KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 | Nomor 1679 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
JELAJAH KULINER WARISAN MAGELANG
SEKALI KALAH, LANGSUNG DIPECAT
»A11
»B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
ICW menilai, komitmen kepala daerah bersih dari korupsi belum bisa dijamin.
(Dari kiri) Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution meninjau Rutan KPK di Jakarta, Rabu (20/2). Selain Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur dan Riau, KPK kemarin juga menerima kunjungan Gubernur Jambi Fachrori Umar (atas). Para kepala daerah yang baru dilantik ini beraudiensi dengan KPK tentang upaya pencegahan korupsi melalui program koordinasi dan supervisi di provinsi mereka.
FOTO-FOTO: ANTARA | INDRIANTO EKO SUWARSO
JAKARTA (HN) Inisiatif tiga kepala daerah baru mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (20/2), guna berkoordinasi dengan pimpinan komisi antirasuah terkait upaya pencegahan korupsi patut diacungi jempol. Namun, langkah itu diharapkan bukan hanya di awal ketika baru dilantik, melainkan melekat hingga masa jabatan yang diemban berakhir. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina khawatir, komitmen kepala daerah sekadar pencitraan semata. Namun, ketika menjabat dan merasa punya kekuasaan justru “gelap mata”. Menurut dia, sisi pengawasan pusat terhadap kepala daerah perlu diperkuat, mengingat tak sedikit dari mereka yang jadi “pasien” KPK karena tindak pidana korupsi anggaran. “Komitmen ini (kepala daerah) jangan sebatas pencitraan. Menutup celah lewat penguatan pengawasan sangat penting karena selama ini masih cenderung lemah,” katanya dikonfirmasi HARIAN NASIONAL, kemarin. KPK, kemarin menerima kedatangan Gubernur Jambi Fachrori Umar, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak serta Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar-Edy Natar Nasution. Presiden Joko Widodo telah melantik Khofifah-Emil dan Gubernur Jambi Fachrori Umar di Istana Negara, Rabu (13/2). Sedangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2019-2024 Syamsuar-Edy Natar Nasution dilantik kemarin. Almas berpendapat, kunci untuk menjawab persoalan korupsi lewat pencegahan dari hulu hingga
hilir. Selain itu, lembaga terkait seperti KPK dan Kemendagri perlu mencermati hubungan kepala daerah dengan partai politik (parpol) yang mengusungnya. “Ini bisa berkaitan dengan tingginya biaya pemilu. Jika demikian, kemungkinan bakal ada semacam balas budi. Potensi korupsi seperti ini perlu dicermati. Komitmen kepala daerah bersih dari korupsi belum bisa dijamin,” ujar Almas. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah memahami area-area rawan korupsi, sehingga terhindar dari jeratan hukum karena praktik rasuah. Pembekalan KPK soal pencegahan dini korupsi patut diterapkan di daerah masing-masing, jangan sekadar formalitas, kemudian diabaikan. Bukan mustahil, kepala daerah rentan tergiur “godaan”. “Mereka (kepala daerah) harus tetap memahami area rawan ko-
202.487 ORANG DITARGET LUNASI BIAYA HAJI » Jakarta
24-32°C
Bandung
20-29°C
Semarang
A4 24-32°C
rupsi, terutama dalam konteks perencanaan anggaran,” kata Tjahjo. Mendagri berharap, dalam pertemuan itu para gubernur dapat berdialog, berkomunikasi untuk
Mereka harus tetap memahami area rawan korupsi, terutama dalam konteks perencanaan anggaran.
TJAHJO KUMOLO MENTERI DALAM NEGERI
UNICORN DONGKRAK INVESTASI ASING » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-33°C
bisa melakukan fungsi-fungsi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi. Dengan demikian, langkah-langkah yang dikerjakan gubernur dan wakilnya bisa berjalan sesuai mekanisme dan aturan hukum. Intinya, berjalan sesuai dengan diskresi yang ada. Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam pertemuan, kepala daerah menyampaikan sejumlah rencana kerja mereka ke depan. KPK, kata Saut, mengimbau kepala daerah menyikapi serius beragam persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing. Ke depan koordinator wilayah KPK akan ikut menjaga dan memberi rekomendasi, terutama terkait pencegahan korupsi. Pada pertemuan itu, Saut juga mengajak kepala daerah mengunjungi Rutan KPK di belakang Gedung Merah Putih. Tujuannya, agar menjadi semangat untuk bekerja jujur dan tidak melakukan penyimpangan yang berpotensi melanggar aturan. “Saya
A5
Denpasar
sampaikan (kepala daerah) cukup sampai sini, jangan masuk ke ruangan (sel tahanan). Kira-kira begitu,” ujar Saut. Selain bersilaturahmi, menurut Khofifah, kunjungannya ke KPK sekaligus meminta masukan dari pimpinan terkait titik rawan korupsi. Dia berjanji akan terus berkonsultasi dengan KPK guna memaksimalkan transparansi jalannya roda pemerintahan Jatim, terutama terkait pelayanan publik dan kebijakan. “Kami ingin efisien, transparan, dan juga responsif,” kata Khofifah. Gubernur Riau Syamsuar mengaku senang berkunjung ke KPK. Menurut dia, koordinasi ini tidak berhenti di sini, melainkan jangka panjang. Tim koordinasi dan supervisi KPK, kata dia, akan datang ke Riau melanjutkan konsolidasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Kami kumpulkan bupati agar bisa ikut koordinasi. Kami harap Riau makin baik,” ujar Syamsuar. O TEGAR RIZQON ALFIAN
MILITER VENEZUELA EKSTRASIAGA » 25-32°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG