Harian Nasional

Page 1

RABU, 18 JANUARI 2017 | Nomor 1081 Tahun IV

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

REAL MADRID vs CELTA VIGO

LIFESTYLE

MULAI BARU

PERPADUAN SENI DAN BUDAYA

»B9

»C17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

SUMBANGAN SEKOLAH

Permendikbud 75/2016 dikhawatirkan memperlebar kesenjangan sekolah. JAKARTA (HN) Pelegalan komite sekolah menarik sumbangan dikhawatirkan mengulang praktik lawas. Apalagi, Direktur Eksekutif Article 33 Indonesia Santoso mengingatkan, belum seluruh sekolah memiliki perencanaan keuangan secara baik. Umumnya, menurut Santoso, perencanaan yang dibuat sekolah selalu mengulang rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Padahal, ia mengingatkan, RKAS harus dibuat awal tahun. “Selama ini kita tak tahu sekolah akan melakukan kegiatan apa,” kata Santoso di Jakarta, Selasa (17/1). Kondisi kian diperburuk imbas Dinas Pendidikan tak mengevaluasi RKAS. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah –payung hukum dilegalkannya sumbangan sekolah, menurut Santoso, juga belum menyentuh aspek tata kelola. Padahal, sambungnya, institusi yang menggunakan dana publik harus memiliki tata kelola baik. Alhasil, ia mengingatkan, instansi pendidikan harus mem-

buktikan dana yang dimiliki, seperti dari bantuan operasional sekolah (BOS) atau bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA). Tanpa pembuktian, Santoso menilai, “Kita tidak pernah tahu bahwa sekolah meningkat atau tidak. Kalau perencanaan belum berjalan, kegiatan di sekolah hanya bersifat sporadis.” Santoso khawatir, dilegalkannya komite sekolah mencari sumbangan justru menambah kesenjangan antara sekolah favorit dan tidak, mengingat akses dan kualitas antar-instansi pendidikan masih berbeda. “Kalau komite sekolah diberi kewenangan mencari bantuan, yang dapat hanya sekolah berkoneksi bagus. Sementara di pelosok, sangat kecil. Ini berkontribusi memperlebar kesenjangan. Padahal pemerintah berfungsi meratakan pendidikan,” tutur Santoso. Peneliti ICW Febri Hendri menyatakan, sebagian besar sekolah masih menutup informasi anggaran. Untuk menarik sumbangan, ia mengingatkan, instansi pendidikan harus transparan. Kondisi ini dikhawatirkan membuat dana sumbangan rentan disusupi kepentingan minor. Permendikbud 75, menurut Febri, terkesan menempatkan

25-31°C

Bandung

MATINYA BIOSKOP INDEPENDEN Suasana Bioskop Grand Theatre yang telah ditutup pada awal 2016 tampak kusam di kawasan Senen, Jakarta, Rabu (17/1). Grand Theatre merupakan sisa dari bioskop independen (nonjaringan) di Ibu Kota. Usai sekira 97 tahun berdiri, bioskop seangkatan Rivoli (Kramat Pulo), Orion (Glodok), dan Djaja (Jatinegara) itu sekadar menyisakan bangunan kusam dan kenangan cerita lucah.

komite sekolah sebagai penggalang dana. Padahal, sambungnya, pendanaan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Komite sekolah, kata Febri, sekadar menjembatani kepentingan sekolah dan masyarakat untuk menciptakan sistem kontrol. Ketua Komite SDN 09 Ciracas, Jakarta Timur, Nyimas Mediatri menilai sumbangan sekolah belum diperlukan, lantaran BOS dan bantuan operasional pendidikan (BOP) bisa menanggung kegiatan dan operasional sekolah. Kendati demikian, ia mengingatkan, kebijakan yang di-

terbitkan harus menguntungkan orangtua siswa. “Semua kebijakan harus diketahui orangtua siswa.” Stafsus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan Alpha Amirrachman menyatakan, Permendikbud 75 tak menghilangkan peran negara. Itu karena beleid diterbitkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk membuka partisipasi masyarakat. Ihwal tata kelola, Alpha memastikan telah diatur dalam Permendikbud 75. Dalam beleid, ia mengingatkan, komite sekolah wajib melaporkan anggaran dan

kegiatan secara reguler kepada orangtua siswa dan masyarakat. “Lagi pula, ini (sumbangan) tak hanya uang, namun juga jasa dan lainnya untuk di pelosok. Di sana orang bisa gotong royong. Karena itu harus ada upaya kreatif dan inovatif,” katanya. Irjen Kemendikbud Daryanto mengatakan, komite sekolah bisa menolak kebijakan sekolah yang memberatkan siswa. Komite sekolah, sambungnya, berhak menyeleksi kebutuhan. “(Komite sekolah) Harus bisa menjabarkan mana saja yang dibutuhkan, atau akan mengganggu dan merugikan siswa.” O BAYU ADJI | TEGAR ALFIAN

Ini (sumbangan sekolah) berkontribusi memperlebar kesenjangan. Padahal pemerintah berfungsi meratakan pendidikan.

(Komite sekolah) Harus bisa menjabarkan mana saja yang dibutuhkan, atau akan mengganggu dan merugikan siswa.

SANTOSO | DIREKTUR EKSEKUTIF ARTICLE 33

DARYANTO | IRJEN KEMENDIKBUD

UNI EROPA “SERANG BALIK” TRUMP » Jakarta

HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN

RENTAN RASUAH

20-30°C

Semarang

A3 22-32°C

MELAWAN BUKU YANG MERACAU » Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

A4 26-35°C

OMZET PASAR RITEL MEROSOT » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A5 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.