RABU, 1 AGUSTUS 2018 | Nomor 1518 Tahun V
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
SPA BINTANG LIMA SENSASI TAK BIASA
GARETH BALE ANDALAN
»A11
»B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Parpol wajib menyerahkan pengganti caleg bermasalah (eks napi korupsi) atau dianggap batal.
KEBAKARAN LAHAN MUARA MEDAK Helikopter MI-8MTV-1 milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pemadaman kebakaran lahan dari udara di Muara Medak, Bayung Lincir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (31/7). BPBD Provinsi Sumatera Selatan menurunkan dua helikopter MI-172 dan satu helikopter MI-8MTV-1, satu helikopter super puma, serta helikopter MI-8MTV-1 bantuan dari APP Sinar Mas guna pemadaman kebakaran yang terjadi sejak Sabtu (28/7).
Umum (KPU) RI membutuhkan partisipasi masyarakat, memonitor calon anggota legislatif (caleg) yang terindikasi eks narapidana (napi) korupsi (koruptor) demi menjadikan lembaga parlemen bersih dari orangorang kotor. KPU memastikan tidak segan mencoret nama caleg bermasalah dan menyerahkan kembali kepada partai politik (parpol) yang mendaftar. Dalam PKPU Pencalonan Nomor 20 Tahun 2018, KPU melarang eks napi korupsi, bandar narkotika, dan pelaku kejahatan seksual mencalonkan sebagai anggota legislatif di DPR. Menurut Anggota KPU RI Wahyu Setiawan, jajaran lembaganya masih menemukan, sedikitnya lima caleg yang disinyalir tidak memenuhi syarat (eks napi korupsi), sehingga mengultimatum parpol menyerahkan nama pengganti. “Peran masyarakat sangat krusial di setiap tahapan sehingga KPU tidak kecolongan,” katanya di Jakarta, Selasa (31/7). Kemarin, hari terakhir batas waktu perbaikan dokumen para caleg. Setiap tahapan yang dilalui caleg, kata Wahyu, tetap diminta verifikasi di babak berikutnya. Bahkan, hingga daftar caleg tetap (DCT) dan terpilih pun masih bisa dianulir. Dalam kasus eks napi korupsi yang tercatat sebagai caleg, parpol wajib menyerahkan pengganti atau konsekusnsinya batal. Berkas perbaikan yang diterima akan diverifikasi. “Verifikasi dari perbaikan hingga disusun daftar caleg sementara (DCS) pada 12 Agustus 2018,” ujar Wahyu.
ANTARA | NOVA WAHYUDI
JAKARTA (HN) Komisi Pemilihan
Menyangkut identitas lima caleg yang terdeteksi sebagai eks napi korupsi, Wahyu tak menyebut, termasuk dari parpol mana. KPU, menurut Wahyu, sengaja tidak mengumumkan daftar caleg yang terindikasi eks koruptor itu karena mekanisme pergantian berada di internal parpol. Selain penyempurnaan data, terdapat pula masa perubahan (verifikasi perbaikan) sebelum ditentukan DCS. DCS diumumkan kepada publik secara terbuka melalui media massa. Tahapan ini tentu dapat membantu kerja KPU dalam mendeteksi eks napi korupsi karena kemungkinan
25-31°C
Bandung
ikut Pileg 2019, perlu diperjelas dasar mana yang tertuang dalam UUD 1945. “Saya lebih memilih aturan yang berpihak kepada tatanan hak. Oleh karena itu, saya minta MA segera putuskan agar semuanya jelas,” kata Margarito. Politikus PDI-P Masinton Pasaribu menghargai semangat KPU, selektif dalam pendaftaran caleg. Kendati demikian, Masinton menyarankan penyelenggara pemilu harus mencari solusi, ketimbang melempar isu panas ke media yang kemudian didukung sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Lantaran sedang berproses gugatan di MA,
TAHAPAN PILEG 2019
PENGUMUMAN DCS ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA, SERTA PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN (12-14 AGUSTUS 2018)
20-30°C
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) (8-12 AGUSTUS 2018)
TAHAPAN MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI MASYARAKAT (12-21 AGUSTUS 2018)
A4
Semarang
PERBAIKAN DAFTAR DAN SYARAT CALON ANGGOTA SERTA PENGAJUAN CALON PENGGANTI (22-31 JULI 2018).
VERIFIKASI ADMINISTRASI CALON (5-18 JULI 2018)
PENDAFTARAN CALON (4-17 JULI 2018)
INOVASI PERBAIKAN LINGKUNGAN DINANTI » Jakarta
besar masyarakat punya masukan terkait caleg yang bersifat sementara itu. Bisa jadi, KPU di daerah belum dapatkan salinan putusan kasus hukum terhadap eks napi korupsi, bandar narkotika dan pelaku kejahatan seksual dari pengadilan. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis berpendapat, KPU tidak cukup hanya mengandalkan PKPU sebagai acuan jika berupaya memberantas korupsi. Setidaknya, kata Margarito, butuh pembenahan tatanan administrasi negara yang bisa melakukan hal itu. Jika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan (caleg bersangkutan)
PERMINTAAN KLARIFIKASI KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAS MASUKAN DAN TANGGAPAN MASAYARAKAT TERHADAP DCS (22-28 AGUSTUS 2018). Sumber: KPU RI
LION AIR BUKA 2 RUTE DARI KERTAJATI » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
VERIFIKASI PERBAIKAN DAFTAR DAN SYARAT CALON (1-7 AGUSTUS 2018)
Surabaya
A5
26-35°C
perlu kelonggaran sehingga warga negara bisa memperoleh hak. “Sekarang ada teman-teman yang sedang menggugat ke MA, sehingga harus diberikan kelonggaran,” ujar Masinton. Salah satu caleg PAN Wa Ode Nurhayati menilai, larangan eks napi korupsi nyaleg cacat materiil. Dia bersikukuh menganggap, aturan mengenai larangan eks koruptor tidak punya “cantolan” dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Wa Ode merupakan eks napi korupsi yang divonis enam tahun penjara dan tengah melakukan gugatan ke MA. Dia terbukti menerima suap dan melakukan TPPU. Wa Ode dijerat atas kasus pengalokasian dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) dan pencucian uang terkait kepemilikan Rp 50,5 miliar dalam rekeningnya. Sebagai eks napi korupsi, Wa Ede mengaku keberatan isu (kejahatan) yang pernah dilakukan dijadikan kepentingan populis manggung sesaat karena substansi sebuah bangsa menempatkan hukum. O ARIF RAHMAN
PEMILU ZIMBABWE, DUA KANDIDAT SALING KLAIM MENANG » Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG