Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 20 JULI 2017 | Nomor 1224 Tahun IV

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

MAN CITY vs MAN UNITED

DEDENGKOT OLD TRAFFORD

BEKAL CANTIK PENGGUGAH SELERA

»B17

»C25

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN KPK, KEMENKES, DAN BPJS MEMBENTUK TIM PENGAWAS.

RAKERNAS APKASI

JAKARTA (HN) Pelayanan Ja-

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada pembukaan Rakernas X APKASI dan APKASI Otonomi Expo 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (19/7). Presiden mengajak pemimpin daerah, para bupati, untuk berpikir inovatif, kreatif, entrepreneurship (kewirausahaan), serta meninggalkan pola pikir konvensional dan tidak produktif.

ANTARA | ROSA PANGGABEAN

minan Kesehatan Nasional (JKN) rawan kecurangan. Banyak celah yang dapat menjadi pintu masuk terjadinya kebocoran. Sebutlah, misalnya pengadaan obat, pelayanan obat, atau pelayanan kesehatan. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris tak menyangkal kemungkinan itu. Dia mengakui, berbagai pihak berpotensi melakukan kecurangan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). “Mulai dari peserta, fasilitas kesehatan, hingga penyedia obat dan alat kesehatan,” ucapnya. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek juga menemukan banyak kesulitan dalam pelayanan BPJS. Dia menyebut sedikitnya 40 persen masyarakat menganggap sulit mengakses fasilitas kesehatan. Penyebabnya, menurut Nila, beragam. Seperti batasan penyakit yang dibayar BPJS. Kemarin, Nila bersama Fachmi bertemu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di kantor komisi antirasuah itu. Pertemuan membahas antisipasi persoalan tersebut. KPK, kata Agus, menindaklanjuti dengan membentuk tim pengawas pelaksanaan JKN-KIS, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Tim pengawas direncanakan mulai disosialisasikan akhir September 2017. “Ini untuk bagaimana pendeteksi awal kecurangan maupun bagaimana mencegahnya. Kalau ketemu, bagaimana penyelesaiannya, apakah ke ranah hukum,” kata Agus, usai pertemuan. Agus mengungkapkan, wilayah pelayanan BPJS, khususnya dalam pengadaan obat menjadi titik rawan indikasi korupsi. Apalagi dana BPJS Kesehatan tidak kecil, sekitar Rp 73 triliun per tahun. Kenyataannya, dana tersebut selalu defisit.

Jaminan Kesehatan Rawan Kecurangan Dia lalu membandingkan dengan layanan serupa di Amerika. Di Negeri Paman Sam itu, kata Agus, kecurangan dengan memanipulasi informasi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya (fraud) di bidang pelayanan kesehatan hanya 5 persen. Agus memprediksi, bila tidak ada sistem pencegahan, korupsi fraud pelayanan kesehatan di Indonesia akan jauh lebih besar berbanding Amerika mengingat dana yang dikelola Rp 73 triliun. “Karena itu kami akan membuat

TITIK RAWAN KECURANGAN Ada 40 persen permasalahan pada pelayanan obat di JKN Sekitar 40 persen masyarakat menganggap sulit mengakses fasilitas kesehatan Obat-obatan kerap tidak tersedia di rumah sakit. Sumber: Pusat Data HARIAN NASIONAL

RUU PEMILU – SUARA FRAKSI MASIH TERBELAH » Jakarta

26-33°C

Bandung

19-30°C

Semarang

A3 26-33°C

pedoman, menyusun, dan melakukan analisis untuk ditindaklanjuti mekanisme hukum dan sanksinya,” kata dia. Permasalahan pelayanan obat di JKN pun masih terbilang jumbo. Agus menyebut, tim KPK menemukan permasalahannya sekitar 40 persen. Padahal, menurut dia, pelayanan obat di negara maju sekitar 16 persen. Agus berkata, “Bicara kemahalan obat banyak sekali. Ada keluhan bahan baku tidak tersedia, harus impor.” Soal ketersediaan obat, Nila mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong investasi dari farmasi guna memastikan obat betul-betul disediakan dari e-katalog untuk mencegah manipulasi harga. “Alhamdulillah, sejak era JKN, obat generik sekarang dengan ekatalog. Ini sangat bermanfaat. Jadi kita memesan obat ber-

LION AIR GROUP BUKA EMPAT RUTE BARU » Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

25-34°C

A7

Denpasar

dasarkan e-katalog,” tuturnya. Sejatinya, Fachmi menuturkan, BPJS Kesehatan selama ini sudah melakukan sejumlah langkah mengantisipasi kecurangan. Badan ini telah telah membentuk Tim Anti Fraud dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat mencegah dan mendeteksi berbagai indikasi potensi kecurangan. BPJS Kesehatan juga aktif berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mendorong rumah sakit membentuk Tim Anti Fraud internal. Fachmi mengakui, standar kendali mutu dan kendali biaya sangat membantu pencegahan kecurangan. Dari standar tersebut dapat ditelusuri tindakan mana yang mengarah pada potensi kecurangan. Tak hanya itu. Fachmi mengatakan, BPJS Kesehatan juga diawasi banyak pihak, dari ting-

kat Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), hingga KPK. Selain itu, tiap tahun diaudit Kantor Akuntan Publik Independen. Ke depan, kata dia, akan ada kelompok kerja yang dibetuk di internal JKN-BPJS. Di antaranya koordinator yang bertugas melakukan review atas pedoman yang disusun kelompok kerja, melakukan koordinasi penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, melakukan koordinasi pelaksanakan sosialisasi pedoman, melakukan piloting atas pelaksanaan pedoman dan pelaksanaan analisis data yang berpotensi kecurangan dalam JKN, dan mengevaluasi progres kinerja masing-masing kelompok kerja. O TARI OKTAVIANI

JENDERAL THAILAND TERLIBAT PERDAGANGAN MANUSIA » 23-34°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

A15 Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.