JUMAT, 19 JUNI 2015 | Nomor 622 Tahun II
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
BRASIL 0-1 KOLOMBIA
Jaring Tamu Hotel Lewat Paket Ramadhan
NEYMAR TERKAPAR
Quality Food Products
Kami adalah mitra usaha terbaik anda. Ka Bakery Freshly Baked PProduct r setiap hari kaya akan gizi & hygienis.
»C25
»B17
Jl. Imam Bonjol No. 9 Panunggangan Barat Karawaci Tangerang , kode pos 15139
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Penyadapan Perlu Diatur JAKARTA (HN) Polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) belum usai, terutama terkait rencana penghilangan hak penyadapan dan pemberian kewenangan penghentian penyidikan melalui SP3 kepada komisi antirasuah. Memberi masukan, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua menilai kewenangan penyadapan perlu diatur dalam UU. Tapi, ia mengingatkan, peSALING LEMPAR PENDAPAT Komisi III meminta KPK memberikan masukan yang detail dan komprehensif mengenai hal-hal yang perlu direvisi Komisi III meminta KPK menyusun dan mematuhi SOP dan aturan dalam menjalan tugas dan kewenangan Komisi III meminta KPK meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang Komisi III meminta KPK menyusun sistem pencegahan korupsi yang lebih teratur dan sistematis di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah
Tunda rencana revisi UU KPK Komisi III diminta melibatkan KPK sebelum melakukan revisi Jangan hilangkan kewenangan penyadapan Masukkan kewenangan penyadapan dalam UU KPK
ngaturan itu tak berarti menghilangkan upaya penyadapan. “Hak itu (penyadapan) perlu diatur dalam UU KPK. Ini menjadi cara untuk menertibkan polemik seputar penyadapan,” katanya di Jakarta, Kamis (18/6). Selama ini, pengaturan ihwal penyadapan tak pernah diutarakan dalam UU KPK. Mengantisipasi potensi pelanggaran HAM, KPK pada 2005 pernah melakukan kajian seputar hal tersebut. Ketika itu, kata Abdullah, KPK coba mencontoh apa yang dilakukan aparat penegak hukum di Inggris. Selain itu, dalam upaya penyadapan, lanjutnya, KPK juga memegang kaidah yang di keluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebab itu, ia optimistis apa yang dilakukan KPK dalam melakukan penyadapan telah memenuhi prinsip HAM. Apalagi, sebelum dilakukan penyadapan, penyidik KPK harus memenuhi sejumlah prosedur yang ditetapkan. “Sebelum menyadap, penyidik harus mengajukan surat ke direktur (penyidikan). Jika disetujui, lalu diteruskan ke deputi baru ke pimpinan,” tuturnya. Tapi, sejumlah hal tersebut dinilai belum cukup. Karena itu, Abdullah menyarankan agar kewenangan penyadapan perlu dirumuskan dan diatur dalam UU KPK.
REUTERS | BEAWIHARTA
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta rencana revisi UU KPK lebih menguatkan, alih-alih melemahkan.
GELIAT SINABUNG Muntahan larva Gunung Sinabung terlihat dari Desa Perteguhen, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (18/6). Geliat Sinabung yang belum mereda membuat Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pembangunan 370 unit rumah untuk pengungsi dipercepat. » Berita di Halaman A14
Selama ini, kata Wakil Ketua Tapi tidak ada salahnya sebagai KPK Johan Budi, semangat revisi user KPK dimintakan pendapat,” UU KPK hanya untuk mereduksi ujarnya. Plt Ketua KPK Taufiequrachkewenangan pihaknya, y bukan man Ruki mengatakan, memperkuat. Padahal, ahal, pada kondisi Indonesia maapad Mei 2015, pihaknya SP3 telah melakukan kasih di bawah cengte DINILAI jian keraman korupsi, ji seputar apa saja RUGIKAN KPK yang perlu diperbaiki baik di lembaga y dalam UU KPK. Bahyudikatif, legislatif, d kan sampai saat ini, dan juga eksekutif. k upaya itu masih terus Karena itu, ia a up berjalan. “Kalau kami menyayangkan sikap kap berja dimintakan pemerintah dan DPR R yang dimintak pendapat, bulan tak melibatkan KPK dalam ren- depan kami siap menyampaikan cana revisi. “Kami tidak diajak hasil kajian,” katanya. Terkait perbaikan, menurut bicara. Kami tidak didengar dalam proses itu (revisi). Memang Ruki, setidaknya ada lima aturan dalam membuat undang-undang lain yang perlu disinkronkan itu ada di DPR dan pemerintah. dengan wacana revisi UU KPK,
>>A4
yakni UU KUHP, KUHAP, UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa mengklaim, rencana revisi UU KPK justru untuk memperkuat komisi antirasuah, seperti memberikan kewenangan SP3. Hak penghentian penyidikan itu, kata dia, mengingat sejumlah preseden. “Dalam perkembangannya (menetapkan seseorang sebagai tersangka), ternyata KPK tidak hati-hati,” ujar Desmond. O AHMAD REZA | TARI OKTAVIANI
IMSAKIYAH RAMADHAN 1436 H | 18 JUNI 2015 JAKARTA & SEKITARNYA Imsyak 04.29 Subuh 04.39 Dhuhur 11.57 Ashar 15.18 Magrib 17.50 Isya 19.04
SURABAYA & SEKITARNYA Imsyak 04.08 Subuh 04.18 Dhuhur 11.33 Ashar 14.53 Magrib 17.24 Isya 18.38
MEDAN & SEKITARNYA Imsyak 04.44 Subuh 04.54 Dhuhur 12.29 Ashar 15.55 Magrib 18.39 Isya 19.54
MAKASSAR & SEKITARNYA Imsyak 04.37 Subuh 04.47 Dhuhur 12.06 Ashar 15.28 Magrib 18.01 Isya 19.15
BALIKPAPAN & SEKITARNYA Imsyak 04.40 Subuh 04.50 Dhuhur 12.17 Ashar 15.41 Magrib 18.18 Isya 19.32
MANADO & SEKITARNYA Imsyak 04.03 Subuh 04.13 Dhuhur 11.45 Ashar 15.10 Magrib 17.51 Isya 19.05
JAYAPURA & SEKITARNYA Imsyak 04.11 Subuh 04.21 Dhuhur 11.44 Ashar 15.07 Magrib 17.42 Isya 18.53 Sumber: Kementerian Agama RI
Jakarta
23-33°C
Bandung
23-33°°C
Semarang
23-34°C
Yogyakarta
20-32°C
Surabaya
24-34°C
Denpasar
22-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG