Harian Nasional

Page 1

SENIN, 18 MEI 2015 | Nomor 595 Tahun II

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Pola Harga BBM Dikaji

Merindukan Kejayaan Indonesia di Venesia

Kerugian selisih harga sementara ditanggung Pertamina.

»A7

»C25

B17

SANTAI DI PANTAI Mou percaya skuadnya sekarang masih ampuh untuk juara di musim depan.

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

PERINGATAN HUT KE-16 PAPUA BARAT Sejumlah warga menampilkan tarian khas Papua Barat dalam rangkaian kegiatan “Dari Papua Barat Untukmu Indonesiaku” di Jakarta, Minggu (17/5). Parade festival seni tari dan budaya itu merupakan rangkaian peringatan HUT Ke-16 Papua Barat. HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Revisi UU Pilkada Salahi Hakikat Hari Ini, Presiden Dijadwalkan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPR JAKARTA (HN) Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR bertepatan dengan pembukaan masa sidang keempat, hari ini. Salah satu agenda rapat konsultasi tersebut, pembahasan rencana revisi UU Pilkada dan UU Parpol. “Seharusnya, undangundang dibuat demi kepentingan umum, bukan kelompok tertentu. Jika demi kepentingan kelompok tertentu, revisi itu menyalahi hakikat undang-undang,” kata Direktur Eksekutif Constitutional and Electoral Reform Centre (Correct) Refly Harun dihubungi HARIAN NASIONAL, Minggu (17/5). Pekan lalu, Ketua DPR Setya Novanto memastikan, Presiden hadir dalam rapat pimpinan lembaga negara, hari ini. Momen ini rencananya sekaligus digunakan Jakarta

26-32° C

Serang

rapat konsultasi terkait PKPU Pencalonan dalam Pilkada Serentak 2015. Sebelumnya, PKPU Pencalonan yang sudah ditetapkan KPU dikhawatirkan tak mengakomodasi Partai Golkar dan PPP mengajukan calon kepala daerah karena masih terlibat konflik internal. Kondisi ini mendorong Panja Pilkada serta sebagian pimpinan DPR menggulirkan revisi UU Pilkada dan UU Parpol secara terbatas. Setya Novanto sempat berdalih, revisi itu bukan sekadar terkait pencalonan dalam pilkada, tetapi ada beberapa isu krusial lainnya. Menurut Refly, jika revisi tetap dilakukan kendati terbatas, dikhawatirkan mengganggu tahapan Pilkada Serentak 2015. Bagi dia, sangat aneh revisi dilakukan pada saat tahapan pilkada sudah mulai berjalan.

24-33° C

Bandung

21-31° C

Semarang

“Seharusnya Presiden menolak Gumay menyatakan, keinginan DPR memasukkan poin rekorevisi itu,” ujarnya. Refly menyarankan, KPU tetap mendasi mengenai putusan terpada pendirian dan tak terpenga- akhir bagi parpol dengan konflik ruh keinginan DPR. Penyelenggara kepengurusan ke PKPU Pencalonpesta demokrasi tersebut harus an, memang harus melalui revisi berpegang pada prinsip langsung, undang-undang. Namun, dia menegaskan, keinginan umum, bebas, rahasia, revisi itu bukan datang jujur, dan adil. “ApaKUBU ROMI dari KPU. lagi, ini tak terpisah TOLAK “Pada Senin (4/5) dari rekomendasi Panja REVISI lalu, kami didesak mePilkada DPR RI semasukkan rekomendasi mentara KPU sudah mereka ke PKPU. Kami menetapkan PKPU bilang, kalau mau me(Pencalonan),” katanya. masukkan itu, perlu Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Very Ju- revisi undang-undang. Jadi, naidi berpendapat, DPR sudah kami tegaskan, kami tak pernah menyalahgunakan wewenang mendorong adanya revisi itu,” terkait memunculkan rencana katanya. Menurut Hadar, saat ini KPU revisi itu. “Seharusnya, Komisi II dan DPR konsisten. Kasus ini dalam posisi menunggu apapun menunjukkan, mereka meman- yang ditetapkan pemerintah dan DPR terkait kedua UU tersefaatkan kekuasaan,” ujarnya. Komisioner KPU Hadar Nafis but. “Revisi atau tidak, itu ke-

>>A3

24-33° C

Yogyakarta

24-32° C

Surabaya

25-34° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

wenangan mereka. Kalau pada akhirnya undang-undang itu direvisi, PKPU kami sesuaikan karena kami tak ingin melanggar undang-undang dalam membuat aturan. Tetapi sekali lagi, kami tak pernah berinisiatif merevisi undang-undang,” tuturnya. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo juga tak setuju revisi kedua undang-undang itu dilakukan mengingat tahapan pilkada sudah dimulai. Namun, dia menyerahkan persoalan tersebut pada Presiden apakah bersedia rapat konsultasi dengan pimpinan DPR atau tidak. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menjamin, revisi terbatas kedua UU tersebut tak akan mengganggu tahapan pilkada yang sudah ditentukan KPU. “Kami pastikan revisi itu selesai sebelum tahapan pencalonan dimulai,” ujarnya. O ARIA TRIYUDHA Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu