JUMAT, 20 OKTOBER 2017 | Nomor 1299 Tahun V
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
SPORTS
WARISAN KULINER JUARA
TEKANAN BESAR AVB
DARI KAWAN UNTUK SAHABAT
»B9
»C17
AFP | MUNIR UZ ZAMAN
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Iring-iringan pengungsi Rohingya yang terdampar di area Palongkhali, tanah tak bertuan antara wilayah Bangladesh dan Myanmar, dekat Ukhia (Bangladesh), Kamis (19/10). Sejak konflik meletus di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, akhir Agustus lalu, PBB mencatat lebih dari 500 ribu pengungsi Rohingya memasuki Bangladesh dan diyakini terus bertambah mengingat ribuan lainnya masih terdampar di tanah tak bertuan. PBB telah mengategorikan krisis di Rakhine sebagai pembersihan etnis. Penasihat PBB bagi Pencegahan Genosida Adama Dieng serta Penasihat Khusus PBB untuk Kewajiban Perlindungan Ivan Simonovic kemarin menyatakan, pemerintah Myanmar gagal mencegah kekejian terhadap etnis Rohingya. Respons internasional terhadap krisis kemanusiaan di Rohingya sejauh ini juga dinilai gagal. Sebelumnya, AS menuding militer Myanmar sebagai pihak yang bertanggung jawab atas krisis di Rakhine.
NESTAPA ROHINGYA JAUH DARI AKHIR
PAPUA MASUK ZONA MERAH Perlu ada perlakuan khusus terkait pengamanan dan pengawalan proses Pilkada di Papua.
selalu memanas sedari proses hingga pilkada usai digelar. “Kami (pemerintah) sudah menyiapkan langkah pencegahan dan netralisasi untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua 2018,” ujarnya. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut, beberapa daerah yang berpotensi gaduh yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua. Menurut Tito, daerah-daerah tersebut jadi perhatian utama dan pasti dijaga ketat. “Saya optimistis isu sensitif dapat diatasi dengan baik karena masyarakat sudah berpengalaman. Terpenting sinergi Polri, TNI, dan KPU,” kata Kapolri Tito. Situasi menghangat, menurut Tito, biasa terjadi, asalkan jangan sampai panas, apalagi terbakar. Sebagai antisipasi, Polri akan membuat rencana operasi kerja
JAMINAN LANSIA TAK SEKADAR DANA » Jakarta
24-32°C
Bandung
20-29°C
A3
Semarang
Pemerintah akan sempurnakan upaya pencegahan dan penanganan konflik di Papua.
Saya optimistis isu sensitif dapat diatasi dengan baik karena masyarakat sudah berpengalaman.
Pilkada di Papua kerap berujung ricuh hingga memakan korban jiwa.
WIRANTO MENKO POLHUKAM
TITO KARNAVIAN KAPOLRI JENDERAL POL
TJAHJO KUMOLO MENDAGRI
di tiap wilayah lewat sistem backup. Mabes Polri akan menyiapkan backup untuk polda dan polda pun demikian menyiapkan backup polres masing-masing. Polri juga bekerja sama dengan banyak stakeholder seperti KPU, Bawaslu, panwaslu, dan pemda, termasuk tokoh agama serta elemen masyarakat. Kericuhan yang terjadi di kantor Kemendagri beberapa waktu lalu menuai kecaman Mendagri Tjahjo Kumolo. Penyerangan oleh sejumlah massa
itu dipicu hasil Pilkada Tolikara, Papua. Tjahjo menyebut, “Fenonena ini akibat kontestan yang tidak siap menang dan kalah dalam pilkada.” Tjahjo mengakui, Pilkada di Papua kerap berujung ricuh hingga memakan korban jiwa. Ke depan, menurut Tjahjo, perlu ada perlakuan khusus terkait pengamanan dan pengawalan proses Pilkada di Papua, sehingga kejadian serupa (konflik) bisa dicegah. “Perlu sosialisasi. Nanti
ada tim khusus yang kami bentuk untuk memetakan dengan baik mulai dari tahapan hingga penetapan,” ujar Tjahjo. Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan, lembaganya sedang memetakan sejumlah daerah guna mengetahui indeks kerawanan Pilkada Serentak 2018. Catatan Bawaslu, kecurangan pilkada di Papua bukan hanya dilakukan peserta pemilu, tetapi juga pihak penyelenggara baik KPUD maupun panwas. O RICAD SAKA | INDIANA MALIA
CUKAI ROKOK AKAN DINAIKKAN » 24-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-33°C
A5 Denpasar
UNI EROPA DUKUNG PERSATUAN SPANYOL » 25-32°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
FOTO-FOTO: HARNAS | FILES
JAKARTA(HN) P e m e r i n t a h mulai memetakan daerah rawan konflik jelang Pilkada Serentak 2018. Dari 171 daerah pilkada, Papua merupakan salah satu yang disorot dan dinyatakan masuk zona merah lantaran kerap terjadi kegaduhan yang berujung konflik vertikal maupun horizontal baik menjelang maupun sesudah perhelatan pesta demokrasi. “Pemerintah fokus terhadap Papua. Kami akan sempurnakan upaya pencegahan dan penanganan konflik di sana,” kata Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Kamis (19/10). Menurut dia, pemerintah akan menguji kembali efektivitas mengenai sistem pemilihan noken. Penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan pemilih di Papua juga sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik berkepanjangan. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, suhu politik di Papua
A7
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG