RABU, 21 NOVEMBER 2018 | Nomor 1610 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
PESONA KALTENG
NESTAPA DUA RAKSASA
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Penyelenggara patut menuntaskan persoalan pemilu, jangan sampai menghilangkan hak pilih warga.
Para santri mengumandangkan dzikir maulid memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Masjid Saree, Aceh Besar, Aceh, Selasa (20/11). Zikir maulid yang dilantunkan secara kompak serta perpaduan gerak yang harmonis ini bertujuan membangkitkan kecintaan Muslim kepada Nabi Muhammad SAW.
ANTARA | IRWANSYAH
JAKARTA (HN) K o m i s i Pemilihan Umum (KPU) dituntut segera menyempurnakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 demi menjamin hak suara pemilih. Penyelenggara disarankan mengacu data Kemendagri sebagaimana tercatat dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), terutama terkait pemilih pemula yang berpotensi punya hak suara (berusia 17 tahun) pada hari pencoblosan. Menurut Kapuspen Kemendagri Bahtiar, persoalan DPT murni tanggung jawab penyelenggara karena pemerintah hanya berperan mendukung. Kemendagri, kata dia, sudah menunaikan tugas terkait pemilu dengan menyerahkan DP4 kepada KPU, termasuk menyisir data pemilih potensial. Demi menjamin hak suara pemilih potensial pada pemilu, KPU bisa memasukkan data warga yang tercantum dalam DP4. “Dukungan pemerintah sudah ditunaikan lewat penyerahan DP4. Sekarang tinggal melakukan penyisiran dengan pencermatan,” katanya dikonfirmasi HARIAN NASIONAL, Selasa (20/11). Sejumlah pegiat pemilu sebelumnya meminta KPU mempertimbangkan syarat mutlak pemilih wajib memiliki KTP-elektronik (KTP-el) dengan solusi lain karena sampai sekarang cenderung sulit tuntas, mengingat banyak warga yang belum merekam. Di sisi lain sulit terealisasi karena tidak memungkinkan mengejar waktu perekaman jika pemilih (potensial) baru berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara nanti. Dirjen Kependudukan dan
DZIKIR MAULID
SUARA PEMILU
2019 PROGRES DPT 28 provinsi sudah memvalidasi. 6 provinisi belum melakukan pemutakhiran data pemilih (DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku). Rekapitulasi sementara terdapat 191 juta daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP). 189 juta pemilih dalam negeri dan 2 juta pemilih luar negeri. Penyempurnaan DPTHP diperpanjang selama 30 hari hingga 16 Desember 2018. PEMILIH POTENSIAL Sekitar 600 ribu warga belum memiliki KTP-el, tapi punya KTP lama. 5.035.887 pemilih akan berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara pada 17 April 2019. Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) 196.545.636. Data wajib KTP 191.509.749. Sumber: KPU | Kemendagri
SISTEM RANKING TES CPNS BELUM FINAL » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A4
Semarang
24 - 33°C
Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pemilih pemula yang tercatat di DP4 bisa tetap tercantum dalam DPT, dengan memasukkan nama mereka ke database kependudukan. Tujuannya, untuk menjamin hak suara pemilih potensial pada pemilu serentak (pileg-pilpres) tahun depan. Zudan mengklaim sudah menyampaikan itu kepada KPU. Pekan lalu, pleno KPU RI memutuskan memperpanjang masa penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019 selama 30 hari ke depan hingga (16 Desember 2018). Selama masa perpanjangan KPU harus menuntaskan beragam persoalan seperti data ganda dan sengkarut KTP-el. KPU juga harus mempersiapkan strategi jika target LION AIR GROUP TERIMA PESAWAT KE-185 »
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
penyempurnaan DPTHP meleset (belum tuntas). Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini berpendapat, KPU harus berkomitmen menuntaskan persoalan pemilu, jangan sampai menghilangkan hak pilih warga. Penyelenggara juga harus jamin hak suara pemilih yang berada di lapas atau rutan, panti sosial, rumah sakit, termasuk pemula yang berusia 17 tahun pada hari “H” pemilihan. Semua persoalan ini, kata Titi, harus diperhatikan dari sekarang. “KPU wajib berbenah dalam manajemen kerja dan mengedepankan prioritas serta berkonsentrasi menyempurnakan DPT. KPU jangan sampai menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak prioritas semisal bimtek Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di luar negeri. Selama 30 hari ke depan KPU harus optimal
A5 26-35°C
melakukan pencermatan validasi dan akurasi data DPT,” ujar Titi. Setelah memutuskan memperpanjang masa penyempurnaan DPTHP Pemilu 2019, penyelenggara (KPU dan Bawaslu) bersama Dukcapil beserta partai politik (parpol) melakukan pencermatan. Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi mengatakan, KPU RI telah mengeluarkan surat edaran kepada jajaran KPUD di seluruh Tanah Air untuk tetap menerima laporan soal pemilih yang belum mendapat hak suara. “Laporan yang diterima akan menjadi dasar bagi KPU untuk melakukan penelitian dan pencocokan (coklit) terbatas. Itu yang harus dilakukan KPU Provinsi dan Kab/Kota. Kami yakin satu bulan ke depan persoalan ini bisa tuntas,” kata Pramono. O ARIF RAHMAN >> Berita Terkait di A3
PUTING BELIUNG MASIH MENGANCAM » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A8
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG