JUMAT, 1 FEBRUARI 2019 | Nomor 1663 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
JEPANG vs QATAR
KUDAPAN MANIS PERAJUT HARAPAN
PERANG DI ABU DHABI
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KPU jangan kecolongan menyaring seluruh nama kandidat yang pernah terlibat kasus kejahatan.
nunaikan hak publik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas peserta pemilu. Di sisi lain, publik harus memberi waktu kepada KPU, membuka data seluruh caleg yang akan bertarung di Pileg 2019. KPU sudah menjanjikan akan mengumumkan seluruh caleg secara bertahap, selain napi koruptor. “Masyarakat perlu tahu seluruh caleg karena ada eks napi kasus lain, seperti kejahatan seksual dan narkoba. Ini ? pekerjaan paling berat karena KPU harus menyisir data puluhan ribu caleg di seluruh Indonesia,” ujar Karus. KPU RI sebelumnya memvalidasi nama-nama calon anggota legislatif yang tercatat dalam daftar caleg tetap (DCT) guna memastikan kebenaran data kandidat, terutama yang berstatus
TARIF OJEK DARING DIKELUHKAN » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
Presiden Joko Widodo berpidato membuka Konsolidasi Organisasi Jelang Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) dalam Rangka Hari Lahir Ke-93 NU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (31/1). Presiden menyatakan, RUU Pondok Pesantren sangat penting segera disahkan untuk memastikan generasi muda memiliki keahlian dan sikap yang berperan membawa bangsa menuju era kemajuan. >> Berita Terkait di A4
ANTARA | WAHYU PUTRO
JAKARTA (HN) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diharapkan tidak kecolongan dalam menyaring seluruh calon anggota legislatif (caleg) yang mengikuti kontestasi pada Pemilu 2019. Setelah memvalidasi dan mengumumkan kandidat yang berstatus napi koruptor, Rabu (30/1), penyelenggara pemilu diminta menyisir lagi caleg lain yang juga ditengarai pernah bermasalah dengan hukum. Mahkamah Agung (MA), September 2018 mengetuk palu putusan terhadap uji materi dua Peraturan KPU (PKPU) yakni Pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD RI. Kedua pasal itu memuat larangan eks napi kasus korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba maju sebagai caleg. Seiring perkembangan, napi koruptor diizinkan nyaleg dengan syarat diumumkan ke publik, sementara pelaku kejahatan seksual dan bandar narkoba ditolak. Peneliti Formappi Lucius Karus mengimbau KPU melibatkan publik untuk menelusuri nama caleg. “Patut diantisipasi. KPU jangan sampai kecolongan (meneliti caleg) meski beberapa eks napi kejahatan seksual dan narkoba sudah disaring ketika proses perbaikan administrasi,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Kamis (31/1). Menurut Karus, dalam menyelesaikan persoalan ini KPU harus memakai prinsip me-
MENJELANG SATU ABAD NU
20 - 29°C
napi koruptor. Berdasarkan rilis KPU, tercatat 49 caleg koruptor pada Pemilu 2019. Pengumuman nama caleg koruptor itu, setelah memastikan seluruh data yang dihimpun KPU pusat dan daerah akurat. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui latar belakang kandidat sehingga tidak keliru memilih sosok yang layak menjadi anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota kelak. Koruptor dinilai tidak pantas menjadi anggota dewan. Langkah selanjutnya, penyelenggara pemilu berencana menyisir seluruh data caleg yang mengikuti pesta demokrasi nasional April mendatang. “Data napi koruptor dibuka pertama karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa,” kata
X
X?
A5 Semarang
ENAM PROVINSI BERKASUS DBD TINGGI » 24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Komisioner KPU RI Ilham Saputra. Menurut Ilham, kebijakan KPU membuka seluruh data caleg guna memberi informasi kepada masyarakat terkait nama-nama yang bermasalah. Tujuannya, agar pemilih tidak “membeli kucing dalam karung” karena mengetahui track record para kandidat. Apa pun keputusannya nanti, KPU tidak memaksakan karena masyarakat punya hak menentukan pilihan yang dianggap layak. “Ending-nya nanti, kami serahkan kepada masyarakat,” ujarnya. KPU, kata Ilham, masih mengkaji kemungkinan menampilkan napi koruptor di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Wacana tersebut sempat berkembang. Namun, berbagai pertimbangan juga muncul, terutama menyangkut sisi keefektifan atau sebaliknya, justru memberikan promosi bagi caleg bersangkutan.
A9 Denpasar
“DCT di TPS kami belum sampai ke sana. Nanti akan kami diskusikan,” katanya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, tingkat keterpilihan eks napi kasus korupsi sebenarnya masih spekulasi. Menurut dia, semua itu tergantung berbagai alasan seperti daerah pemilihan (dapil) caleg bersangkutan dipindah atau diberikan perubahan nomor urut. Cara itu sebagai solusi jika memang napi koruptor dihadirkan di TPS pada hari pemungutan suara. “Secara teknik, jika mereka di posisi 1 dan di dapil yang makmur suara partainya, punya kemungkinan terpilih. Sebaliknya, jika mereka ditempatkan di dapil terpencil dan nomor urutnya juga tidak bagus, bisa tidak dipilih. Namun, lihat saja,” ujar Ray. O ARIF RAHMAN
>> Berita Terkait di Halaman A3
JUAN GUAIDO DESAK MILITER TALAK MADURO » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG