KAMIS, 19 MARET 2015 | Nomor 542 Tahun II
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL
Remisi Koruptor Ditolak Istana
Target Ekonomi Sulit Dicapai
Magnet Karya Seni
»A4
»A7
»C25
LOLOS DARI LUBANG JARUM B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PATROLI DI PERAIRAN POSO
ANTARA | ZAINUDDIN MN
Dua personel kapal patroli C2 BKO Airud Polda Sulawesi Tengah bersenjata lengkap bersiaga di perairan Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (18/3). Mereka menjaga keamanan, mencegah masuknya kelompok radikal termasuk IS, serta mengantisipasi penyelundupan bahanbahan peledak melalui laut yang selama ini digunakan kelompok sipil bersenjata dalam serangkaian teror bom.
Penghasilan DPRD DKI Dikritik Anggaran besar yang disediakan dinilai tak berimbas pada kinerja. JAKARTA (HN) K e t e g a n g a n yang terjadi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta hingga kini belum mereda. Selain mempertontonkan sindiran, konflik yang terjadi turut memperlihatkan informasi anggaran. Pada 2014, sesuai data yang diperoleh HARIAN NASIONAL, anggaran yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan DPRD mencapai Rp 42 miliar. Jumlah itu, dalam rencana anggaran 2015, meningkat menjadi Rp 60 miliar. Bagi peneliti senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, anggaran tersebut menjadikan profesi anggota DPRD memperoleh pendapatan besar. “Bayangkan, setahun tunjangan masing-masing anggota DPRD Jakarta
24-31° C
Bandung
DKI berjumlah Rp 566,8 juta, atau per bulannya Rp 47,2 juta,” ujarnya di Jakarta, Rabu (18/3). Menurut dia, jika melihat lingkup tugas yang direpresentasikan parlemen, anggaran tersebut sungguh luar biasa. Seharusnya, kata dia, dengan jumlah tersebut, “Anggota DPRD DKI dapat menyumbangkan peran yang memadai untuk pembangunan.” Selain itu, dengan dana tersebut, kinerja dewan dalam bidang legislasi, pengawasan, dan budgeting seharunya dapat menghadirkan perubahan. Tetapi, ia melanjutkan, dalam prestasi kinerja yang diperlihatkan, lembaga perwakilan masyarakat itu menunjukkan intensitas akses publik masih sangat rendah. Kondisi itu semakin di dukung dengan tidak terfokusnya perhatian masyarakat, seperti yang ter-
19-30° C
Semarang
25-32° C
Yogyakarta
jadi sebelum kepemimpinan Joko sebut diperuntukkan untuk gaji Widodo. Saat ini, kondisi justru dan tunjangan DPRD DKI. Sebab, berbalik dengan mulai muncul- ia menilai, kinerja yang diperlihatkan belum menunjukkan nya perhatian masyarakat terprestasi membanggakan. hadap apa yang dilakukan “Waktu membuat DPRD Jakarta. Anggaran alat kelengkapan de“Sayangnya, perha2014 wan, begitu terlambat tian itu justru muncul dan lama dalam pemkarena kabar-kabar Rp 42 miliar bentukannya,” kata dia. yang condong negatif, Berdasarkan catatan seperti saat ini, DPRD DKI Badan Pengelola Keuangan disorot justru karena diduga Daerah (BPKD) DKI Jakarta, menginisiasi dana siluman salah satu pos anggaran dalam APBD 2015,” ujar yang meningkat ialah Lucius. Anggaran tunjangan perumahan, Karena itu, ia kha2015 dengan rincian ketua watir, anggaran besar dan wakil ketua Rp 40 yang dialokasikan unRp 60 miliar juta dan anggota Rp 30 tuk gaji dan tunjangan juta. seakan membuat anggota Jumlah tunjangan itu dewan tak puas dengan menempatkan ‘dana siluman’—jika juga mendapat kritik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). hal tersebut terbukti. Direktur Centre for Budget Hasil evaluasi Kemendagri, nilai Analysis (CBA) Uchok Sky Kha- tunjangan tersebut harus disesuaidafi menyayangkan alokasi ter- kan dengan memperhatikan aspek 23-32° C
Surabaya
24-33° C
Denpasar
24-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, dan rasionalitas. Tapi, menurut anggota Banggar DPRD DKI Bestari Barus, tunjangan perumahan memang perlu ditingkatkan. Sebab, kata dia, sejak 2007 besar tunjangan tak pernah naik, yakni hanya mendapatkan Rp 15 juta per bulan per anggota. Karena itu, ia merespons positif rencana kenaikan. “Kami setuju saja kalau mau ditingkatkan. Kan untuk meningkatkan kinerja kita juga,” ujarnya. Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi senada. Menurut dia, kenaikan memang diperlukan. Bahkan, ia telah mengirimi Basuki Tjahaja Purnama surat terkait hal tersebut. Karena itu, ia meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak memotong anggaran yang telah diajukan. O AHMAD REZA | DIAN RISKI » Berita Terkait di Halaman A12 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG