SELASA, 19 MEI 2015 | Nomor 596 Tahun II
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Pertamax Tetap Akan Naik
Pesona Tas Berbahan Natural
»A7
»C25
B17
MALAM JUARA
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN
UJIAN NASIONAL SD
Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional di SDN Ragunan 09 Pagi, Jakarta, Senin (18/5). Ujian Nasional tingkat SD/Mi yang berlangsung secara serentak tersebut berlangsung tiga hari dengan tiga mata pelajaran yang diujikan, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.
Presiden Tolak Revisi UU Pilkada Hari ini, pimpinan DPR melanjutkan konsultasi dengan MA. konJAKARTA (HN) Rapat sultasi pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo akhirnya terealisasi di Istana Negara, Jakarta. Dalam rapat itu, Presiden meminta DPR mengkaji ulang rencana revisi UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. “Posisi pemerintah ada perimbangan. Jika dilakukan revisi terbatas, waktunya diprediksi tak cukup. Jadi, secara implisit, sikap pemerintah menolak (revisi). Itu harus kita hormati,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Jakarta, Senin (18/5). Menurut Taufik, pemerintah telah menyampaikan, jalan terbaik bagi partai politik berkonflik internal adalah islah. Argumentasinya, putusan hukum terakhir atau berkekuatan hukum tetap Jakarta
26-32° C
Serang
memakan proses panjang karena kubu yang kalah dipastikan menempuh jalur hukum lanjutan. Kini, langkah selanjutnya ada di tangan Komisi II DPR. Komisi ini segera menggelar rapat internal untuk menentukan sikap. “Kita serahkan ke Komisi II,” ujar Ketua DPP PAN itu. Di sisi lain, DPR berencana berkonsultasi dengan MA, hari ini. “Sebenarnya tadi (kemarin) Ketua MA Hatta Ali sudah memberikan catatan, lebih baik islah.” Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Saan Mustopa berpendapat, tak ada urgensi merevisi UU Pilkada. Jika UU Pilkada direvisi, hal tersebut hanya akan mengganggu kinerja DPR. “Undang-undang tersebut baru saja selesai direvisi dan belum digunakan. Masa sudah direvisi lagi? Ini harus jadi kesadaran bersama di DPR,” katanya. Menurut Saan, selain kinerja
24-33° C
Bandung
21-31° C
Semarang
DPR terganggu, revisi UU Pilkada dipastikan mengganggu tahapan Pilkada Serentak 2015. Dari hasil keputusan sebelumnya, pemerintah dan DPR telah sepakat, pilkada serentak dilaksanakan pada Desember 2015. “Semua sudah siap dengan pilkada. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama pilkada serentak gelombang pertama pada 2015. Ketika kita jadwalkan pilkada, itu juga sudah dipertimbangkan sebelumnya,” tuturnya. Komisioner KPK Ferry Rizky Kurniansyah juga memertanyakan keinginan DPR merevisi undang-undang tersebut. “Kami masih melihat konteks revisi nanti seperti apa. Apakah mengubah tahapan pilkada atau tidak,” ujarnya. Menurut Ferry, sejauh ini KPU belum mengetahui apakah rencana DPR itu terkait norma atau bukan. Jika mengubah nor24-33° C
Yogyakarta
24-32° C
Surabaya
POIN RENCANA REVISI Cara penyelesaian sengketa partai politik Sinkronisasi jabatan kepala daerah Asas penyelenggara pemilu Anggaran pilkada Sumber : Panja Pilkada DPR RI
ma, revisi bisa dilakukan dengan catatan tahapan pilkada belum berjalan. ”Kalau tahapannya sudah berjalan, tentu revisi tidak bisa. Sebab, itu akan mengganggu tahapan yang sudah terlanjur berjalan,” tuturnya. Ferry mengaku, KPU belum bisa menanggapi secara resmi soal poin-poin yang akan direvisi dalam UU Pilkada itu. “Informasinya ada empat poin yang bakal direvisi. Tetapi, KPU belum mendapatkan keterangan resmi,” ujarnya. Revisi UU Pilkada bermula ketika KPU menyetujui PKPU Pencalonan terkait parpol berseng25-34° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
keta. KPU memberikan syarat, mereka bisa mendaftarkan calonnya dalam pilkada jika memiliki kekuatan hukum tetap atau sudah islah. Pada Senin (4/5), DPR meminta KPU menyertakan putusan sementara pengadilan sebagai syarat mengikuti pilkada. Namun, KPU menolak karena tidak ada payung hukum yang mengatur hal itu. Akhirnya, DPR menggulirkan wacana revisi UU Pilkada dan UU Parpol demi menciptakan payung hukum baru. Peneliti Formappi Lucius Karus berpendapat, jika rencana revisi terus dilanjutkan, hal itu menunjukkan wajah DPR bertolak belakang dengan publik. “Kengototan mereka tak didorong kemendesakan rakyat, tetapi parpol tertentu menginginkan itu. Ini ekspresi ngawurnya pembuatan undang-undang di DPR,” katanya. O TARI OKTAVIANI | ARIA TRIYUDHA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG