RABU, 20 APRIL 2016 | Nomor 867 Tahun III
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
UPAH BELUM SEJAHTERAKAN PETANI
MEMBENTUK KARAKTER GENERASI Y
»A7
»C25 » B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Otonomi Daerah Perlu Dibenahi
AFP | JUSTIN TALLIS
Oligarki lokal imbas otonomi berdampak penguasaan aset negara hingga korupsi kepala daerah.
PRESIDEN DI DOWNING STREET 10 Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron (kiri) menyalami Presiden RI Joko Widodo di halaman kantornya di Downing Street 10, London, Inggris, Selasa (19/4). Pada kesempatan itu PM Cameron memuji peran aktif Indonesia di panggung global, khususnya dalam perang melawan terorisme.
Jakarta
24-33°C
Bandung
21-29°C
Semarang
:25-32°C
Yogyakarta
24-33°C
Surabaya
JAKARTA (HN) Penerapan otonomi daerah layaknya dua sisi mata uang. Pada sisi pertama, otonomi menjadikan daerah mudah berkembang. Tapi di sisi lain, menurut Deputi Bidang Inovasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo W Utomo, pelaksanaan otonomi justru memantik masalah. Kondisi tersebut, ia mencontohkan, dengan munculnya oligarki lokal yang menguasi sumber daya. Belum habis, persoalan juga terkait kasus korupsi kepala daerah, eksplorasi yang berimbas kerusakan lingkungan, serta konflik politik dan sosial. Dalam kasus korupsi, misalnya, keterlibatan kepala daerah tak bisa ditolak. Sedari 2004, hasil penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedikitnya 64 perkara rasuah dilakukan kepala daerah. Dari jumlah itu, 51 di antaranya telah berkekuatan hukum tetap. “Kasus lainnya narkoba, utang kepala daerah, termasuk belanja pegawai yang membengkak. Ini merupakan peringatan,” tutur Tri di Jakarta, Selasa (19/4). Guna menjawab persoalan, ia mengingatkan, “Daerah memerlukan kepemimpinan yang inovatif, memiliki visi kuat tentang masa depan daerah. Tidak ada orientasi lain yang harus dimiliki, kecuali kesejahteraan rakyat.” Menurut Tri, penerapan otonomi daerah turut memunculkan manfaat. Itu karena partisipasi rakyat meningkat, termasuk memiliki akses untuk mengawasi kebijakan pemerintahan daerah. “Ada kedekatan antara rakyat dan pemimpin, sehingga pembangunan dapat dipacu. Tidak semua menunggu petunjuk pusat,” katanya. Saat ini, hasil pencatatan LAN, sebanyak 2.476 inovasi daerah telah terdaftar. Tri mengatakan, daerah dengan tingkat inovasi tinggi seperti Bandung, Surabaya, Banda Aceh, dan Samarinda. Selain itu ada juga Denpasar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Malinau, Banyuwangi, Majalengka, Yogyakarta, Tarakan, dan Pontianak. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, faktor mentalitas menjadi salah satu pemicu maraknya kasus korupsi kepala daerah. Kondisi tersebut dinilai sulit di26-35°C
Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
hilangkan, meski pencegahan atau pemberantasan gencar dilakukan. “Dari sekian instrumen hukum, menyangkut korupsi sudah cukup banyak. Termasuk upaya pencegahan mulai dari pakta integritas dan pemenuhan komitmen tidak korupsi tak pernah berhenti, mentalitas sudah korup,” ujarnya kepada HARIAN NASIONAL. Pemerintah, menurutnya, terus berupaya menekan potensi korupsi kepala daerah. Upaya itu juga dilakukan saat dalam tahapan pencalonan pemilihan kepala dearah.
TUJUAN OTONOMI DAERAH Peningkatan pelayanan masyarakat Pengembangan kehidupan demokrasi Keadilan nasional Pemerataan wilayah daerah Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka keutuhan NKRI Mendorong pemberdayaaan masyarakat Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumber: Pusat Data Harian Nasional
Peneliti ICW Donal Fariz menuturkan, kedekatan kepala daeah dengan kasus korupsi disebabkan mahalnya biaya politik pilkada. “(Penyebab lain) Juga karena sikap rakus kepala daerah sehingga terjadi korupsi,” katanya. Selain itu, ia menilai, otonomi daerah turut menyumbang praktik rasuah kepala daerah, imbas pergeseran kekuasaan. “Solusinya tidak tunggal. Harus ada pembenahan mulai dari sistem pemilihan umum, sistem pemerintah daerah, hingga evaluasi sejumlah kewenangan pemerintah daerah yang rawan korupsi,” imbaunya. Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menyatakan, kunci menghilangkan korupsi kepala daerah berada di tangan partai politik. Partai, katanya, harus memastikan penjaringan calon secara terbuka dan demokratis. O BAYU ADJI | ARIA TRIYUDHA | HELEN PUSPITA Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG