Harian Nasional

Page 1

SENIN, 20 NOVEMBER 2017 | Nomor 1325 Tahun V

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

MAN. UNITED 4-1 NEWCASTLE

PEREMPUAN DI PANGGUNG CHAIRIL

KEMBALINYA DUA PUJAAN

»A11

»B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

JAKARTA (HN) Tim Ikatan Dokter Indonesia (IDI) selesai memeriksa kondisi kesehatan Setya Novanto setelah mengalami kecelakaan. Hasil pemeriksaan telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SekretarisJenderalIDIAdibKhumaidi sebelumnya mengatakan, semua hasil dan rekomendasi yang didapatkan diserahkan ke KPK. “Nanti KPK yang menyampaikan hasilnya. Kami hanya melaksanakan tugas dari KPK,” ujarnya. Wakil Ketua KPK Laode Syarif kepada wartawan di RSCM tadi malam membenarkan, komisi antirasuah telah menerima hasil pemeriksaan dari IDI. Sesuai standar, kata dia, Novanto dipindahkan ke Rutan KPK. Sekitar pukul 23.26 WIB, mobil yang membawa Setya Novanto tampak meninggalkan RSCM Kencana, Jakarta. Ketua DPR RI itu dibawa dengan penjagaan ketat. Mobil tahanan yang membawa Novanto tiba di Gedung KPK sekitar pukul 23.40 WIB. Novanto mengenakan rompi tahanan KPK. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, sesuai hasil pemeriksaan, tidak ada lagi indikasi yang memerlukan rawat inap. Pernyataan yang sama diutarakan Direktur Utama RSCM Soejono. Dia menegaskan, “Tidak ada indikasi rawat inap lagi.” Terkait kabar Novanto melalui kuasa hukumnya akan melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan HAM Internasional, itu dinilai tak logis. Langkah itu akan diambil lantaran menganggap KPK melanggar HAM dengan menahan Ketua Umum Partai Golkar itu meski statusnya masih dibantar.

ANTARA | ROSA PANGGABEAN

Praperadilan dinilai manuver baru untuk menghindari proses hukum.

Tersangka kasus korupsi KTP-el Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (19/11) malam. Ketua DPR RI ini dipindahkan dari RSCM Kencana ke Rumah Tahanan KPK.

Pengamat Hukum Pidana Universitas Indonesia Teuku Nasrullah mengatakan, hukum acara di Indonesia tidak mengatur penahanan seseorang yang harus melalui proses pemeriksaan. Dalam konteks peradilan selama ini, kata Nasrullah, bukan sekali dua kali terjadi penahanan seseorang sebelum diperiksa. “Saya rasa selama tidak menyalahi aturan dan undangundang yang ada, lembaga HAM Internasional tidak berwenang mengambil langkah apa pun terhadap sistem peradilan di suatu negara,” kata Nasrullah di Jakarta, Minggu (19/11). Dia mengatakan, langkah melapor ke Pengadilan HAM Internasional tidak pada tempatnya. “Itu akan memberi nuansa tak

RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL » Jakarta

24-32°C

Bandung

20-29°C

A2

Semarang

baik terhadap negara kita, se- nurut Nasrullah, lebih tepat olah negara kita mau melakukan dibanding melapor ke Pengperbuatan melanggar HAM war- adilan HAM Internasional. Lain ga negaranya,” ucapnya. halnya jika Indonesia tak punya Menurut Nasrullah, KPK su- proses penegakan hukum selain dah memberikan kelonggaran praperadilan, jalur internasional berupa pembantaran bagi Novanto bisa dilakukan. yang tengah sakit. Lain halnya Menurut dia, dalam prajika KPK memaksakan keperadilan nanti, KPK harus memberikan bukti-bukti hendak atau menarik MUNASLUB kuat karena bukti-bukti paksa Novanto ke ruGOLKAR yang diajukan dalam mah tahanan, itu baru DIDORONG praperadilan sebelumnya dinamakan pelanggartelah gugur. KPK harus an HAM. » Berita di A3 belajar dari kesalahan seMenurut dia, kalau belumnya, tidak menjadikan Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan RSCM tak bisa keterangan seseorang sebagai bukdipertanggung jawabkan inde- ti. Pengadilan akan kritis. Namun, pendensinya, ke mana lagi kita dia yakin KPK tak akan melakukan kesalahan kedua kali. harus percaya. Langkah Novanto mengambil Pakar Hukum Pidana Unijalan praperadilan kedua, me- versitas Trisakti Abdul Fickar

PEBOEING 737 MAX 8 – LION AIR TERIMA PESAWAT KE-8 » 24-32°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-33°C

Denpasar

A5 25-32°C

Hadjar menilai, langkah praperadilan merupakan manuver baru Novanto untuk menghindari proses hukum. Menurut Fickar, upaya praperadilan atas penersangkaan, bahkan atas penangkapan, kalau sudah dilaksanakan, sah dan menjadi orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Begitulah mekanisme hukum acara pidana karena sebelumnya KUHAP tidak mengatur penersangkaan sebagai kewenangan praperadilan. Namun, kata dia, sebagai warga negara dan pejabat publik, seharusnya Novanto tunduk pada hukum Indonesia. Realitasnya justru Novanto menghilang, tidak mau menghadapi hukum yang ditegakkan KPK. O INDIANA MALIA | MERRY HANDAYANI

ANGIN REFORMASI BERTIUP DI ZIMBABWE » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.