JUMAT, 19 OKTOBER 2018 | Nomor 1583 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
CHELSEA vs MAN UNITED
SELERA ASIA PENGALAMAN INDIVIDUAL
RAKSASA BEDA KELAS
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KEMENANGAN “GARUDA NUSANTARA”
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
Selebrasi pemain Timnas U-19 Indonesia setelah Witan Sulaeman mempersembahkan gol ketiga kontra Taiwan pada laga penyisihan Grup A Piala Asia U-19 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (18/10) malam. Indonesia menang 3-1 dan memuncaki Klasemen Sementara Grup A. >> Berita di Halaman B24
JAKARTA (HN) P e m e r i n t a h dan DPR dinilai menjadi pihak yang harus berinisiatif mengajukan amandemen atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Inisiatif dari pemerintah dan DPR itu dibutuhkan untuk menjawab urgensi amandemen UU ITE guna menjawab perkembangan teknologi dan sejumlah fenomena di dunia maya saat ini. “Karena seharusnya yang berinisiatif untuk mengajukan revisi terhadap UU ITE adalah pihak yang paling berkepentingan, seperti pemerintah dan DPR,” kata Praktisi Komunikasi Bagus Sudarmanto kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (18/10). Dia menjelaskan, akademisi juga perlu dilibatkan apabila pemerintah dan DPR RI berinisiatif untuk merealisasikan pengajuan amandemen UU ITE tersebut. Menurut dia, amandemen UU ITE semakin diperlukan jika dikaitkan dengan momentum Pemilu 2019. PARPOL JANGAN JADI BENALU » Jakarta
25-31°C
Bandung
“Poin pentingnya mengenai jejak digital. Hal ini tercantum dalam UU ITE pada Pasal 26 ayat 3, 4, dan 5. Di situ sudah ada perubahan tentang hak untuk dilupakan, hanya saja tidak dijelaskan kriterianya,” ujarnya. Bagus mencontohkan, upaya pemilih untuk mencari rekam jejak calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Para pemilih kemungkinan akan lebih dahulu menelusuri rekam jejaknya melalui internet. Namun, implementasi UU ITE juga berimbas kepada sejumlah batasan yang harus ditaati. “Bisa jadi calon anggota legislatif tadi minta riwayatnya dalam beberapa hal tidak boleh atau tidak bisa dilacak oleh masyarakat. Batasan kriteria, dan segala macam itu merupakan aspek-aspek yang harus dijelaskan secara detail lagi,” ujar Bagus menegaskan. Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengungkapkan soal perlunya UU ITE direvisi. “Amandemen UU ITE perlu.
A3
20-30°C
PENGGUNA INTERNET KOMPOSISI BERDASARKAN JENIS KELAMIN:
51,43%
Semarang
22-32°C
Yogyakarta
19,09%
7,97% 6,73%
SULAWESI JAWA
58,08%
Sumber: Hasil Survei APJII 2017
Namun, sejauh ini masih wacana, belum sempat dibawa atau dibicarakan bersama DPR,” kata Setyo dalam seminar “Cerdas Bermedia Sosial: Mengunggah Aman Tanpa Melanggar Hukum” yang digelar HARIAN NASIONAL di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Rabu (17/10). Amandemen dianggap penting karena perkembangan teknologi merupakan sebuah keniscayaan yang harus diantisipasi dengan regulasi baru yang lebih kuat. Setyo mencontohkan, Polri masih
23-32°C
Surabaya
5,63%
2,49%
MALUKU-PAPUA BALI-NUSA
kesulitan terkait pengawasan dan penindakan mengacu Pasal 28 UU ITE. Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo Riki Arif Gunawan menjelaskan, Kemenkominfo saat ini belum memiliki analisis tentang perlunya UU ITE direvisi. Menurut Riki, pihaknya saat ini sedang menyusun tentang regulasi untuk mengatur hoaks atau berita bohong di media sosial dapat diminimalisasi. Regulasi ini diusulkan dalam bentuk Per-
A5
26-35°C
16,68% 49,52% 29,55% 4,24%
KOMPOSISI BERDASAR WILAYAH
KALIMANTAN
penduduk Indonesia
ANGKUTAN DARING BARANG MINIM ATURAN »
13-18 tahun : 19-34 tahun : 35-54 tahun : Usia di atas 54 tahun :
48,57%
SUMATERA
143,26 juta jiwa dari total populasi 262 juta
KOMPOSISI BERDASAR USIA:
aturan Pemerintah (PP). Selain itu, kata Riki mengungkapkan, Kementerian Kominfo juga tengah fokus untuk merevisi PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. “Karena saat UU ITE direvisi pada 2016 maka PP-nya juga harus direvisi,” tuturnya. Riki menambahkan, langkah krusial lainnya yang sedang dilakukan Kemenkominfo yaitu membuat Peraturan Menteri (Permen). Kemenkominfo berharap semua per usahaan asing atau penyelenggara sistem elektronik yang berada di luar negeri, dan mau berbisnis di Indonesia memiliki perwakilannya di Tanah Air Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, pihaknya belum memiliki rencana untuk merevisi UU ITE. “UU ITE baru selesai revisi, tidak mungkin direvisi lagi. UU yang sudah antre banyak dan belum tersentuh, secara teknis revisi UU ITE sulit,” kata Sukamta. O AHMAD MUHAJIR
INDONESIA TETAP HADIRI FORUM FII DI ARAB SAUDI » Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG