Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 21 AGUSTUS 2015 | Nomor 670 Tahun II

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Distribusi Lonjakkan Harga Cabai

Memecahkan Teka-teki Abstrak

»A7

»C25

A

JALAN TERJAL

Barca superior? Barangkali tidak lagi.

» B17 DINAMIS DAN MENCERAHKAN

KLOTER I CALON JAMAAH HAJI

ANTARA | SAHRUL MANDA TIKUPADANG

Sejumlah calon haji kelompok terbang (kloter) satu Embarkasi Hasanuddin mendengarkan bimbingan panitia di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (20/8). Sebanyak 450 orang calon haji asal Kota Makassar yang tergabung dalam kloter satu Embarkasi Hasanuddin Makassar masuk di asrama Haji Sudiang sebelum diberangkatkan ke Jeddah, Arab Saudi, hari ini, 21 Agustus 2015.

Publikasikan Calon Bermasalah Putusan MK memberi sumbangsih hadirnya calon kepala daerah berlatar terpidana. JAKARTA (HN) Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak membuka nama-nama bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersandung kasus hukum. Itu menyusul temuan lembaga pemantau pemilu Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif terkait adanya ratusan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bermasalah dengan hukum, namun maju pada Pilkada Serentak 2015. ”Negara (KPU) harus mengumumkan siapa saja yang bermasalah atau mereka yang sudah terbukti dengan kekuatan hukum tetap,” kata Ketua KoDe Inisiatif Very Junaidi di Jakarta, Kamis (20/8). Publikasi perlu dilakukan untuk mengingatkan masyaraJakarta

26-33°C

Bandung

kat agar tidak memilih calon pemimpin daerah yang bermasalah dengan hukum, baik pidana, perdata, maupun korupsi. Publikasi juga dimaksudkan sebagai bentuk koreksi terhadap partai politik untuk bisa menghadirkan calon yang bersih. Menurut Very, munculnya bakal calon kepala daerah yang pernah bermasalah dengan hukum atau berstatus terpidana tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), 9 Juli 2015. Kala itu, MK mengabulkan gugatan uji materiil terkait Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada sehingga mantan terpidana bisa memiliki kesempatan bertarung dalam konteks demokrasi lokal itu. ”Kualitas demokrasi kita butuh komitmen tinggi dari parpol supaya menghadirkan orang bersih. Sebab, parpol merupakan pintu masuk utama soal pilihan bagi masyarakat,” ujarnya. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan De-

18-30°C

Semarang

25-34°C

Yogyakarta

CALON KEPALA DAERAH BERMASALAH

51 17 Balon kepala daerah independen

172

8 Balon wakil kepala daerah independen

Balon kepala daerah dari parpol

Balon wakil kepala daerah dari parpol

Parpol Pengusung Balon Bermasalah PAN PKS Gerindra PPP PBB Golkar Demokrat PDI-P NasDem PKB Hanura PKPI

Calon 177 Calon 1 Calon 197 Calon 58 Calon 68 Calon 106 Calon 187 Calon 220 Calon 171 Calon 149 Calon 172 Calon 82

Tersangka Tersangka Tersangka Tersangka Tersangka Tersangka Tersangka Tersangka Tersangka Tersangka Tersangka Tersangka

56 47 49 15 22 33 51 60 52 42 46 26

Sumber: KoDe Inisiatif

22-32°C

Surabaya

23-34°C

Denpasar

mokrasi (Perludem) Titi Anggraeni senada. Dia mengatakan, putusan MK mewajibkan mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada terlebih dahulu harus mengumumkan diri kepada masyarakat terkait status hukum yang disandangnya. ”KPU wajib buat kanalisasi karena putusan MK bilang jangan ditutup-tutupi. Minimal bagi mereka yang statusnya sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap) atau paling tidak sebagai terdakwa,” katanya. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menuding MK turut memberi sumbangsih atas hadirnya calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah berlatar terpidana. Menurut dia, putusan tersebut patut disesalkan. ”Putusan MK ihwal mereka yang pernah jadi napi dan dibuka kembali kerannya merupakan putusan terburuk sepanjang era MK,” ujarnya. 22-32°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Karena itu, kata Donal, dengan adanya publikasi calon bermasalah, publik diberi kesempatan menyaring calon yang akan mereka pilih. Masyarakat yang telah mempunyai hak pilih menjadi instrumen sanksi bagi parpol yang menghadirkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bermasalah. ”Karena peran parpol untuk menyaring calon bersih sudah tidak berfungsi,” katanya. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan, penyelenggara siap membuka informasi tersebut, namun terganjal persoalan yang bersifat pribadi seperti calon yang bermasalah dengan hukum. Data privat itu baru bisa dibuka jika ada gugatan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP). ”Kalau ada desakan seperti itu, akan kami pelajari. Itu sesuatu yang bisa digugat ke KIP. Kalau nanti diputuskan dikabulkan bahwa bisa menjadi data publik, kami akan publikasikan,” ujarnya. O ARIA TRIYUDHA Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.