RABU, 19 NOVEMBER 2014 | Nomor 427 Tahun II
MENGHADAPI GANGGUAN JIWA » C25
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
A
Slow IT?
Cloud Social Media
IndonesianCloud can help
Mobility
www.indonesiancloud.com
Big Data Analytics
» B17
MESSI BISA PERGI
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PERTAMINA PANGKAS HARGA PERTAMAX » A7
PM JEPANG PERCEPAT PEMILU » A16
Kompensasi Kenaikan Harga BBM
ANTARA | PRASETYO UTOMO
Seorang ibu menghitung uang kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp 400 ribu yang diambil di Kantor Pos Besar Pasar Baru, Jakarta, Selasa (18/11). Pemerintah mulai membagikan uang kompensasi kepada masyarakat miskin yang dapat diambil di kantor pos hingga Selasa (2/12).
Organda Ancam Mogok Nasional JAKARTA (HN) Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Organisasi Angkutan Darat (Organda) Andriyansyah memastikan, angkutan darat mogok nasional hari ini. Langkah tersebut ditempuh karena pemerintah tidak menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khusus angkutan darat. Ia menilai, sikap pemerintah mengizinkan kenaikan tarif angkutan umum 10 persen belum cukup menutup kerugian akibat pemangkasan subsidi BBM. Keinginan pemerintah memberi insentif fiskal berupa pembebasan suku cadang dan diskon pajak 50 persen juga tidak membantu. “Besok (hari ini) kita akan mogok nasional. Aksi ini untuk menyadarkan pemerintah bahwa keputusan pemangkasan BBM secara merata memicu usaha Jakarta
23-32° C
Bandung
kami mendekati bangkrut,” kata Andriyansyah pada HARIAN NASIONAL, Selasa (18/10). Menurut dia, keputusan pemerintah tidak berpihak pada penyelenggaraan angkutan umum. Seharusnya, ada penyertaan kebijakan berupa pengalokasikan BBM bersubsidi khusus. Jadi usaha jasa angkutan umum tidak terkena dampak. “Konsumsi BBM untuk armada 60 persen dari ongkos operasional.” Tanpa jaminan itu, Organda tetap akan mogok nasional. Aksi ini dinilai akan melumpuhkan perekonomian negara dalam sehari. Apalagi pemerintah tidak menawarkan solusi konkret terkait angkutan umum bagi masyarakat. “Jangan pikir pemerintah tidak rugi akibat mogok operasi ini. Aksi itu akan membuktikan pemerintah kita tidak pernah menyediakan sarana angkutan untuk masyarakat dalam jumlah cukup,” katanya. Hingga kini, konsumsi BBM
23-31° C
Semarang
24-34° C
Yogyakarta
PRODUKSI, PENJUALAN, DAN IMPOR KOMPONEN MOBIL 1.400
Penjualan
Produksi
Impor
12
1.200
10
1.000
8
800 6 600
US$ Miliar
Pemerintah tidak bisa menjamin BBM subsidi khusus angkutan.
4
400
2
200 0
0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: Gaikindo (www.gaikindo.or.id) untuk penjualan dan produksi. BPS untuk data impor.
subsidi pada angkutan umum hanya tujuh persen dari total alokasi BBM bersubsidi nasional. Sisanya, terserap kendaraan pribadi roda dua dan roda empat. “Seharusnya pemangkasan subsidi BBM hanya tertuju untuk orang kaya sebagai pemilik kendaraan pribadi. Angkutan umum tidak boleh ikut serta demi kelancaran armada melayani masyarakat,” 23-31° C
Surabaya
26-34° C
Denpasar
tuturnya. Kebijakan pukul rata memicu pengusaha harus menambah tarif 30 persen dari ketentuan berlaku saat ini. Namun kebijakan itu akan memerlemah daya saing angkutan umum. Masyarakat akan beralih ke sepeda motor. Saat ini tingkat keterisian penumpang angkutan umum hanya 45 persen. Jika pengusaha 25-35° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
menambah tarif, tingkat keterisian terus turun. Padahal untuk menutup ongkos operasional minimal harus 70 persen. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berharap pengusaha tidak mogok operasi. Aksi tersebut hanya memicu pengusaha kehilangan penumpang. Pemerintah juga belum punya rencana menyediakan angkutan alternatif, jika aksi tetap dilakukan. Ia berjanji menghapus pungutan liar di lapangan. Terkait alokasi BBM subsidi khusus, ia tidak berani menjamin. “Kami tidak tahu cara bagaimana menyalurkannya. Khawatir terjadi kebocoran,” katanya. Pakar Transportasi Universitas Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menilai, aksi mogok itu menjadi pukulan telak bagi pemerintah. Mobilitas masyarakat terhenti sehari. Kegiatan ekonomi terhambat. “Angkutan umum alternatif wajib disediakan.” O LULUS GITA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah