SELASA, 18 NOVEMBER 2014 | Nomor 426 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Social Media Mobility
WARNA WARNI FLANEL » C25
PORTUGAL vs ARGENTINA
Slow IT? IndonesianCloud can help
Cloud
A
DUEL AKBAR DI OLD TRAFFORD
www.indonesiancloud.com
Big Data Analytics
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
BUBARKAN SKK MIGAS » A7
KELOMPOK SEPARATIS TAK BISA HINDARI SANKSI » A16
KOMPENSASI DIDISTRIBUSIKAN
Jakarta
23-32° C
Bandung
Pengendara sepeda motor dan mobil mengantre di SPBU Cikini, Jakarta, Senin (17/11) malam. Antrean menyusul harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter dan solar yang semula Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter.
KENAIKAN HARGA BBM DARI TAHUN KE TAHUN
HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
JAKARTA (HN) Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 30,7 persen dan 36 persen, mulai hari ini. Presiden beralasan, kenaikan harga BBM untuk mengalihkan subsidi konsumtif menjadi produktif. “Dari waktu ke waktu, kita kerap dihadapkan pada pilihanpilihan sulit. Namun, kita harus memilih dan mengambil keputusan,” kata Presiden di Istana Negara, Senin (17/11). Ketiadaan anggaran untuk membangun infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, mendorong perlunya menaikkan harga itu. “Anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM.” Pemerintah memastikan, masyarakat miskin mendapatkan kompensasi berupa perlindungan sosial seperti paket Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kantor Pos di beberapa daerah sudah diminta mendistribusikan paket kompensasi itu. “Mulai 18 November sampai 2 Desember semua sudah harus terealisasi,” katanya. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, masyarakat miskin yang berhak mendapatkan KKS, KIS, dan KKP sebanyak 15,6 juta kepala keluarga. Kompensasi yang diberikan jauh lebih besar ketimbang dampak inflasi. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memprediksi, tingkat inflasi Indonesia akan naik selama tiga bulan setelah
HARIAN NASIONAL | TEGUH INDRA
Tingkat inflasi bakal naik hingga tiga bulan ke depan pascakenaikan harga BBM bersubsidi.
1991
1993
1998
1998
Rp 550
Rp 700
Rp 1.200
Rp 1.200
Rp 150
Rp 550
Rp 700
Rp 1.000
1999
2000
2001
2002
Rp 1.000
Rp 1.150
Rp 1.450
Rp 1.550
Rp 600
Rp 600
Rp 1.150
Rp 1.450
2004
2005
2005
2008
Rp 1.810
Rp 2.400
Rp 4.500
Rp 6.000
Rp 1.550
Rp 1.810
Rp 2.400
Rp 4.500
2008
2008
2009
2013
Rp 6.000
Rp 5.500
Rp 5.000
Rp 6.500
Rp 5.500
Rp 5.000
Rp 4.500
Rp 4.500
2014
22-29° C
PREMIUM Rp 8.500 SOLAR Rp 7.500 MINYAK TANAH TETAP
Semarang
24-34° C
Yogyakarta
kenaikan harga BBM. Namun, setelah itu akan terkendali dan fundamental ekonomi semakin kuat. BI pun memfokuskan perbaikan APBN, fiskal, dan neraca transaksi berjalan pascakenaikan harga BBM bersubsidi. Bagi Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, inflasi diperkirakan 1,2 persen-1,5 persen per kenaikan Rp 1.000 per liter. “Perkiraan pengaruhnya hanya tiga bulan, selebihnya kembali normal. Namun, kita tetap harus antisipasi,” katanya. Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi 23-30° C
Surabaya
25-34° C
Denpasar
memicu lonjakan harga bahan pangan, termasuk beras. Kepanikan masyarakat juga bisa memicu kelangkaan. Pasokan beras terancam tersendat. “Kami mewaspadai kelangkaan karena faktor iklim. Kami akan operasi pasar,” ujarnya. Bulog juga membuka toko-toko murah untuk menjamin bahan pangan tetap beredar di pasaran. Sutarto memastikan, saat ini stok beras dalam negeri aman yaitu hampir dua juta ton. Pasokan terdiri atas 310 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 1,6 juta ton beras milik Bulog. Bulog juga menyimpan 25-34° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
sekitar 150 ribu ton beras premium. “Kebutuhan beras hingga tujuh bulan ke depan tak perlu dikhawatirkan,” katanya. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto menilai, jumlah rakyat miskin yang kini mencapai 27 juta orang bakal bertambah. Dia menilai, bantuan sosial tidak akan bermanfaat karena tak menyentuh akar persoalan kemiskinan. “Seharusnya, pemerintah cepat membuat program jaminan lapangan kerja,” ujarnya. O NURUL HANIFAH | TIARA M KUSUMA| LULUS GITA
» Berita Terkait di Halaman A7, A8, & A11 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah