Fe Feb ebru uarrii 2017 uari ua 201 2 20 017 bagi bag gi daerah da aera erah er rah yang ya ang ng g Februari a akhir khir ma masa asa jaba as jjabatan abatan aba a tan n kepala kep kepa ke pal ala daerahnya daerahnya da a sem mestterr kedua ked k ke du ua a 2016 201 2 20 016 dan dan an seluruh seluruh semester daerah dae erah yang yang ya g akhir ak akh kh k hir ir masa masa jabatan mas jabattan kep epala ep ala daerahnya daerah da era era rahny hnya nya 2017. 2017 01 . 01 kepala
Gelombang Gelo lo omb mban mban ang ng III : Jun Ju uni 2018 20 bagi daerah yang g akh khirr k Juni akhir masa 2018 mas sa jjabatan aba ab ba b atan ta tan a kepala an kepal ke pal pal pala a a daerahnya d daer ae aer a e ahn ah hnya h ya 2 018 dan 20 2 2019. 019 19. 19 9. 9. Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU)
dalam aturan UU Pemerintahan,” katanya. Soal kesiapan, kemarin KPU meluncurkan secara resmi pilkada serentak yang dipandang sebagai pesta demokrasi terorganisasi dan terstruktur. Pilkada serentak tahun ini atau gelombang pertama diadakan di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada serentak digelar dalam tiga gelombang. 25-33° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, potensi pelanggaran dalam pilkada serentak berada pada saat pencalonan, kampanye, dan manipulasi surat-surat. Terkait pencalonan, pelanggaran berkait aspek administrasi dan verifikasi faktual. Untuk kampanye, pelanggaran banyak terjadi karena tak adanya aturan hukum. “Kami berharap kewenangan panwas powerfull, termasuk terhadap aspek manipulasi surat-surat.” Namun, menurut Daniel, Bawaslu bukan penegak hukum sehingga output-nya berupa penerusan laporan dan rekomendasi atas pelanggaran berkategori pidana, administrasi, serta kode etik. Dia pun optimistis, Bawaslu maksimal menjalankan fungsinya. “Kami sudah belajar dari pemilu lalu. Struktur Bawaslu Provinsi masih orang-orang di Pemilu Legislatif 2014. Kami juga pasti menjalin koordinasi dengan kepolisian, selain dengan KPU.” O ARIA TRIYUDHA » Berita Terkait di A3 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG