RABU, 19 MARET 2014 | Nomor 195 Tahun I
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
»C25
Ketika si Kecil
Diasuh Kakek-Nenek
Subsidi Energi Perlu Direformasi
A
MAN UNITED vs OLYMPIAKOS
BADAI MERAH
»A7
UE LEAG
»B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Kampanye PKB di Sragen
ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY
Simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berjoget sambil membawa bendera partai pada kampanye di Lapangan Nglorog, Sragen, Jawa Tengah, Selasa (18/3). Kampanye tersebut diikuti ribuan massa PKB dari sejumlah daerah di Sragen.
Posisi Perempuan Semakin Kuat MK mengabulkan permohonan judicial review UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 huruf b. JAKARTA (HN) Para calon ang gota legislatif (caleg) perempuan bisa bernafas lega karena memi liki keutamaan untuk duduk di parlemen. Hal itu dimungkinkan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan judicial review UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 huruf b yang diajukan Koalisi Perempuan Indonesia. Direktur Eksekutif Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik Titi Sumbung me ngatakan, dikabulkannya kedua pasal tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan afirmasi atau tindakan khusus Jakarta
24-32° C
Bandung
sementara (TKS) minimal 30 persen keterwakilan perempuan sesuai UU Pemilu maupun kebi jakan lain yang konstitusional. “Tindakan afirmasi atau reverse discrimination itu mem berikan kesempatan kepada perempuan demi terbentuknya kesetaraan gender dalam lapang an peran yang sama antara perem puan dan laki-laki,” katanya di Jakarta, Selasa (18/3). Dikabulkannya judicial review terutama Pasal 215 huruf b di mana frasa mempertimbang kan haruslah dimaknai meng utamakan calon perempuan, menunjukkan perempuan sudah tak dipandang sebelah mata lagi dalam konstitusi.
22-32° C
Semarang
24-32° C
Yogyakarta
Pada Pasal 56 ayat (2), kata Titi, MK dalam putusannya juga memperjelas di mana setiap tiga bakal calon terdapat sekurangkurangnya seorang bakal calon perempuan. “Partai politik ha rus melaksanakan putusan de ngan mengkader dan merekrut perempuan sebanyak mungkin,” ujarnya. Titi mengaku pernah menjadi korban tidak adanya kesetaraan gender saat menjadi caleg.Saat itu, dia ditempatkan di daerah pemilihan (dapil) Jember no mor urut empat dan mendapat kan suara terbanyak. Karena di sana hanya mendapatkan jatah dua kursi, Titi akhirnya tak bisa duduk di parlemen. “Meski ter banyak, namun suara saya ha rus diberikan kepada nomor urut dua,” katanya. Bahkan dalam penyeleng 24-32° C
Surabaya
25-33° C
garaan pemilu selanjutnya, Titi yang maju lagi sebagai caleg ha rus menerima kenyataan pahit harus ditempatkan di dapil Ka limantan Barat yang notabene tidak ada konstituen yang me ngenal dia di sana. Putusan MK ini juga diharap kan menjadi state obligation (ke wajiban negara). Negara wajib membuat peraturan perundang an yang tepat demi memberikan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum pria. “Saya berharap putusan MK ini bisa menjadikan partai memiliki ke dewasaan kepada kaum perem puan,” kata Titi. Komisioner Komisi Pemilih an Umum (KPU) Ida Budhiarti menjelaskan pihaknya sudah membuat Peraturan KPU (PKPU) untuk mengakomodasi Pasal 215
Denpasar
24-33° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
huruf b UU Pemilu. Peraturan tersebut mengatur, jika seorang caleg laki-laki dan perempuan mempunyai suara sama di se buah dapil, selanjutnya dilihat perolehan suara ada di mana saja. Bila hasilnya sama, maka caleg perempuan menjadi calon terpilih. “Ini bentuk perlakuan ber beda yang dilakukan KPU demi kesetaraan gender dan kebutuh an mengontrol perilaku dalam berpolitik,” ujarnya. Menurut Ida, KPU juga akan melakukan pengawasan usai pemilu terhadap kebijakan par tai demi terlaksananya afirmasi dalam perpolitikan Indonesia. “Sebagai penyelenggara pemilu, kami ucapkan selamat kepa da perempuan yang akhirnya mendapatkan peran di lembaga politik,” katanya. l CATUR NUGROHO Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah