SENIN, 1 APRIL 2019 | Nomor 1711 Tahun VI
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
PIALA PRESIDEN
PRODUK LOKAL BERJAYA DI BAZAR
ASA JEGAL RAKSASA
» A11
» B17 -
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KPU harus sosialisasi penggantian KTP-el dengan suket untuk mencoblos.
Presiden RI Joko Widodo memberikan sambutan saat bertatap muka dengan para peserta Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) X Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Tahun 2019 di Manado, Sulawesi Utara, Minggu (31/3). Presiden berpesan sekaligus mengajak peserta Konferensi KGM menjaga persatuan dan kesatuan.
ANTARA | WAHYU PUTRO
JAKARTA (HN) P u t u s a n Mahkamah Konstitusi (MK), mengabulkan tiga dari lima pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kamis (28/3), yang diuji materi masyarakat sipil, Selasa (5/3), dinilai berlaku mutlak dan patut ditindaklanjuti pihak terkait. Salah satu poin krusial yang diubah MK menyangkut syarat mutlak ke pemilikan KTP-elektronik (KTP-el) untuk mencoblos. Hakim konstitusi dalam amar putusan menyatakan, pemilih potensial bisa menggunakan surat keterangan (suket) sebagai syarat pengganti pemilih yang belum merekam KTP-el untuk mencoblos pada Pemilu 2019. Dengan begitu, hak suara warga yang mungkin hilang karena prosedur administratif UU Pemilu bisa terselamatkan. Itu menyusul 4 juta pemilih potensial belum punya KTP-el. Selain itu, sekitar 5.000 pemilih baru berusia 17 tahun jelang Hari-H (pemungutan suara), sehingga belum punya KTP-el. Direktorat Jenderal D inas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri ber upaya mempercepat target penuntasan perekaman KTP-el, termasuk pemberian suket kepada warga pemilih potensial agar hak pilih mereka pada pemilu bisa terpenuhi dan tidak hilang. Dirjen Dukcapil K emendagri Zudan Arif F akrulloh mengimbau masyarakat proaktif (memiliki kesadaran) melapor ke Dinas Dukcapil di wilayah masing-masing, demi menyelamatkan hak pilih nya. Bagi warga yang kesulitan mengakses kantor Disdukcapil, jajaran nya baik di pusat maupun di daerah bakal melakukan upaya jemput bola (mendatangi) pemilih.
KONFERENSI GEREJA DAN MASYARAKAT
PROGRES DATA PEMILIH Jumlah penduduk wajib memiliki KTP: 192.676.863 jiwa. Penduduk yang sudah merekam KTP-el: 189.253.247 jiwa (98.22 %). Penduduk yang belum merekam KTP-el: 3.423.616 jiwa (1,78 %). 1.997.319 jiwa (58,33 %) yang belum merekam terdapat di Provinsi Papua dan Papua Barat. KETERANGAN Suket diberikan setelah merekam, jika KTP-el belum bisa dicetak. Jika KTP-el sudah dicetak, tidak diperlukan suket. Sumber: Disdukcapil Kemendagri
Secara keseluruhan, p utusan MK disambut baik karena dinilai sangat adil dan mendorong terwujudnya Single Identity Number (SIN), sehingga muncul semangat tertib administrasi kependuduk an dalam diri masyarakat. Kemendagri, kata Zudan, instruksikan unit pelayanan administrasi kependudukan di daerah tetap melakukan pelayanan perekaman KTP-el dan pembuatan suket pada hari libur. “Saya sudah m enandatangani surat edaran yang ditujukan
LION AIR GROUP PANGKAS HARGA TIKET » Jakarta 24 - 31°C
Bandung 20 - 29°C
A5
Semarang 24 - 33°C
epada gubernur, bupati, dan k wali kota agar mengatur proses pelayanan di hari libur, sehingga masyarakat dapat langsung terlayani,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Minggu (31/3). Lima poin yang diuji materi meliputi Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2). Namun, MK hanya mengabulkan tiga poin, sementara Pasal 348 ayat (4) dan Pasal 350 ayat (2), tidak berubah. Selaku penyelenggara, KPU dan Bawaslu harus satu suara terkait pengesahan syarat bagi pemilih berdasar putusan MK, agar pemilu jujur, bersih, dan adil. Pemerintah dan DPR juga patut menindaklanjuti putusan MK perihal perubahan (revisi) regulasi secepat mungkin, mengingat pemungutan suara digelar 17 April 2019. Dengan begitu, KPU bisa menurunkan aturan yang tertuang dalam UU Pemilu ke Peraturan KPU (PKPU). Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo menyambut baik perubahan aturan pemilu yang diketuk MK, terutama terkait hak pilih.
“Perubahan ini harus di barengi kerja keras pihak pe nyelenggara. Ini (perihal per ubahan syarat KTP-el diganti suket) perlu disosialisasikan ke masyarakat luas,” kata Arif. Menyangkut perubahan regulasi, DPR masih menunggu surat dari KPU. Parlemen tidak masalah dengan revisi UU Pemilu, terpenting menyelamatkan hak pilih warga. KPU, kata dia, harus gerak cepat karena pemilu sudah di depan mata. Dua poin lain yang di uji materi pegiat pemilu, akademisi, advokat, warga binaan, serta karyawan swasta dan di kabulkan MK, Pasal 210 ayat (1) dan Pasal 383 ayat (2). Pasal 210 ayat (1), p utusan MK menyatakan, pemilih dalam keadaan tertentu seperti sakit, menjadi tahanan, tugas kerja, dan menjadi korban bencana alam dapat mendaftar sebagai pemilih tambahan paling lambat 7 hari sebelum Pemilu 2019 berlangsung. Pasal 383 ayat (2), waktu penghitungan suara di perpanjang hingga 12 jam sejak berakhirnya pemungutan suara, yaitu 24.00 waktu setempat.
TARIF MRT DISKON 50 PERSEN SEPANJANG APRIL » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya 26-35°C
A8
Denpasar 26-35°C
Ketua KPU RI Arief B udiman senada, menyambut baik putusan MK terkait p erubahan beberapa pasal yang menyangkut penyelenggaraan pemilu. Terkait poin penghitungan suara, se benarnya tidak dibatasi. KPU hanya berupaya percepat proses penghitungan karena energi terbatas dan sumber daya juga minim. Jika harus cepat, PKPU, kata Arief, tidak perlu diubah, tapi diganti dengan suat edaran. “Kami pasti sosialisasikan, agar setiap perubahan d iketahui oleh penyelenggara, peserta pemilu, dan masyarakat (pemilih),” ujar Arief. Sejauh ini, penyelenggara, masih terkonsentrasi pada persiapan pelaksanaan akhir kampanye dan distribusi logistik, termasuk persoalan TPS. Arief mengimbau para pemilih yang sudah terdaftar dapat meng gunakan hak pilihnya, serta menjaga situasi pemilu agar tetap kondusif. Bagi yang belum terdaftar diminta segera datang ke dinas Dukcapil terdekat untuk meng urus suket (perekaman KTP-el). l SHERLYA PUSPITA SARI | TEGAR RIZQON A
TAJI ERDOGAN DIUJI DI PEMILU LOKAL » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG