SABTU, 19 OKTOBER 2013 | Nomor 49 Tahun I KURS MATA UANG US$ GB£ EU€ JP¥ SIN$ AUS$ RM RMB
11.365 18.352 15.530 116 9.173 10.929 3.606 1.852
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
KEINDAHAN BUNGA DAN ANGSA
ULTIMATUM JANUARI
Sebagai kapten, tabu jika Casillas lebih kerap menonton daripada bertarung. »B17
A
»C 25
sumber: www.bi.go.id
NASIONAL H A R I A N
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Praperadilan Dinilai Membingungkan Kuasa hukum Andi Alifian Mallarangeng menilai ada celah mengeluarkan tersangka dari tahanan KPK.
Dampak Waduk Mengering Warga Desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengantre air bersih yang disalurkan sebuah truk tanki pemerintahan setempat, Jumat (18/10). Pemkab Bojonegoro memasok 5.000 liter air bersih ke masing-masing desa di 16 kecamatan yang kini mengalami kekeringan hebat akibat habisnya debit air Waduk Pacal. Waduk seluas 3,9 km persegi yang dibangun Pemerintahan Kolonial Belanda pada 1933 itu selama ini menjadi sumber air vital untuk pertanian serta kebutuhan sehari-hari warga. REUTERS | SIGIT PAMUNGKAS
Jakarta
24-34° C
Bandung
21-32° C
Semarang
24-33° C
Yogyakarta
22-31° C
Surabaya
24-36° C
‘’Peluangnya dengan mengajukan keberatan kepada atasan dari penyidik.’’ Kuasa hukum Andi Mallarangeng, Luhut Pangaribuan, tentang celah untuk melepaskan kliennya dari tahanan KPK. ‘’Itu harus dihindari supaya peradilan objektif.’’ Rizal Mallarangeng, adik Andi Mallarangeng, menilai KPK melakukan kesalahan dalam penahanan kakaknya, seolah sudah menjadi kebijakan KPK yang menimbulkan kesan tersangka sudah dijustifikasi bersalah. ‘’Selama 20 ditambah 100 hari masa pembuktian, jika tak ditemukan, bebas.’’ Pakar hukum Asep Iwan Iriawan mengaku bingung ihwal celah pembebasan Andi Mallarangeng yang dinilainya tidak pernah ada. ‘’Kan semuanya sudah jelas. Yang nahan penyidik KPK, pasalnya jelas, instansinya jelas. Semuanya juga jelas.’’ Pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) Ganjar Laksmana Bonaparta mengaku bingung dengan upaya praperadilan yang akan dilakukan kuasa hukum Andi Mallarangeng.
kakak kandungnya itu hanya memperlihatkan pola penahanan para tersangka oleh KPK yang su dah dijadikan kebijakan. Apalagi, lanjutnya, penahan an menimbulkan kesan seorang tersangka sudah dijustifikasi bersalah. “Itu harus dihindari su paya peradilan objektif,” ujarnya. Dalam KUHAP, alasan ses eorang dilakukan penahanan yaitu adanya kekhawatiran me larikan diri, mengulangi perbua tan, dan menghilangkan barang bukti. Karena itu, dia berharap KPK segera menyidangkan kasus yang menimpa Andi. Dihubungi terpisah, pakar hukum Asep Iwan Iriawan me rasa bingung ihwal celah pem bebasan tersebut. Sepanjang pengetahuannya menjadi prak tisi, Asep mengatakan celah itu tidak pernah ada. Dia mengatakan, jika me ngacu pada KUHAP, peluang pembebasan hanya jika pembuk tian tindak pidana tak didapat selama 120 hari. Itu dengan sendirinya akan bebas. “Selama 20 ditambah 100 hari masa pem buktian, jika tak ditemukan, be bas,” kata Asep. Senada dengan Asep, pe ngamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) Ganjar Laksmana
Denpasar
24-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Bonaparta mengaku bingung dengan upaya praperadilan yang akan dilakukan kuasa hukum Andi Alfian Mallarangeng. Dia menuturkan, praperadil an merupakan sebuah upaya hu kum untuk mengadukan adanya kejanggalan, baik seputar formal itas penahanan, barang bukti, atau juga perintah penahanan. Soal penahan Andi, dia me nyatakan, “Kan semuanya sudah jelas. Yang nahan penyidik KPK, pasalnya jelas, instansinya jelas. Semuanya juga jelas.” Menurut Ganjar, meski undang-undang memberikan kewenangan untuk menahan seorang tersangka, terdapat se jumlah syarat ihwal pandangan subjektif yang dimiliki penyidik. Yakni, adanya kekhawatiran me larikan diri, mengulangi perbua tan, dan menghilangkan barang bukti. “Nah, ini tanda-tandanya,” kata dia. Karena itu, menurut dia, we wenang penahanan bukanlah sebuah kewajiban. Dalam UU ke wenangan itu diberikan dengan kata “dapat” dan bukan “wajib”. “Jadi yang saya lihat apa yang di lakukan kuasa hukum Andi se bagai strategi agar KPK mau me nyebut bukti apa yang dimiliki. l AHMAD REZA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah
HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
JAKARTA (HN) Kuasa hukum Andi Alifian Mallarangeng, Luhut Pangaribuan tengah meng umpulkan cara agar kliennya keluar dari tahanan KPK. Dalam undang-undang, kata dia, ter dapat celah untuk mengeluarkan tersangka yang telah ditahan. “Peluangnya dengan meng ajukan keberatan kepada atasan dari penyidik,” kata Luhut di Ja karta, Jumat (18/10). Selain upa ya tersebut, Luhut menyatakan memiliki cara lain, mengajukan praperadilan atas penahanan. Sehari sebelumnya, Kamis (17/10), Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) menahan Andi Alifian Mallarangeng. Penahan an mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan pra sarana olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Soal rencana praperadilan, Luhut mengatakan belum dibi carakan. “Baru soal keberatan,” ujarnya. Menurut dia, tidak ada indikasi yang ditunjukkan penyi dik dalam pemeriksaan terakhir sebelum Andi ditahan, terutama yang berhubungan dengan pena hanan. Andi, kata dia, ketika di periksa tidak ditanyai ihwal penahanan. Karena itu, Luhut mengaku akan mencari cara agar kliennya tak perlu mendekam di ruang tahanan KPK sebelum per sidangan digelar. Rizal Mallarangeng, adik Andi yang menjadi juru bicara ke luarga, tetap bersikukuh meng anggap KPK melakukan kesalah an. Menurut dia, penahanan
PRO-KONTRA CELAH MEMBEBASKAN ANDI MALLARANGENG